Impor BBM

Oleh:
Dahlan Iskan

INDONESIA akan impor BBM dari Amerika. Nilainya mencapai USD15 miliar –termasuk energi lainnya. Itulah salah satu bagian dari hasil perundingan dagang antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo di Washington DC pekan lalu.

Anda sudah tahu: Trump mengadakan KTT Board of Peace –lembaga perdamaian di Gaza, Palestina.

Semua kepala negara yang ikut board itu bertemu di Washington DC. Tapi hanya presiden kita yang bertemu khusus dengan Trump. Lalu menandatangani perjanjian dagang, termasuk soal impor BBM.

Saya tidak mempersoalkan BBM kita dari mana. Kita memang kekurangan BBM. Toh selama ini BBM kita juga impor. Hanya saja bukan dari Amerika. Utamanya dari Singapura –lewat raja minyak Anda: Riza Chalid.

Yang lebih saya persoalkan waktu itu: mengapa kita selalu impor BBM. Mengapa tidak berani beralih ke mobil tanpa BBM.

Dari hasil perundingan dagang itu yang menarik adalah ini: bagaimana pelaksanaan peralihan impor BBM dari Singapura ke Amerika. Apakah bisa begitu saja berubah.

Soal Riza Chalid tidak lagi jadi persoalan. Ia sedang kabur. Buron. Entah di mana berada. Tapi bagaimana cara Amerika menggantikan Singapura?

Pasti pelaksana impornya adalah Pertamina. Tapi di semua perusahaan BUMN ada aturan pengadaan. Harus tender. Tendernya harus terbuka. Untuk BBM sifat tendernya harus internasional.

Berarti saat tender nanti perusahaan Singapura juga bisa ikut. Perusahaan Amerika juga harus ikut. Lalu mereka bersaing dalam harga: mana yang lebih murah. Bersaing pula dalam pelayanan: mana yang lebih menjamin ketersediaan tepat volume dan waktunya.

Apakah bisa dijamin dalam tender itu nanti perusahaan Amerika pasti menang? Belum tentu.

Apakah perusahaan Singapura diminta tidak ikut? Tidak mungkin.

Singapura telanjur punya industri pemrosesan BBM sangat besar. Kalau tidak dijual ke Indonesia akan dilempar ke mana.

Apakah di tender nanti akan diberlakukan syarat-syarat tender yang membuat Singapura sulit memenuhinya?

Selama ini Riza “Singapura” Chalid selalu memenangkan tender BBM karena hanya ia yang memenuhi syarat tender. Utamanya: karena hanya Riza yang bisa menyediakan “gudang BBM” dalam ukuran cukup untuk menjamin ketersediaan BBM se-Indonesia selama satu minggu.

Apakah Amerika bisa menyediakan “gudang” BBM sebesar itu dalam waktu singkat? Atau Amerika juga akan menggunakan “gudang BBM” milik Riza Chalid di Banten itu?

Lalu soal harga. Apakah Amerika bisa bersaing harga dengan produk Singapura? Bagaimana dengan ongkos angkut yang dari Amerika pasti kalah dekat dengan Singapura?

Anda sebagai pemilik kendaraan tidak perlu mikir itu. Mungkin Anda justru lebih senang. Kendaraan Anda segera mendapat minuman lebih bermutu.

Di Amerika standarnya bukan RON. Tapi AKI. Itu standar gabungan RON dan MON. Di sana standar paling rendah adalah AKI 87 –kira-kira setara dengan RON 92. Masih ada AKI 90 dan AKI 94.

Apakah Pertamina akan mengubah syarat-syarat tender agar cocok dengan spesifikasi BBM yang dihasilkan Amerika? Kalau pun bisa begitu, apakah tidak akan berpengaruh pada harga BBM yang akan Anda beli?

“Gudang BBM” raksasa milik Riza Chalid sendiri rasanya kini dalam status disita kejaksaan agung. Itu terkait dengan perkara korupsi yang dituduhkan kepada anak Riza Chalid –yang awalnya mencapai Rp900 miliar lebih. “Gudang BBM” itulah yang dulu sering dimedsoskan sebagai tempat oplos BBM.

Tentu dalam status sebagai barang sitaan pun “gudang BBM” tersebut tetap bisa dipakai menyimpan BBM kita. Entah bagaimana perhitungannya. Soal siapa akhirnya yang memiliki gudang langka itu akan ditentukan oleh pengadilan perkara korupsi saat ini: disita menjadi milik negara atau dikembalikan ke pemilik awalnya: Riza Chalid.

Yang jelas, siapa pun pemenang tender nanti, akan tetap mengandalkan investasi gudangnya Riza Chalid tersebut. Tinggal kita mengamati bagaimana cara Pertamina memastikan agar Amerikalah yang memenangkan tender itu.

Adanya perjanjian dagang Indonesia-Amerika itu sendiri kini sedang viral di medsos. Saya juga sudah membaca analisis panjang yang awalnya di-posting di grup alumni MIT –lalu di-forward secara multiple.

“Saya yang dapat naskah itu dari grup FE-UI. Lalu saya posting di grup alumni MIT,” ujar Dr Rudy Setyopurnomo. Ia memang alumni MIT. Juga alumni Harvard. Di umurnya yang di atas 70 tahun masih meraih gelar doktor di kampus asalnya: ITB.

Ia lupa siapa yang mem-posting di grup FE UI. Yang jelas asal naskah itu dari Utrecht, kampus terkenal di Belanda. Kini peredarannya di medsos luar biasa luasnya.

Kelebihan penulisnya adalah: Ia mengaku sudah membaca detail isi 45 halaman perjanjian dagang itu. Sedang kita pada umumnya hanya membaca berita: bahwa perjanjian itu sangat membanggakan Indonesia.

Dari pembacaannya atas naskah asli –di Amerika bisa didapat secara bebas di website pemerintah– penulis menguliti sisi merugikan Indonesia. Banyak sekali. Mulai dari kedaulatan negara kita yang tercampakkan sampai tidak imbangnya isi perjanjian. Bahkan, katanya, ada klausul yang Indonesia tidak boleh menjalin hubungan dengan negara yang tidak sejalan dengan Amerika.

Lalu ada yang berkomentar: alangkah berbahayanya perjanjian itu bagi kedaulatan negara. Apalagi kalau sampai berpengaruh pada hubungan Indonesia-Tiongkok.

Rasanya kian hari analisis itu bisa kian liar. Panas. Membara. Maka sudah waktunya –apalagi kalau menko perekonomian dan timnya sudah kembali ke Indonesia– segera klarifikasi: bagaimana duduk persoalan sebenarnya.

“Sudah ada penjelasan dari pemerintah. Saya sudah baca. Isinya belum menjawab semua persoalan tapi cukup memadai untuk meredam sementara,” ujar konsultan keuangan yang biasa dipanggil Rudy Sepur itu. Rudy pun mengirim ke saya naskah penjelasan pemerintah itu (lihat bagian bawah tulisan ini).

Bagi saya soal BBM tidak masalah –sepanjang tidak ada perlawanan dari Singapura. Soal impor kedelai juga tidak masalah –toh selama ini tempe kita sudah berbahan baku Amerika. Impor bungkil Amerika juga ok. Toh kita tidak bisa produksi makanan ternak tanpa bungkil.

Sedangkan impor jagung harus lebih hati-hati. Petani kita sedang semangat-semangatnya mengembangkan jagung. Di mana-mana. Di Sulawesi. Di NTB. NTT. Bahkan juga di Jawa.

Dari semua yang dipersoalkan itu rasanya soal kedaulatan yang terberat. Ini perjanjian perdagangan tapi kok isinya ada penumpang gelapnya yang gelap sekali. (*)