KWANDANG – GP – Akhir tahun 2022 lalu, oknum kepala dinas di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) ditahan Kejaksaan lantaran diduga korupsi. Memasuki awal tahun 2023, Bupati Gorut Trariq Modaggu, melakukan perombakan kursi pejabat, beberapa diantaranya masuk staf ahli. Pelantikan para pejabat di lingkungan Pemda Gorut itu, berlangsung Senin (2/1) di Kwandang. Terdapat 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, 61 pejabat administrator, serta puluhan pengawas, dan belasan fungsional kini menempati tempat tugas baru.
Seperti perombakan posisi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gorut nomor 821.2/BKPP/SK/3786/2022.Jabatan Kadis TPH dan Perkebunan kini diemban Arsin Menu, yang sebelumnya sebagai kadis Peternakan dan Keswan. Posisi Kadis Peternakan diisi Kisman Kuka,yang awalnya sebagai Kadis TPH dan Perkebunan. Kepala Bappeda yang dijabat Faisal Piu kini bergeser ke Helmi Potutu yang awalnya Kadis Perkim. Faisal Piu sendiri diberi tugas sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan. Sementara Izrak, yang awalnya sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan, kini sebagai staf ahli bidang pemerintahan.
Begitu pun Robin Daud yang awalnya sebagai staf ahli, kini dipercaya sebagai Kadis Pariwisata. Sedangkan Badar Pakaya, kini menjabat Kadis Satpol PP, yang sebelumnya sebagai Kadis Pariwisata. Jamaludin Butang yang awalnya Kadis Satpol PP kini menempati posisi staf ahli. Selanjutnya, Sumitro Datunsolang harus meninggalkan kursi Kadis Kominfo dan pindah sebagai kepala BPBD. “Tentu dalam pelantikan ini bisa membawa amanah untuk bangsa dan negara. Tentu ini juga menghadirkan semangat baru dalam mengemban tugas,”ujar Bupati Gorut, Thariq Modanggu dalam sabutanya saat pelantikan, kemarin.
Kata dia, para pejabat yang dilantik tersebut tidak hanya menduduki jabatan yang diamanahkan, namun harus mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dan melakukan inovasi kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Lakukan koordinasi baik antara pimpinan dengan bawahan, sebaliknya bawahan dengan pimpinan. Saya berharap dengan menduduki pada jabatan ini mampu melahirkan inovasi-inovasi yang sifatnya strategis,” tegasnya.
Sementara itu BKPP melalui Kabid Olfin Uno mengatakan setelah pelantikan tersebut ada 5 jabatan tinggi pratama yang kosong, yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (abk)
Discussion about this post