Pj Sekda Budiyanto Sidiki Hadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan

Gorontalopost.id,Gorontalo – Upaya penanggulangan kemiskinan di Gorontalo, menjadi komitmen pemerintah daerah.

Beragam program pemerintah dikerahkan untuk pengentasan kemiskinan. Seiring dengan itu, data masyarakat miskin juga harus akurat, sehingga arah kebijakan pemerintah jelas dan terukur.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi, yang berlangsung di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Rabu (29/11).Penjabat (Pj)

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menekankan, pentingnya data akurat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Menurutnya kualitas data menjadi faktor penting dalam menetukan keberhasilan program pemerintah, utamanya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, yang berlangsung di Hotel Grand-Q, Kota Gorontalo, Rabu, (29/11/2023).

“Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, masih terhambat dengan data yang tidak selaras, sehingga bantuan bagi warga miskin sering tidak tepat sasaran.

Olehnya itu kami berharap kedepan, seluruh data yang ada, baik dari BPS, DTKS maupun P3KE, saling keterpaduan.

Sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan secara maksimal,” ujar Budi.

Berdasaskan rilis data BPS pada tahun 2023, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 15,15 persen, atau sekitar 183,71 ribu masyarakat.

Angka tersebut menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah termiskin ke lima secara nasional.

Namun, dikatakan Budi, meskipun demikian jika dilihat dari tren penurunan selama lima tahun terakhir angka kemiskinan Gorontalo terus mengalami penurunan.

“Kita lihat selain itu, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 2,44 persen. Ini turun jika dibandingkam tahun 2022 sebesar 4,28 persen,” paparnya.

Oleh sebab itu, Mantan Kepala Bapppeda ini menilai, pelaksanaan Rakorda kemiskinan kali ini, dimaksudkan untuk menjalin komunikasi, koordinasi lintas sektor dan lembaga.

Untuk bersinergi dalam mewujudkan peran pemerintah sebagai alat negara, dalam menghadirkan kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. (tro/*)