Hilirisasi Realistis: Menjadikan Gorontalo Utara Episentrum Rumput Laut

Oleh:
Ridwan Monoarfa

Tulisan ini merupakan respon atas masukan masyarakat Gorontalo Utara yang diserap penulis pada agenda reses DPRD Provinsi. Harapannya, kebijakan pengembangan rumput laut tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi benar-benar menjamin kepastian harga, mutu hasil, dan martabat petani.

Mengubah wajah ekonomi pesisir Gorontalo Utara tidak bisa dilakukan hanya dengan membagikan bantuan bibit secara rutin setiap tahun anggaran. Dibutuhkan pergeseran paradigma kebijakan: dari sekadar mengejar kuantitas produksi menuju standar mutu yang ketat. Tanpa keberanian mengintervensi tata niaga dan pascapanen, pengembangan rumput laut hanya akan menjadi statistik produksi yang sunyi dari dampak kesejahteraan.

Program pengembangan rumput laut yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejatinya membuka arah baru. Laut tidak lagi dipandang sebagai batas geografis, melainkan ruang ekonomi masa depan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, potensi lahan budidaya laut mencapai 4.859,98 hektare. Namun hingga kini, tingkat pemanfaatannya baru sekitar 4,25 persen. Kesenjangan inilah yang menempatkan Gorontalo Utara sebagai pilihan wilayah pengembangan.

Momentum kebijakan itu mulai terlihat pada 2025, ketika Gorontalo Utara ditetapkan sebagai lokasi percontohan budidaya rumput laut ramah lingkungan. Penerapan pelampung High Density Polyethylene (HDPE) dan penggunaan bibit berkualitas di wilayah Kecamatan Anggrek dan Kwandang merupakan langkah awal yang tepat. Estimasi produksi yang mampu mencapai 7,8 ton per hektare per bulan menunjukkan bahwa rumput laut sesungguhnya adalah “raksasa tidur” ekonomi pesisir.

Namun potensi besar tersebut masih dibayangi persoalan mendasar. Hasil kunjungan reses dan laporan lapangan menunjukkan bahwa petani masih menghadapi keterbatasan bibit berkualitas yang berkelanjutan. Teknik budidaya di tingkat masyarakat belum seragam dan sebagian besar belum mengacu pada standar baku. Akibatnya, mutu hasil panen sangat variatif dan posisi tawar petani menjadi rapuh di tengah fluktuasi harga.

Persoalan utama rumput laut bukan terletak pada kemampuannya tumbuh, melainkan pada standarisasi dan kepastian harga. Banyak petani mampu berproduksi melimpah, tetapi pendapatan rumah tangga tidak ikut meningkat. Lemahnya manajemen pascapanen serta ketergantungan pada rantai tengkulak membuat petani sering hanya menjadi penonton ketika harga komoditas global melonjak.

Karena itu, penguatan sektor hulu harus dilakukan secara disiplin dan terukur. Pemerintah daerah perlu menjamin ketersediaan bibit berkualitas melalui pembangunan kebun bibit yang dikelola secara profesional. Pendampingan teknis harus bersifat berkelanjutan, memastikan pola tanam sesuai musim dan standar teknis yang benar. Ukuran keberhasilan kebijakan tidak lagi berhenti pada luas bentangan lahan, melainkan pada produktivitas riil dan konsistensi mutu.

Di sisi hilir, infrastruktur pascapanen merupakan prasyarat mutlak. Rumah pengeringan terstandar, gudang kolektif, dan sistem sortasi di titik produksi utama harus menjadi prioritas. Tanpa sarana dasar ini, nilai tambah akan terus bocor ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah, sementara risiko ekonomi tetap ditanggung petani.
Hilirisasi juga perlu diterjemahkan secara realistis. Gorontalo Utara tidak harus membangun industri pengolahan besar dalam waktu singkat. Tahap awal seperti pengeringan mekanis untuk menjaga kadar air, standarisasi pengepakan, hingga produksi setengah jadi sudah cukup untuk meningkatkan nilai jual di tingkat lokal. Dalam konteks ini, koperasi dan kelembagaan ekonomi rakyat harus ditempatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar pelengkap proyek.

Menjadikan rumput laut sebagai komoditas unggulan pada akhirnya adalah soal keberanian menegaskan pilihan kebijakan. Jika pemerintah berhenti pada urusan produksi, rumput laut akan tetap murah di laut dan mahal di pasar. Namun jika kebijakan berani mengendalikan mutu melalui standarisasi, memperkuat sarana pascapanen, dan melindungi kelembagaan petani, maka rumput laut dapat menjadi fondasi ekonomi pesisir yang berdaulat. Di sanalah potensi 4.859 hektare laut Gorontalo Utara menemukan makna kesejahteraan yang nyata bagi rakyat. (*)

Penulis adalah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo Utara