Gorontalopost.co.id, KWANDANG — KPU Gorontalo Utara (Gorut) menyelenggrakan debat publik pasangan calon (Paslon) peserta pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, Sabtu (12/4) malam, di aula kantor KPU Gorut di Kwandang.
Debat yang mengangkat tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kemajuan Daerah, Pelayanan dan Pembangunan, Menyelesaikan Persoalan Daerah Serta Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan itu, ternyata tidak menarik sama sakali minat seluruh Paslon.
Tiga paslon PSU Pilkada, masing-masing paslon nomor satu Roni Imran – Ramdhan Mapaliey, paslon nomor dua Thariq Modanggu – Nurjana Hasan Yusuf, dan paslon nomor tiga Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar, kompak tidak hadir dalam debat yang nampak dihadiri Kapolres Gorontalo Utara, dan Ketua KPU Provinsi Gorontalo itu.
Saat acara akan dimulai, tidak nampak para paslon di lokasi acara. Pembawa acara, Astika Hunawa yang mempersilakan para paslon untuk menempati podium debat, tidak ada satu pun paslon yang hadir. Bahkan ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, kursi para paslon di panggung debat dibiarkan kosong.
Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar, di Gorontalo Utara, membenarkan debat publik yang hanya digelar sekali itu tidak dihadiri pasangan calon. Dalam sambutanya, ia mengatakan, saat akan berlangsung debat pihaknya mendapat surat dari pasangan calon nomor urut dua, dimana menyebutkan tidak bisa menghadiri debat lantaran sedang sakit.
Pun begitu degan pasangan calon nomor urut satu, yang telah dihubungi langsung melalui seluler langsung kepada calon bupati menyebutkan tidak akan menghadiri debat. “Sudah dihubungi melalui seluler, dan beliau menyebutkan tidak akan hadir debat,”ujar Sofyan tanpa menyebut alasan dari paslon enggan hadiri debat.
Begitu juga paslon nomor tiga, yang sejak Kamis (10/4) telah mengabarkan tidak akan menghadiri debat. “Langsung juga pada calon bupatinya, juga tidak akan menghadiri rapat karena berdasarkan dari hasil rapat partai pengusungnya,”terang Sofyan.
Ia memastikan pelaksanaan debat paslon telah melalui persiapan yang sangat matang, dimulai dari rapat koordinasi awal yang digelar pada 26 Maret 2025, hingga pemberitahuan dalam bentuk undangan kepada para paslon melalui tim atau LO masing-masing.
Saat tiba waktu pelaksanaan debat publik tersebut yang disiarkan langsung melalui kanal youtube milik KPU Gorontalo Utara, kata Sofyan, pihaknya juga masih menghubungi para paslon untuk mengonfirmasi kehadiran.
Kata Sofyan, pelaksanaan debat publik paslon peserta PSU Pilkada dilakukan sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang putusan perselisihan hasil Pilkada Gorut, yang memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan satu kali kampanye atau debat pasangan calon, untuk mendengarkan visi dan misi para Paslon.
“Sebelum pelaksanaan debat, ada surat undangan untuk mengikuti debat. Kami sudah edar itu pada tanggal 10 april. Karena belum ada pernyataan dari para paslon, kami tetap menyurati untuk mengikuti debat,”katanya. Ia memastikan surat undangan tersebut telah diterima langsung oleh para perwakilan paslon.
Sebelumnya kata Sofyan, pihaknya baru menerima konfirmasi dari paslon nomor dua, yakni Thariq-Nurjanah yang menyebut paslon ini dapat menghadiri debat, kendati saat pelaksanaan KPU menerima surat pemberitahuan tidak dapat hadir lantaran sedang sakit. Sementara dua paslon lainya tidak ada konfirmasi melalui surat resmi dari Paslon hingga malam pelaksanaan debat.
“Kami sudah berusaha memfasilitasi kegiatan ini, ada panelis, ada moderator, podium kami siapkan. Namun tidak ada pasangan calon yang hadir, pasangan 01-03 tidak ada pemberitahuan resmi secara tertulis, dan 02 sebelum pelaksanaan debat kami sudah menerima surat yaitu surat permohonan tidak bisa ikut, dilampirkan surat sakit, dan foto calon bupati yang sedang diperiksa di salah satu klinik,”ungkapnya. Usai ketua KPU sambutan, pembawa acara kemudian memandu untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri, tanda kegiatan debat itu telah berakhir.
Terpisah calon bupati nomor urut 1 Roni Imran, dikutip Antara Ahad (13/4) mengatakan beberapa hal alasan tidak menghadiri debat. Pertama kata dia, karena putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya pilihan, yaitu kampanye atau debat. “Kita diberi pilihan dan kesempatan apakah memilih melakukan kampanye atau debat, sehingga kita memilih berkampanye,” katanya.
Alasan kedua katanya, adalah mendukung gerakan penghematan anggaran untuk daerah. Kemudian ketiga adalah, debat publik seharusnya diperuntukkan oleh calon bupati nomor urut tiga.
Kalau pemberitahuan dari paslon nomor urut 3 menyatakan tidak akan hadir, mestinya KPU tidak perlu menggelar, karena debat atau kampanye, sesungguhnya diagendakan karena terjadi pergantian calon bupati di nomor urut 3.
“Jika calon bupati tersebut memilih tidak hadir dalam debat, maka kami pun tidak perlu hadir karena sebelumnya telah menyampaikan visi dan misi pada debat publik sebelumnya,” kata Roni.
Ia mengatakan cukup menyesali sikap KPU yang tetap menggelar debat. Padahal dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kampanye dan debat itu dapat dipilih atau bersifat opsional, sehingga boleh memilih yang mana dapat diikuti.
“Sekali lagi kami memilih melakukan kampanye untuk meminimalisir pelanggaran. Jangan sampai gara-gara ini, nanti ada PSU lagi. Apalagi kalau materi debat ternyata sama dengan debat yang telah digelar sebelumnya,” kata Roni.
Sementara LO pasangan calon bupati nomor urut 2 Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Indra Nodu mengatakan pihaknya menyampaikan pemberitahuan resmi kepada KPU, terkait alasan ketidakhadiran dalam debat tersebut.
“Kami telah mengirimkan surat resmi ke KPU terkait alasan ketidakhadiran dalam debat publik tersebut,” katanya. Surat itu seperti yang disampaikan Ketua KPU, yakni paslon nomor urut dua sedang tidak sehat dibuktikan dengan surat sakit.
Sementara LO paslon nomor urut 3 Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Efendi Dali mengatakan sebelumnya melalui rapat koordinasi telah menyampaikan ke KPU terkait ketidakhadiran dalam debat.
“Tiga hari sebelum pelaksanaan debat publik, kami telah menyampaikan pemberitahuan dan alasan mengapa memilih tidak menghadiri debat,” kata Efendi. Pertama kata dia, menyangkut efisiensi anggaran.
Kemudian kedua, untuk menghindari gesekan-gesekan yang dapat memunculkan potensi gangguan kamtibmas menjelang hari pemungutan suara. “Kami prihatin dengan kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, kami berharap KPU dapat berhemat dan tidak perlu menggelar kegiatan yang terkesan membuang-buang anggaran,” katanya. (tro/antara)
Discussion about this post