Gorontalopost.id — Bupati Gorontalo, Profesor Nelson Pomalingo, terang-terangan mengapresiasi sikap tiga fraksi partai politik non koalisi pengukung Nelson-Hendra (NDH), masing-masing fraksi PAN, PDI Perjuangan, dan Demokrat, yang mendukung pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022, hingga paripurna pengambilan keputusan. Pernyataan Nelson itu disampaikan pada sidang paripurna, yang tidak memenuhi kuorum, Sabtu (1/10) dini hari.
Seperti diketahui, dalam pemerintahan duet Nelson Pomalingo -Hendra Hemeto, ada dua partai politik pengusung, yakni PPP dan Golkar.
Neslon sebagai ketua DPW PPP, sementara Hendra Hemeto merupakan ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo. Namun, yang hadir dan melakukan pembahasan APBD Perubahan untuk kelanjutan program kerja Nelson-Hendra, hanya PPP dan didukung tiga fraksi non koalisi. Idealnya, Golkar juga turut terlibat dalam pembahasan APBD Perubahan.
Dalam penyampaianya, Bupati Nelson berharap kepada Wakil Bupati Hendra Hemeto yang juga ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo, agar kedepan hal-hal seperti itu, tidak terjadi lagi, dimana Golkar tidak terlibat dalam pembahasan APBD. “Saya apresiasi tiga partai yakni PDIP, PAN dan Demokrat yang bukan koalisi NDH tetapi luar biasa dukungannya kepada kita sekalian, karena ini untuk rakyat Kabupaten Gorontalo, apalagi saya dan Wabup diberika kepercayaan oleh rakyat sampai 2024, sehingga menjadi kewajiban kita melaksanakan APBD-P ini,” jelas Nelson.
Nelson menambahkan, pembahasan APBD P sangat penting, lantaran menyangkut kepentingan pembangunan dan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Kata dia, ada banyak harapan rakyat yang digantungkan dalam APBD. Misalnya, terkait beasiswa, hibah, honor tenaga kontrak, jaminan BPJS bagi warga miskin, pesangon, hingga pengendalian inflasi 2 persen. Sehingga, lanjut Nelson, jika APBD P tidak dibahas, maka yang dikorbankan adalah masyarakat Kabupaten Gorontalo. “Karenanya kami apresiasi khususnya untuk tiga fraksi yang bukan koalisi. Karena demi rakyat bertahan dan melaksanakan pembahasan,” jelas Nelson.
Nelson mengaku, perbedaan pendapat merupakan hal lumrah dalam dunia demokrasi, tapi jika menyangkut kepentingan umum harusnya bisa berjuang bersama. “Kita bisa berbeda dan berharap pisahkan satu-satu persoalan, ada masalah kepentingan umum, kepentingan golongan dan jangan disatukan semua masalah.
Semoga kedepan kami (NDH) terus berjuang. Dan jika ditanya, saya tidak ingin berpisah dengan wakil Bupati dan kedepan mohon kita untuk tetap bersatu demi rakyat Kabupaten Gorontalo,” tegas Nelson.
Sementara itu, Wakil Bupati Hendra Hemeto mengaku sempat dilema, hadir pada rapat paripurna menurutnya ia mengaku bersalah, lantaran fraksi Golkar yang berada dalam naunganya tak satu pun yang hadir dan memberikan dukungan pembahasan APBD Perubahan. Sementara, jika tidak menghadiri paripurna, ia mengaku juga lebih merasa bersalah, karena dirinya sebagai Wakil Bupati yang berada dalam lingkar pemerintahan.
“Saya hadir hari ini sebagai bagian dari pemerintah dan sebagai bentuk tanggung jawab serta solidaritas saya kepada bupati,” tutur Hendra. Ia mengaku, sudah menghubungi keenam anggota fraksi Golkar untuk hadir, namun Hendra menegaskan jika alasan mereka untuk tak hadir pun sangat jelas.
“Makanya saya mau kesempatan tiga hari kemarin bagus untuk ketemu tetapi tidak dilakukan baik oleh partai lain dari DPRD dan juga pemerintah itu sendiri,” ujar Hendra. (Wie)
Discussion about this post