gorontalopost.id – Forum kawasan timur Indonesia (KTI) dengan dua subjaringan yakni forum Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan forum Jaringan Peneliti KTI (JikTI) melakukan pertemuan dalam rangka sinkronisasi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) terhadap rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN), berlangsung di Makassar, Selasa (26/9). Forum ini dalam kendali Prof.Dr.Ir.Hj. Winarni Monoarfa, Ms, sebagai ketua Pokja Forum KTI.
Peran Prof. Winarni Monoarfa dalam perencanaan pembangunan nasional memang tidak diragukan. Perempuan yang dijuluki ‘Seroja dari Timur’ karena meraih anugerah Wibawa Seroja Nugraha dari Lemhanas RI itu, lama mengemban jabatan kepala Bappeda Provinsi Gorontalo. Gagasanya terkait pembangunan daerah, dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia, membuatnya didapuk sebagai ketua Pokja Forum KTI hingga saat ini. Dalam pertemuan yang berlangsung di Makassar, Selasa (26/9), Prof. Winarni menyebutkan, Forum KTI hadir dalam rangka menjembatani stakeholders untuk berinteraksi. “Interaksi dalam hal ini adalah tentunya interaksi yang bermanfaat untuk membangun trust/kepercayaan yang mengarah kepada reformasi dan mendorong proses pembangunan yang lebih efektif,”ujar Prof.Winarni.
Perempuan peraih gelar adat Gorontalo, Pulanga Ti Tidito Lo Hunggia itu menyebutkan, Forum KTI merupakan forum yang terbuka bagi seluruh reformis pembangunan utamanya yang berada di Kawasan Timur Indonesia. Forum ini kata dia, beranggotakan, unsur pemerintah, akademisi, organisasi non pemerintah, maupun swasta. “Dan kita harapkan mereka adalah pembaharu sosial di bidang masing-masing yang senantiasa membangun relasi antarpihak dan antar daerah dalam rangka membangun kemitraan dan inovasi sosial untuk membangun Kawasan Timur Indonesia yang lebih baik dan lebih maju,”terangnya.
Forum Kawasan Timur Indonesia, lanjut Winarni memiliki dua sub jaringan dalam rangka mendukung mendukung pembangunan yang lebih efektif di Kawasan Timur Indonesia, yang pertama adalah Jaringan Peneliti KTI atau JiKTI dan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI. JiKTI merupakan jaringan yang anggotanya adalah para peneliti yang ada di Kawasan Timur Indonesia, dan berupaya untuk senantiasa mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI dalam rangka mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.
Sementara Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI terdiri atas Kepala Bappeda/Bappelitbangda Provinsi yang saat ini berjumlah enam belas provinsi di KTI yaitu yang berada di Pulau Sulawesi, di Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku dan Pulau Papua. “Forum Kepala Bappeda KTI ini fokusnya adalah bagaimana meningkatkan koordinasi pembangunan antar-pemerintah daerah juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta senantiasa berbagi praktik baik dalam bidang perencanaan pembangunan,”terangnya.
Dalam pelaksanaanya, lanjut Prof. Winarni, Forum KTI yang difasilitasi oleh Yayasan BaKTI, memfasilitasi Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI untuk menjembatani Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri serta para pemangku kepentingan lain dengan pihak Bappeda/Bappelitbangda provinsi se-KTI untuk membahas arah kebijakan pembangunan jangka panjang wilayah dalam RPJPN 2025 – 2045. “Hal-hal tersebut perlu dikomunikasikan agar pemerintah daerah dapat mendapatkan arahan terkait peran dan kontribusi masing-masing provinsi, melakukan sinkronisasi muatan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045, serta memberikan tanggapan terkait upaya kolaborasi multipihak dan kesiapan daerah menuju Indonesia Emas 2045,”katanya. “Kawasan Timur Indonesia adalah masa depan Indonesia,”tandasnya.
Pada pertemuan yang bertujuan mendapatkan masukan dari masing-masing daerah KTI terkait strategi kolaborasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan jangka panjang itu, selain dihadiri 16 kepala Bappeda Provinsi se KTI, yakni Bappeda Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, juga dihadiri langsung Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/BAPPENAS, Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM; Direktur Regional II BAPPENAS Mohammad Roudo, dan Direktur Regional III BAPPENAS Ika Retna Wulandary. Termasuk unsur dari Unit Lead – Decentralized Governance and Human Development Branch, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Astrid Kartika, dan jajaran Yayasan Bakti. (tro)
Discussion about this post