Gorontalopost.co.id — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) triwulan I tahun anggaran 20205, berlangsung di Hotel Aston Gorontalo, Senin (23/6). Rapat diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Gubernur Gusnar Ismail dalam penekanannya menegaskan pentingnya perhatian terhadap penyaluran bantuan sosial dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada rapat koordinasi dan evaluasi (RAKOREV) penyerapan anggaran APBD Dan APBN Triwulan I TA. 2025, Senin (23/06/2025). Menurutnya, dua hal ini menyangkut langsung pelayanan dasar masyarakat dan perlu dikawal lebih ketat.
“Tunjangan profesi guru ini harus ditangani dengan cermat dan cepat. Mereka ini harapan kita. Walau sudah di bawah perbendaharaan, dinas teknis tetap wajib memantau dan jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian untuk data penerima bansos harus segera dipenuhi,” tegas Gusnar.
Berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, hingga 20 Juni 2025, bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp143,64 miliar kepada 262.232 penerima, didominasi oleh bantuan pangan tunai. Namun, DJPb belum menerima daftar nama penerima dari pemda. Untuk itu, Gusnar meminta agar data ini harus segera dipenuhi.
Terkait TPG, DJPb menyebut pembayaran triwulan pertama telah dilakukan kepada 6.337 guru langsung ke rekening masing-masing. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti rekening tidak aktif dan dana retur hingga puluhan juta rupiah, terutama karena dana masuk secara kumulatif tiga bulanan.
“Ini jadi PR kita bersama. Sudah kami koordinasikan dengan pihan perbankan agar memberi dispensasi. Tapi ke depan perlu keterlibatan OPD teknis agar kejadian serupa tak terulang,” kata Adnan. Selebihnya Adnan mengingatkan bahwa tingkat pelaksanaan anggaran secara keseluruhan masih rendah, terutama untuk program dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ia mendorong pemda mempercepat tindak lanjut agar layanan publik tidak terganggu.
Sementara itu, Sekda Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, melaporkan progres pelaksanaan lima program prioritas Presiden Republik Indonesia tahun 2025 yang saat ini mulai dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Operasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Unggul Garuda.
Dalam paparannya, Sofian menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau 279.140 siswa di semua jenjang pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, telah dibentuk enam unit Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang kini melayani 15.567 siswa dari 88 sekolah. Ke depan, Gorontalo ditargetkan membentuk 23 unit SPPG dengan cakupan 80.500 siswa.
“Hasil koordinasi nasional juga mencatat adanya usulan tambahan 19 unit SPPG dari berbagai daerah, namun baru Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango yang telah menyampaikan usulan secara resmi ke Badan Gizi Nasional,” ujar Sofian.
Selanjutnya, untuk program Operasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gorontalo menjadi salah satu daerah dengan progres tercepat. Seluruh musyawarah desa dan kelurahan telah rampung 100 persen, dan hingga 22 Juni 2025, sebanyak 72 persen koperasi desa dan kelurahan di Gorontalo telah berbadan hukum. Sisanya ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini.
Sofian juga mengungkapkan capaian legalisasi koperasi terbanyak berasal dari Kabupaten Gorontalo dengan 169 koperasi yang telah berbadan hukum dari total 205. Disusul oleh Bone Bolango (99 dari 165), Gorontalo Utara (85 dari 123), Pohuwato (80 dari 108), Boalemo (55 dari 100), dan Kota Gorontalo (35 dari 50 koperasi).
Adapun program Sekolah Rakyat masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait kriteria lahan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Baru Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bone Bolango yang mengusulkan lokasi pembangunan, namun seluruh usulan belum memenuhi syarat luas lahan minimum.
Di sektor kesehatan, Gorontalo menunjukkan capaian signifikan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Dengan target 157.422 warga, tercatat sebanyak 153.071 orang telah diperiksa atau setara 97 persen. Capaian ini menempatkan Gorontalo di posisi ketiga nasional, setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo mengusulkan pembangunan Sekolah Unggul Garuda di atas lahan seluas 16,9 hektare. Saat ini, proses pemenuhan administrasi masih berlangsung, dan Gubernur Gorontalo telah menandatangani surat komitmen penyediaan lahan.
Sekolah ini diharapkan dapat menjadi pendamping SMA Cendekia sebagai pusat pendidikan unggulan di Provinsi Gorontalo. Sofian menutup dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mempercepat pelaksanaan lima program prioritas nasional. (tro/*)
Discussion about this post