Gorontalopost.id, JAKARTA – Mantan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, hadir di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Wakil Ketua MPR RI ini, memenuhi panggilan komisi antirasuah itu sebagai saksi, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Fadel hadir setelah sebelumnya sempat tertunda, lantaran sedang menjalani ibadah umrah.
Saat hadir di gedung merah putih KPK, Fadel Muhammad terlihat didampingi kuasa hukumnya, Dahlan Pido SH. Pemeriksaan terhadap politisi asal Gorontalo ini berlangsung singkat, hanya sekira satu jam, dari pukul 09.30 – 10.30 wita.
Usai diperiksa, Fadel mengaku dirinya didalami terkait adanya kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), termasuk anaknya bernama Fauzan yang meminta pertolongannya.
Ia kemudian menguraikan latar belakang dirinya sampai dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat era Covid-19 itu.
Fadel mengaku sempat mencari tahu proyek tersebut lantaran diminta tolong oleh anaknya dan beberapa anggota HIPMI.
“Saya diminta keterangan sehubungan dengan ada teman-teman dari HIPMI datang ke saya bersama anak saya,” kata dia selepas menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/3).
Fadel mengeklaim sejumlah anggota HIPMI meminta dirinya untuk mengatasi kesulitan terkait pencairan proyek APD tersebut.
“Ketika itu pada empat tahun yang lalu, 2020, ada masalah covid waktu itu. Mereka menyuplai pengadaan APD, kemudian mereka sudah suplai, ada masalah belum dibayar. Jadi, ada uang sejumlah sekian belum dibayar dari kontrak mereka. Setelah saya cek, mereka cerita, ternyata ada masalah dengan audit BPKP,” kata Fadel.
Fadel lalu menanyakan kepada Kepala BPKP mengenai proyek tersebut. Fadel mendapat jawaban bahwa proyek tersebut sedang ada masalah.
Fadel juga diminta untuk tidak terlibat dalam proyek ini. “Saya pun tidak membantu mereka lagi,” kata dia. Fadel pun kemudian mengatakan dirinya tidak lagi turut serta dalam perihal tersebut setelah mendapatkan penjelasan dari BPKP.
“Nah saya dipanggil konfirmasi apa benar anak saya Fauzan bersama teman-teman Hipmi itu datang, betul. Apakah Pak Fadel mau membantu mereka? Saya selalu bantu anak-anak Hipmi, pengusaha-pengusaha muda tiap ada masalah selalu saya bantu. Tapi kemudian Kepala BPKP mengatakan jangan, maka saya tidak meneruskan bantuan tersebut,” kata Fadel.
Sebelumnya, pada Kamis (9/11/2023), KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes.
Diketahui, nilai kontrak proyek beraroma rasuah itu sebesar Rp 3,03 Triliun dengan rincian lima juta per set APD. Sejauh ini, kerugian negara mencapai Rp 625 miliar.
KPK telah mencegah sejumlah pihak terkait dalam perkara ini untuk keluar negeri. Pihak yang dicegah untuk kalangan ASN yaitu mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budi Sylvana yang saat ini menjabat Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, dan mantan Sekretaris Utama BNPB Harmensyah yang saat ini menjabat Widyaiswara Ahli Utama BNPB.
Sedangkan pihak tiga pihak lainnya yaitu Satrio Wibowo (Swasta), Ahmad Taufik (Swasta), dan A Isdar Yusuf (Advokat). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek APD Covid-19 di Kemenkes.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, terkait pemeriksaan Fadel Muhammad, ia dicecar menyangkut penagihan kekurangan pembayaran pada panitia pengadaan APD.
“Fadel Muhammad(Wakil Ketua MPR RI) saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan penagihan kekurangan pembayaran dengan mengatasnamakan salah satu pihak swasta yang turut mengerjakan pengadaan APD di Kemenkes RI,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/3). “Penagihan kepada pihak panitia pengadaan dimaksud,” jelasnya. (jpnn/net)
Discussion about this post