Elite Sibuk Mengganti Panggung Pilkada, Rakyat Gorontalo Masih Menunggu Perubahan

Oleh:
Ridwan Monoarfa

TULISAN ini merupakan refleksi pribadi saya sebagai politisi Gorontalo. Ia lahir dari kesadaran bahwa politik daerah tidak bisa terus-menerus dibicarakan seolah berada di luar diri para pelakunya. Saya menempatkan diri sebagai bagian dari persoalan yang dikritisi—karena tanpa keberanian mengakui keterlibatan, kritik politik hanya akan menjadi retorika kosong.

Dengan refleksi ini, kritik terhadap pilkada dan perilaku elite dimaksudkan sebagai dorongan perbaikan bersama, agar politik daerah tidak berhenti pada prosedur, tetapi berani diarahkan pada hasil yang lebih adil dan bermakna bagi masyarakat Gorontalo.

Ketika Prosedur Ramai Diskusikan, Produk Pilkada Jadi Apa?

Setiap kali wacana pilkada langsung dan tidak langsung mencuat, Gorontalo selalu ikut riuh. Perdebatan ini terdengar serius, tetapi bagi banyak warga, ia terasa jauh dari persoalan sehari-hari. Sebab yang dirasakan rakyat bukan soal bagaimana kepala daerah dipilih, melainkan mengapa hidup mereka tidak banyak berubah setelah pemilihan usai.

Di Gorontalo, pilkada langsung telah berulang kali digelar. Spanduk kampanye menghiasi jalan, janji perubahan menggema dari desa ke desa. Partisipasi pemilih relatif tinggi. Namun setelah kepala daerah dilantik, yang sering tersisa justru kekecewaan yang sama: APBD berjalan seperti biasa, sektor ekonomi rakyat jalan di tempat, dan elite kembali nyaman di orbitnya.

Panggung Boleh Berubah, Aktor Tetap Sama

Pilkada langsung dan tidak langsung ibarat panggung yang berbeda, tetapi aktor dan skenario politiknya kerap sama. Rakyat dipindahkan dari satu posisi penonton ke posisi penonton lain, sementara cerita yang dimainkan tidak banyak berubah. Kedaulatan rakyat akhirnya berhenti sebagai slogan, bukan pengalaman nyata.
Secara formal, legitimasi kepala daerah di Gorontalo jarang dipersoalkan. Namun legitimasi tidak otomatis melahirkan keberanian.

Biaya politik yang tinggi membuat kepala daerah terpilih lebih sibuk menjaga koalisi dan keseimbangan elite ketimbang membongkar persoalan struktural daerah. APBD pun lebih aman dipakai untuk belanja rutin dan program yang “tidak berisiko politik”, daripada mendorong kebijakan ekonomi yang benar-benar mengubah nasib rakyat.

Di sisi lain, gagasan pilkada tidak langsung sering dipresentasikan sebagai jalan keluar: lebih hemat, lebih tertib, lebih efisien. Tetapi dalam konteks Gorontalo—dengan jejaring elite yang relatif sempit—mekanisme ini justru berisiko menjauhkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan. Jika pemilihan kepala daerah hanya berpindah ke ruang DPRD tanpa kontrol publik yang kuat, yang terjadi bukan penguatan negara, melainkan penguatan elite.

Jagung, Sapi, dan Hasil Laut: Ukuran Nyata Kedaulatan Rakyat

Ukuran paling jujur dari kedaulatan rakyat Gorontalo sesungguhnya ada di sektor riil. Jagung, misalnya, selama ini menjadi kebanggaan daerah. Namun kebijakan masih berhenti pada luas tanam dan bantuan benih. Ketika harga jatuh, petani kembali menanggung risiko sendiri. Industri pakan, koperasi pengolahan, dan skema harga jangka panjang belum menjadi prioritas serius.

Hal serupa terjadi pada peternakan sapi. Lahan tersedia, pakan berbasis jagung ada, pasar Sulawesi terbuka. Tetapi kebijakan masih berupa proyek tahunan yang terputus-putus. Kawasan peternakan rakyat belum dibangun sebagai strategi besar pengentasan kemiskinan. Sapi tetap diperlakukan sebagai program, bukan sebagai jalan keluar ekonomi rakyat.

Di wilayah pesisir, nelayan Gorontalo menghadapi persoalan klasik. Bantuan alat tangkap datang dan pergi, tetapi cold storage, logistik, dan perlindungan harga masih lemah. Pemerintahan daerah hadir saat kampanye, namun sering absen ketika nelayan berhadapan langsung dengan pasar dan tengkulak.

Yang Dibutuhkan Gorontalo: Keberanian Politik, Bukan Ganti Mekanisme Pilkada

Dari sini terlihat jelas: persoalan Gorontalo bukan kekurangan demokrasi prosedural, melainkan kekurangan keberanian politik. Baik pilkada langsung maupun tidak langsung hanya akan bermakna jika diikuti perubahan cara memerintah. Partai politik harus berhenti menjadi sekadar kendaraan elektoral dan mulai serius menyiapkan kader pemimpin daerah.

APBD harus diarahkan untuk transformasi ekonomi, bukan sekadar menjaga kenyamanan birokrasi. Dan rakyat harus diberi ruang nyata untuk mengoreksi elite, bukan hanya dimobilisasi saat pemilu. Selama yang berubah hanya panggung pilkada, sementara aktor dan skenario kekuasaan tetap sama, Gorontalo akan terus berputar dalam lingkaran yang itu-itu saja. Kedaulatan rakyat Gorontalo tidak diukur dari cara memilih kepala daerah, tetapi dari keberanian elite mengubah kebijakan menjadi alat pembebasan ekonomi rakyat. (*)

Penulis adalah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,
Politisi Partai Nasdem Gorontalo