Pertahankan WTP, Pemkot Terapkan Tiga Strategi

Gorontalopost.id – Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bukanlah hal yang mudah. Betapa tidak, keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah tidak hanya satu atau dua kali saja. Tak hanya itu saja, dana yang dikelola bukan dalam bentuk kecil.

Seperti halnya Kota Gorontalo. Setiap tahun anggaran, daerah yang menjadi ibu kota dari Provinsi Gorontalo itu mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya ratusan Miliar. Pemerintah Kota Gorontalo sendiri menjadi salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang mampu mempertahankan opini WTP. Bahkan, opini tersebut, sukses dipertahankan oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha sembilan kali tanpa jeda. Yakni LKPD tahun 2013 hingga tahun 2022.

“Tentunya kami sangat beryukur kembali meraih opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD kami. Ini WTP yang kesemblilan kali yang kami raih, secara berturut-turut,” tandas Marten.

Dalam mempertahakannya, Marten menerapkan tiga strategi. Pertama, kata Marten, tunduk dan patuh terhadap aturan perundangan-undangan yang berlaku. Kedua, lanjut dia, menata dan mengelola keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan, dan yang terakhir memberikan penguatan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu Inspektorat.

“Saya minta Isnpektorat agar tidak terpengaruh kekuatan apapun baik dari luar dan dalam pemerintahan. Bahkan, wali kota pun jangan didengar kalau salah. Itu saya kira prinsip yang saya tekankan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tak hanya Inspektorat, badan keuangan jika menemukan ada yang salah, jangan melakukan macam-macam.” tegas wali kota dua periode itu.

Selain tiga aspek itu, lanjut Marten, yang dilakukan pihaknya juga adalah penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti penempatan PPK, bendahara penerima dan pengeluaran, dan petugas pengelola keuangan yang berbasis pendidikan akuntansi atau setidaknya berlatar belakang pendidikan keuangan, serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. (rwf)