Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Apakah disengaja atau karena alasan lain, faktanya banyak anggota Deprov Gorontalo yang tak hadir dalam rapat paripurna mendengarkan pidato sambutan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, kemarin (10/3). Yang tak hadir lebih dari separuh dari total anggota Deprov yang mencapai 45 orang.
Pantauan awak media ini, yang hadir dalam rapat paripurna itu, hanya sekitar 15 orang sudah termasuk dua pimpinan Deprov yaitu Ketua Deprov Thomas Mopili dan Wakil Ketua Deprov Sulyanto Pateda.
Para anggota Deprov yang hadir hanya dari Partai Golkar, Demokrat, PPP dan Hanura. Sementara yang tak hadir dari Partai Nasdem, PDIP, PKS, PAN, dan PKB. Padahal rapat paripurna itu dihadiri pejabat Forkopimda dan para pejabat Pemprov.
Di awal rapat, Anggota Deprov dari fraksi Golkar, Fikram Salilama mengatakan, walau banyak anggota Deprov yang tak hadir, rapat paripurna bisa dilanjutkan. “Walau tak penuhi quorum, rapat paripurna bisa dilanjutkan. Karena rapat paripurna ini adalah rapat paripurna yang sifatnya pengumuman. Dalam Tatib diatur rapat paripurna pengumuman dapat dilakukan walau tak quorum,” ujarnya.
Ketua Deprov Thomas Mopili yang memimpin sidang akhirnya melanjutkan rapat paripurna dengan mempersilahkan Gubernur Gusnar Ismail untuk tampil di podium menyampaikan pidato. Wakil Gubernur Idah Syahidah juga hadir dalam rapat paripurna itu.
Dalam pidatonya, Gusnar memaparkan apa langkah-langkah dan terobosan yang akan dia lakukan bersama Wagub Idah Syahidah selama memimpin Gorontalo lima tahun mendatang. Salah satu prioritasnya adalah peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Karena pendapatan perkapita masyarakat Gorontalo tergolong rendah. “Kita sama-sama berada dengan Papua,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sejumlah program yang akan diambil untuk peningkatan pendapatan masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan potensi daerah seperti di bidang pertanian, kelautan dan perikanan.
“Kami akan secepatnya mengimplementasikan keputusan Presiden berkaitan dengan peningkatan harga gabah dan harga pembelian jagung. Sektor perikanan dan kelautan juga akan kita seriusi. Salah satu yang akan kita tempuh seperti program taksi nelayan. Jadi ada kapal penangkap ikan dari Pemprov. Nanti kelompok nelayan akan bergantian memakainya agar ada pemerataan pendapatan bagi para nelayan,” urainya.
Usai rapat paripurna, Gusnar Ismail yang ditanyai soal banyaknya anggota Deprov yang tak hadir menganggap hal itu sesuatu yang biasa. “Ini hanya dinamika,” ungkapnya. Tapi menurutnya, undang-undang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. “Ibaratnya kita ini berada dalam satu bingkai. Jadi tidak perlu ada yang merasa dominan satu dengan yang lainnya,” ungkapnya.
Anggota Deprov dari Partai Golkar, Ghalieb Lahidjun saat rapat paripurna sempat menyayangkan ketidakhadiran sebagian besar anggota Deprov. Padahal kehadiran mereka penting untuk mendengarkan apa-apa langkah yang akan diambil pemerintah provinsi dalam lima tahun mendatang. “Kalau saya mendengar pidato Gubernur, saya punya optimisme bahwa Gorontalo akan lebih baik lagi dalam lima tahun mendatang,” ungkapnya.
Saat rapat paripurna sudah berakhir, satu persatu anggota Deprov yang absen mulai muncul di ruang sidang paripurna. Salah satunya anggota Deprov dari Partai Nasdem, Umar Karim. Saat diwawancarai, Umar menjawab diplomatis soal ketidakhadirannya. “Bagi kami ada hal-hal yang lebih penting untuk diseriusi. Seperti persoalan sawit, pertambangan, dan persoalan-persoalan aktual lain,” urainya.
Saat ditanya apakah rapat paripurna ini dianggap tidak penting ? Umar hanya tersenyum tapi tak memberikan komentar. Termasuk pertanyaan apakah ketidakhadiran ini menjadi sinyal oposisi. (rmb)
Discussion about this post