Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Bank Indonesia di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), dan pemerintah daerah di kawasan Sulampua, berkumpul di Gorontalo khusus membahas swasembada dan hilirisasi pangan, Rabu (11/2).
Pembahasan swasembada dan hilirisasi pangan berlangsung dalam rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Bank Indonesia Sulampua, yang berlangsung di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan akademisi fakultas pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), dengan melibatkan para pemegang kebijakan di daerah kawasan Sulampua. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie membuka langsung kegiatan ini.
Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda yang juga koordinator Sulampua, awalnya memaparkan tentang kondisi ekonomi dan inflasi saat ini. Ia menyebut, ditengah target pertumbuhan ekonomi, terdapat tantangan efisiensi yang mengubah pola anggaran di daerah.
Dalam catatanya, pada tahun 2025 enam daerah di Sulampua, yakni Gorontalo, Malut, Sulteng, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara, mencatatkan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional. Malut dan Sulteng bahkan dua provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, mencapai 34,17 persen untuk Malut, dan 8,47 persen untuk Sulteng.
Secara umum, kata dia, pelambatan ekonomi Sulampua tahun 2025 utamanya disebabkan kontraksi pertambangan tembaga yang mencapai -43,6 persen (yoy) yang lebih dipicu kendala produksi PT Freeport Indonesia. Disisi lain, produksi padi serta ekspor olahan nikel tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga menahan perlambatan yang lebih dalam.
Bank Indonesia menegaskan pentingnya percepatan swasembada pangan yang dibarengi dengan pengembangan hilirisasi. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat basis produksi pangan di daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi struktur perekonomian, kawasan Sulampua masih sangat ditopang oleh sektor pertanian yang memiliki pangsa sebesar 20,23 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor pertanian dan perikanan. Pada triwulan III 2025, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,76 persen secara tahunan (year on year).
Tren pertumbuhan ekonomi Sulampua pascapandemi menunjukkan sinyal positif, dan mempertegas ruang untuk memperkuat kebijakan dan program agar pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, dengan tetap menjaga prinsip inklusivitas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi se Sulampua agar program swasembada pangan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penguatan ekonomi kawasan.
Dalam konteks hilirisasi, Bank Indonesia mencermati sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan kapasitas produksi hingga minimnya fasilitas pascapanen.
Berdasarkan asesmen BI, komoditas prioritas yang perlu didorong proses hilirisasinya meliputi beras, cabai, bawang merah, perikanan, dan jagung. Untuk mempercepat implementasi program serta mengatasi berbagai kendala tersebut, Bank Indonesia mendorong tiga fokus penguatan utama.
Pertama, penguatan sisi hulu yang terintegrasi hingga ke hilir agar rantai nilai berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan faktor produksi, khususnya sumber daya manusia, dengan penekanan pada literasi dan kapabilitas digital guna mendukung produktivitas, perluasan akses pasar, serta kemudahan pencatatan dan pembiayaan.
Ketiga, penguatan sinergi lintas pihak antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait lainnya untuk memastikan keselarasan kebijakan serta percepatan implementasi di lapangan.
Terdapat sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan itu, yakni pertama adalah fasilitasi kerjasama pertanian dengan kebutuhan industri, yakni pihak Kementerian, Bank Indonesia, dan Pemda mengembangkan pilot project hilirisasi pangan melalui kerja sama kelompok binaan dan pendampingan kementerian/lembaga, termasuk menjajaki kerjasama penyerapan hasil pertanian dengan industri.
Kedua adalah percepatan pengembangan industri hilirisasi pangan, yakni pihak kementerian dan perbankan dapat mempermudah akses permodalan melalui KUR untuk industri hilirisasi pangan skala UMKM, serta mendorong investasi pendanaan pemerintah melalui danantara untuk industri hilirisasi di daerah. (tro)
Discussion about this post