Gorontalopost.id- Belum tuntasnya pelimpahan pengelolaan pelabuhan perikanan Tongo dan Inengo dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Pemerintah Provinsi, menjadi materi konsultasi panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2022 ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemarin (15/3). Pada kesempatan itu, KKP menekankan agar proses pengalihan P3D (personil, pembiayaan sarana prasarana dan dokumen) atas kedua aset itu segera dituntaskan.
Ketua Pansus LKPJ, Sun Biki, mengakui, pada kesempatan itu, pihaknya meminta agar KKP bisa menyurati kedua pemerintah daerah sehubungan percepatan pengalihan aset PPI Tongo dan Inengo. Dalam surat itu, pansus meminta KKP bisa memberikan penegasan berkaitan pengelolaan PPI Tongo dan Inengo ke pemerintah provinsi.
“Kami diterima sesditjen dan staf ahli. Kami minta agar KKP menyurati pemerintah daerah untuk penegasan terkait pelimpahan aset tersebut,” ujarnya.
Sun Biki mengemukakan, untuk percepatan pelimpahan PPI Tongo dan Inengo, memang harus segera dibicarakan oleh pemerintah kabupaten Bone Bolango dan pemerintah provinsi.
“Nanti bagaimana teknisnya. Apakah nanti akan ada kerjasama antara provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, KKP menyampaikan bahwa pelimpahan aset ini harus segera dilakukan. Untuk mendukung pengembangan PPI Tongo dan Inengo. Agar bisa memberikan dampak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
KKP menyampaikan dengan terkatung-katungnya pelimpahan P3D akan menyulitkan PPI Tongo dan Inengo berkembang. Karena Kementerian tidak bisa mengucurkan program dan anggaran untuk pengembangan kedua aset tersebut. Sehingga tidak ada pilihan bagi pemerintah kabupaten Bone Bolango dan pemerintah provinsi untuk segera membahas percepatan pelimpahan P3D untuk dua aset tersebut ke pemerintah provinsi. (rmb)
Discussion about this post