Sumbangan Kemerdekaan dari Gorontalo

Oleh:
Basri Amin
Parner di Voice-of-HaleHepu

SEBUAH Telegram penting dari Gorontalo, dengan kode 502.11-29/28-19-0830. Diterima di Bataviacentrum, tepatnya melalui jaringan Radiobedrijfscentrale. Ditujukan kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di Pegangsaan Timur 56 Jakarta-Batavia. Telegram itu tertanggal 19 September 1949.

Kita semua tahu, “Pegangsaan Timur 56 Jakarta” adalah tempatnya Bung Karno, tempat di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta  –atas nama bangsa Indonesia— dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1367 hijriah.

Dokter M.M. Dunda adalah pengirim telegram tersebut. Ditujukan kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di Batavia, tepatnya di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Dokter Dunda memintakan kabar kepastian apakah “kiriman uang” sumbangan dari rakyat Gorontalo untuk Republik sebanyak ƒ 35.000 (tiga puluh lima ribu) gulden terterima.

Sebenarnya, telegram Dokter Dunda tersebut adalah telegram susulan karena pengiriman “sumbangan” dari Gorontalo sejumlah ƒ35.000 telah disampaikan beliau, juga melalui Telegram, pada tanggal 5 September 1949, dengan kode 130.41.39/37-3-1115. Tetapi karena tidak ada kabar balasan maka disusul dengan Telegram kedua pada tanggal 19 September 1949. Jumlah uang yang lumayan besar, ƒ 35.000, bahkan jika dihitung dengan konversi uang Gulden Belanda menjadi rupiah Indonesia hari ini, Anda pun bisa mencobanya dengan aplikasi, misalnya: https://wise.com/id/currency-converter/ang-to-idr-rate.

Sumbangan ƒ35.000 tersebut sangat jelas dinyatakan oleh Dokter Dunda dalam telegramnya sebagai “sumbangan rakjat Gorontalo untuk Republik!”. Secara khusus ditujukan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia di Jogjakarta. Posisi Dokter Dunda di masa itu adalah sebagai Ketua Panitia Pusat Perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (HPKI) Gorontalo.

Data arsip negara memperlihatkan bahwa secara resmi “sumbangan kemerdekaan” dari Gorontalo tersebut telah diterima oleh Sekretariat Delegasi di Jakarta (Mr. Masrin) dan selanjutnya menegaskan bahwa sumbangan ƒ35.000 telah diteruskan atau disetor melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Djakarta. Surat penjelasan resmi Mr. Masrin ditembuskan juga kepada Sekretaris Negara di Jogjakarta, pimpinan BNI Jogjakarta dan BNI Jakarta untuk diketahui. Surat ini tertanggal 9 November 1949.

Selanjutnya, sumbangan berupa barang-barang dari Gorontalo yang terbungkus dalam 1 (satu) pak dengan merek “KDRI”, dengan ukuran 56x48x31 cm telah pula diteruskan pengirimannya kepada Sekretariat Negara di Jogjakarta. Kiriman dari Gorontalo tersebut secara resmi diterima oleh KUBRI Jogjakarta pada tanggal 26 Oktober 1949 oleh Tuan Harsoadi, berdasarkan surat pemberitahuan penerimaan dari KUBRI tertanggal 27 Oktober 1949. Dengan surat itu pula, menjadi jelaslah bahwa Panitia di Jakarta telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan “Sumbangan Gorontalo” kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial.

Rupa-rupanya, ada sedikit salah pengertian dari Panitia di Jakarta karena tidak begitu jelas di mata mereka bahwa “sumbangan Gorontalo” tersebut ditujukan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial di Jogjakarta. Hal ini terbukti dari fakta bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Perburuhan dan Sosial R.I di Jogjakarta mengirimkan surat klarifikasi tentang “Sumbangan Gorontalo” tersebut tanggal 26 Oktober 1949 ke Jakarta. Selanjutnya, Panitia Jakarta mengirimkan balasan dan klarifikasinya pada tanggal 9 November 1949 yang langsung ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perburuhan dan Sosial, sebagaimana isinya diuraikan di atas.

Fakta ini jauh dari sekadar perkara jumlah uang yang ditujukan kepada panitia peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1949 di Yogyakarta. Hal ini juga tidaklah sebagai penanda untuk sebuah kebanggaan berlebihan karena Gorontalo (mampu) menyumbang kepada Republik di masa-masa kritis. Lagipula tidak ada pengumuman permintaan bantuan dari daerah-daerah di masa itu. Memang, rakyat dan elite Gorontalo sangat cinta Republik dan cita-cita menjadikan Indonesia Negeri Merdeka sudah menggema sejak 1920-an di Gorontalo.

Kembali ke kisah “sumbangan Gorontalo”, ternyata kiriman ƒ35.000 dari Dokter Dunda tersebut sempat terkatung-katung di BNI dan akhirnya harus melibatkan pejabat khusus dari Kementerian Perburuhan dan Sosial untuk mengurusnya. Ketika itu transaksi keuangan di bank masih sangat rentan dan belum mapan prosesnya. Kantor Pusat Bank Negara Indonesia (BNI) berkedudukan di Jogjakarta, sementara kantor BNI di Jakarta hanyalah sebagai ‘Pengurus Cabang’. Dalam kata-kata aslinya, posisi yang dipakai adalah “Kantor Besar” Bank Nasional Indonesia (BNI) di Djokajakrta. Hal ini tidak terlepas bahwa memang Djokjakarta adalah ibu kota Republik Indonesia sejak bulan Januari 1946.

Proses pencairan uang (sumbangan) rakyat Gorontalo untuk Republik sedikit mengalami perlambatan. Beberapa pihak terlibat dalam prosesnya, antara lain oleh Paduka Tuan (P.T) Mr. Susanto Tirtoprodjo. Beberapa dokumen legal menjelaskan keberadaan bantuan ini, sebagaimana terbaca dari salinan dokumen resmi dari Jogjakarta tertanggal 9 Januari 1950 yang dilakukan oleh seorang pejabat yang bernama S. Sundari, lengkap dengan tanda tangan resminya.

Dari pihak Pengurus BNI Cabang Jakarta (a.n. Suharno), surat resmi mereka tertanggal 24 Desember 1949 membenarkan keberadaan sumbangan ƒ35.000 dari Gorontalo tersebut dan telah disampaikan pula kepada Kantor Besar BNI Jogjakarta, dengan tembusan resmi kepada Yang Mulia (J.M), Menteri Perburuhan dan Sosial Republik Indonesia. Sejak itu, tampaknya semua urusan ini berjalan beres setelah empat bulan berproses.

Gorontalo mencatat identitas kebangsaannya. Bagaimana seorang dokter nasionalis bernama Dokter M.M. Dunda dan rakyat Gorontalo benar-benar menyatu dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tercatat pula bagaimana bukti-bakti nasionalisme Gorontalo untuk Republik yang, ketika itu, baru empat tahun “merayakan” kemerdekaannya.

Itupun, belum sepenuhnya bisa kita rasakan bahwa Indonesia sudah 100 persen merdeka pada tahun 1949, sampai benar-benar tiba waktunya pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia, 27 Desember 1949, sebagai hasil terbaik dari KMB yang melelahkan itu. Setahun sebelumnya, Agresi Militer II Belanda nyaris melumpuhkan Jogjakarta, ibu kota Republik Indonesia.

Ringkasan peristiwa di atas sangat bermakna dan sewajarnya memberi kita pengertian mendalam bahwa pertumbuhan Indonesia sebagai satu negara merdeka yang berdaulat, sesungguhnya ditopang oleh banyak narasi, pelaku, kesadaran pengabdian, dan pertaruhan peran yang berbeda-beda. Di awal kemerdekaan, institusi perbankan, media radio, telegram, gerakan kebangsaan, lembaga negara, dan tata-administrasi-negara, semuanya berjalan beriringan dan selangkah demi selangkah mematangkan keindonesiaan kita di panggung (politik) dunia, termasuk dalam perkara kedaruratan dan karakter ber-ibu kota negara yang sebenarnya.

Jejak Jogjakarta (1946–1949) menjadi bukti bahwa “di mana saja” di Benua Maritim Indonesia ini, bisa dan berhak menjadi Ibu Kota bagi Republik Indonesia.***