Gorontalopost.id, GORONTALO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memilih Idah Syahidah Rusli Habibie, sebagai kader beringin yang layak ke Pilgub Gorontalo 2024.
Pilihan itu dituangkan dalam surat instruksi DPP nomor : SI-79/GOLKAR/VII/2024, tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani langsung Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Jenderal, Lodewijk F.Paulus.
Dalam instruksi itu, Idah Syahidah diminta untuk melakukan komunikasi dan membangun koalisi dengan partai politik lain, dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Poin satu instruksi DPP Golkar itu, berkaitan dengan posisi Golkar yang tidak bisa mengusung calon sendiri pada Pilgub 2024, karena kehilangan satu kursi usai pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di dapil VI Gorontalo, baru-baru ini.
“Inti dari instruksi itu hanya dua, pertama konsoludasi dengan partai politik lain, karena saat PSU Golkar tinggal delapan kursi, masih butuh satu kursi,”ujar Wakil Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, saat konfrensi pers di kantor DPD I Golkar Gorontalo, Selasa (23/7).
Pada konfernsi pers yang turut dihadiri Sekretaris DPD I Golkar, Paris Jusuf, dan para pimpinan DPD I Golkar itu, Ghalieb mengatakan poin kedua dalam instruksi itu adalah agar Idah Syahidah mencari pasangan (par) calon Wakil Gubernur .
Terkait dengan itu, Ghalib menyebut segera dirembukkan. Hanya memang, lanjut Ghalieb, surat instruksi DPP untuk Idah Syahidah merupakan bukti ketegasan DPP terkait pencalonan srikandi fraksi Golkar DPR RI itu ke Pilgub Gorontalo.
“Ibu Idah sempat tanya kepada Sekjen (Lodewijk F. Paulus,red), apakah surat yang diterimanya ini juga diberikan kepada kader Golkar yang lainya, yang sama-sama mendapat penugasan ke Pilgub. Pak Sekjen dengan tegas bilang, jika surat Instruksi ini hanya untuk Idah Syahidah,”ujarnya.
Memang, lanjut dia, surat tersebut belum bentuk rekomendasi model B1-KWK yang digunakan untuk mendaftar ke KPU, namun Sekjen DPP Golkar dalam penyerahan surat instruksi tersebut menegaskan, jika surat yang diterima Idah adalah tiket ke Pilgub.
“Surat rekomendasi seperti biasanya itu akan keluar paling cepat satu minggu sebelum pendaftaran. Dan itu sudah ada Wakil Gubernurnya. Makanya dengan instruksi ini, kami DPD I Golkar akan mengawal proses konsolidasi oleh ibu Idah, dan mencari calon wakil Gubernur,”jelas Ghalib.
Proses konsolidasi dengan partai politik lain, lanjut Ghalieb sudah dibangun Idah Syahidah sejak awal, seperti mendaftar langsung ke desk Pilkada beberapa partai politik peraih kursi parlemen maupun non kursi parlemen.
Memang, kata dia, membangun komunikasi termasuk koalisi dengan partai politik lainya, merupakan penekanan langsung dari ketua DPD I Golkar Gorontalo, Rusli Habibie. Hal itu, lantaran, Rusli menginginkan agar Gorontalo dibangun dengan sinergi bersama. “Menurut pak Rusli membangun Gorontalo itu tidak cukup hanya satu partai, makanya Golkar terus membangun komunikasi politik,”jelasnya.
Terkait dengan kriteria calon wakil Gubernur, pendamping Idah Syahidah, Sekretaris DPD I Golkar Gorontalo, Paris Jusuf, mengatakan, harus punya dua syarat utama, yakni pertama kandidat yang mampu meningkatkan elektabilitas, dan kedua adalah yang memiliki kemampuan maksimal dalam mensupport hal-hal aktual. “Golkar itu harus mencari koalisi, dan Golkar itu harus memenangkan Pilkada. Jajaran Golkar fardu ain, mengamankan instruksi ini,”tegas Paris Jusuf.
Sementara itu, terkait dengan kader Golkar lainya yang awalnya mendapat penugasan sebagai kandidat calon Gubernur, seperti Marten Taha, dan Tonny Uloli, pihak DPD I Golkar memastikan mereka akan patuh dengan keputusan DPP.
“Kalau pun ada yang dicalonkan dari partai lain, maka secara personal itu hak konstitusional setiap orang. Tapi secara organisasi partai, tentu harus mengikuti instruksi partai. Kalau pun ada yang mbalelo, maka ada mekanisme untuk disiplin organisasi, dan saya kita itu juga berlaku di partai politik lain,”jelas Ghalib Lahidjun.
Sebelumnya Ghalieb menjelaskan, jika Musda dan Rakerda Golkar Gorontalo memang telah merekomendasikan empat nama kader Golkar ke Pilgub, mereka masing-masing Idah Syahidah, Marten Taha, Syarif Mbuinga,dan Roem Kono.
Nama-nama itu kemudian diusulkan ke DPP, dan diterbitkan surat tugas kepada mereka agar mensosialisasikan diri sebagai calon Gubernur Gorontalo. Oleh DPP Golkar, surat tugas itu ditambah satu kader lagi, yakni Tonny Uloli.
Dalam perkembanganya, ternyata yang aktif hanya tiga, yakni Idah Syahidah, Marten Taha, dan Tonny Uloli. “Dan kemarin, Ibu Idah tiba-tiba dipanggil menghadap ke DPP. Sebenarnya di kantor Golkar, tapi diarahkan ke gedung nusantara II DPR RI, langsung diserahkan oleh pak Sekjen,”jelasnya.
Dengan begitu, kata Ghalieb, sebagai kader Golkar, dan pengurus Golkar wajib menjalankan insturksi DPP. Ia yakin sebagai kader senior Golkar, Marten Taha (MT), dan Tonny Uloli, menyikapi instruksi DPP ini dengan bijak. “Surat instruksi ini juga sebagai legalitas partai untuk ibu Idah meyakinkan partai lain agar berkoalisi,”tandasnya. (tro)
Discussion about this post