Oleh:
Muh. Amier Arham
GELARAN demonstrasi yang membahana secara massif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 25 Agustus 2025 merupakan reaksi dari sederet kebijakan yang kurang berpihak pada kondisi yang dialami oleh masyarakat. Pasca pandemi Covid-19 sebagian masyarakat yang kehilangan sumber kehidupan belum mendapatkan pekerjaan yang layak, gelombang migrasi tenaga kerja ke sektor informal begitu kuat, termasuk diantaranya beralih profesi sebagai driver ojek online yang terus bertambah jumlahnya setiap tahun.
Ironisnya potongan dari penyedia jasa aplikasi (perusahaan ojek online) begitu besar, maka jangan heran perusahaan ojek online kian hari bertambah banyak, baik berskala internasional maupun yang lokalan. Sementara mereka yang menyusuri sudut-sudut jalanan tanpa mengenal waktu penghasilannya tak seberuntung dengan mitra pengelola jasa (perusahaan ojek online).
Seturut dengan itu jumlah kelas menengah sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi lewat komponen konsumsi makin mengalami penyusutan jumlahnya, disaat yang sama kekayaan triliuner melonjak drastis pasca Pandemi Covid-19 di tengah para pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi pada quartal kedua tahun 2025 sebesar 5,12 persen seketika memantik perdebatan antara ekonom dan pihak pemerintah (BPS), karena antara denyut nadi ekonomi dengan pencatatan BPS terjadi anomali.
Selepas ancaman pandemi, fokus anggaran pemerintah ke Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta diperkuat pada sektor infrastruktur mercusuar, hingga pembangunan ibukota nusantara yang menelan ratusan triliun rupiah. Sebagian dibiayai oleh utang negara, sementara pembiayaan utang sebelumnya cukup menguras kantong APBN, pun demikian pemerintahan baru melakukan efisiensi anggaran termasuk memangkas dana transfer.
Kebijakan efisiensi pada pos yang kurang produktif sudah barang tentu baik, hanya saja dana transfer turut dipangkas sehingga daerah kian kritis menanggung beban fiskal karena selama ini untuk membiayai pembangunan sangat bergantung dana dari pusat, baik dalam bentuk DAU maupun DAK. Adanya pemangkasan separuh dana transfer ke daerah, praktis APBD hanya mampu membayar gaji pegawai sisanya untuk menyicil angsuran pinjaman dana PEN.
Sedangkan program-program proyek strategis yang dibiayai oleh APBN cenderung hanya menyasar wilayah-wilayah pusat pertumbuhan yang telah eksis, sementara wilayah yang ukuran ekonominya kecil kendati memiliki potensi dikesampingkan karena masih menggunakan paradigma pembangunan lama.
Proyek strategis diletakkan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan (growth pole)dengan harapan terjadi efek perambatan (spread effect), padahal yang diperlukan adalah ”big push” pembangunan pada wilayah yang masih tertinggal. Apalagi dokumen perencanaan dari periode ke periode kerap menarasikan perlunya mendorong pusat pertumbuhan baru di luar growth pole, faktanya justru yang terjadi backwash effect dengan menyedot sumber daya ke wilayah pusat makin menonjol. Bila model kebijakan seperti ini terus menjadi pijakan kedepan, ketimpangan wilayah kian sulit di atasi, daerah yang tidak berdampak proyek strategis yang dibiayai oleh APBN dan disaat yang sama PAD-nya terbatas terus tertinggal.
Memontem Menata Kembali
Demonstrasi yang meluas sejak pekan kemarin sejatinya dibaca sebagai gerakan korektif, kendati efek demonstrasi yang ditimbulkan dengan adanya pengrusakan fasilitas publik dan menjarah barang-barang figure politik tidak dapat dibenarkan. Tapi muncul hikmah yang tersembunyi (blessing disquised), selama ini kritikan yang dialamatkan ke pemerintah dan kalangan legislatif terkait beberapa kebijakan dan penyusunan Undang-Undang yang minim partisipasi publik diabaikan begitu saja, mereka tak bergemim atas berbagai koreksi dari para akademisi maupun civil society.
Mirisnya masukan untuk perbaikan kerap ditanggapi dengan kalimat pejoratif, bahkan kritikan yang dialamatkan ke beberapa elite politik dibalas dengan umpatan, malahan menggonjak lewat media sosial seolah menantang. Seiring dengan itu kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas dana transfer, Pemda berlomba menaikkan pajak daerah yang sangat membebani masyarakat. Pada saat yang sama ada kelompok masyarakat yang sudah sangat mapan dimanjakan oleh fasilitas, kenaikan tunjangan serta ditanggung pajaknya oleh negara (PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pejabat negara sebagai belanja pajak), hal ini kemudian menambah daya ledak amarah secara komunal.
Menurut hemat saya, gelombang demontrasi yang meluas merupakan titik balik untuk menyadarkan pemerintah dan legislatif bahwa ada yang tidak patut kerap ditampilkan oleh mereka, suara-suara kritis yang konstruktif disampaikan oleh civil society dengan jumlah terbatas hanya dianggap angin sepoi-sepoi yang meninabobokan.
Oleh karena itu segala peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan rakyat belakangan ini sepatutnya direvisi,mereformasi lembaga yang terlalu super powerdan merajalela penempatannya dimana-mana, memperbaiki gaya komunikasi pejabat publik dan elit politik, mendesain kembali model rekrutmen caleg dengan mengedepankan kualitas bukan sekedar menempatkan publik figur sebagai vote gettersemata, karena merekalah yang menentukan hitam putihnya bangsa ini lewat fungsi kedewanannya.
Selain itu menata kembali performancedan postur pembantu presiden menjadi Zaken Kabinet, orang-orang yang memiliki masalah dan beban hukum saatnya direshuffle, kalaupun sebelumnya presiden merasa ewuh pakewuh ini momentum yang tepat karena dipastikan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang kurang puas selama ini. Keputusan MK tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri menjadi komisaris sepatutnya segera dipatuhi oleh presiden, penempatan sejumlah komisaris di BUMN yang tidak kompeten urgen untuk dievaluasi.
Sedangkan kebijakan efisiensi anggaran selayaknya direvisi, bersifat selektif dengan tidak mengorbankan kelangsungan pembangunan daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer bagi daerah yang minim SDA dan bukan pusat pertumbuhan begitu nyata, geliat pembangunan sepanjang tahun 2025 tidak nampak. Belanja pemerintah selama ini terbatas ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan perputaran ekonomi daerah semakin melambat.
Alokasi anggaran pendidikanpun sejatinya terus ditingkatkan, kendati dalam nota keuangan tahun fiskal 2026 anggaran pendidikan meningkat namun sekitar 44 persen diperuntukkan ke program MBG. Padahal masih ada ribuan siswa yang belum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA, ini ditunjukkan dari akses pendidikan diukur dari APM SLTA secara nasional baru mencapai 64,32 persen, bahkan di daerah kantong-kantong kemiskinan masih di bawah 50 persen, apalagi APM perguruan tinggi lebih rendah dari itu.
Tidak sedikit orang tua hendak menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi tapi apa daya kemampuan ekonomi tidak mendukung, sementara kuota bantuan sosial untuk pendidikan, seperti KIPK terbatas. Misalnya di UNG terdapat 269 calon mahasiswa untuk semua jalur penerimaan tidak melakukan registrasi ulang, saya meyakini sebagian besar karena terkendala biaya. Padahal return dari pendidikan tinggi secara signifikan lebih tinggi dari sekolah menengah, dengan memperluas akses pendidikan tinggi kemiskinan dapat dikurangi dengan meningkatkan mobilitas sosial dari keluarga yang kurang mampu (Abaiddo dan Read, 2021).
Saatnya kita belajar dari negara-negara yang belakangan bangkit dan pulih dari luka perang, seperti Vietnam jauh lebih kecil luas wilayahnya dengan potensi SDA di bawah Indonesia, saat ini sedang melesat jauh melampaui Indonesia diberbagai sektor. Salah satunya sektor pendidikan, Vietnam memberikan perhatian dengan berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan perbaikan kesejahteraan pendidik, peningkatan alokasi dana riset sehingga berdampak pada kesiapan tenaga kerja menghadapi tantangan global.
Berdasarkan hasil PISA 2022 yang dirilis pada tahun 2023, siswa Vietnam menunjukkan performa yang sangat luar biasa untuk penilaian internasional di bidang membaca, penguasaan matematik dan sains, tidak hanya mengungguli Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara, tetapi termasuk negara-negara maju seperti Kanada dan Inggris. Terbaru kini Vietnam melakukan reformasi pendidikan dengan menjanjikan buku-buku pelajaran gratis untuk semua siswa, kenaikan tunjangan guru secara signifikan bahkan sampai 100 persen di daerah tertinggal (Kompas, 28 Agustus 2025).Bagaimana dengan Indonesia?.
Penulis adalah Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
(Renungan di sudut timur Kota Pulau Dewata)
Discussion about this post