Gorontalopost.id – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi dan Kota Gorontalo serta pelaksana proyek (Kontraktor), untuk pekerjaan jalan Jhon Aryo Katili, Jalan Nani Wartabone serta Hos Cokro Aminoto, mendapatkan Peringatan Keras (Warning) dari Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Selasas (20/09).
Direktur Lalu Lintas (Dir Lantas), Kombes Pol. Arief Budiman, S.H,S.I.K mengatakan, yang diundang dalam rapat bersama ini diantaranya, Dinas PU provinsi, yang bertanggungjawab untuk pekerjaan jalan Jhon Aryo Katili (Eks Jalan Andalas), termasuk saluran air di jalan Hos Cokro Aminoto, Kadis PU Kota Gorontalo, untuk pekerjaan jalan Nani Wartabone, serta para pemenang tender atau dalam hal ini pihak perusahaan.
“Yang kami undang itu ada tiga pemenang tender, namun satu yang tidak hadir. Meski demikian, kami telah meminta kepada Kadis PU Kota Gorontalo, agar hal ini bisa disampaikan kepada pihak kontraktor, agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Saya pun telah meminta informasi terkait dengan pekerjaan proyek ini, di mana proyek ini menggunakan anggaran PEN tahun anggaran 2022,” ungkapnya.
Untuk Jalan Nani Wartabone, dilakukannya pekerjaan tersebut untuk mengatasi genangan air yang selalu terjadi pada saat hujan, sekaligus melakukan revitalisasi terhadap jalan serta drainase. Demikian halnya dengan Jalan Jhon Aryo Katili.
“Tujuan dari pekerjaan ini baik, yakni meningkatkan fungsi jalan serta mempercantik dan menata daerah. Hanya saja, sangat disayangkan, kami tidak diajak rapat koordinasi pada saat pelaksanaan proyek, sehingga kami tidak bisa memberikan saran dan masukan serta asistensi terhadap proses pekerjaannya. Yang ada, hanya permintaan pengamanan. Sementara kami tidak tahu, proyek ini akan diapakan. Kami baru tahu secara pasti, nanti setelah dilakukan pertemuan hari ini (Kemarin,red),” kata Alumnus Akpol 1997 ini.
Ditambahkan pula, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2010 dan dalam aturan-aturan lainnya, sudah sangat jelas tentang hak dan kewajiban penyelenggara jalan yang harus dilakukan. Pada prinsipnya, aturan dalam undang-undang tersebut, tidak boleh ada gangguan terhadap fungsi dan sarana jalan.
“Dalam aturan sudah sangat jelas, di mana ada sanksinya bahkan ada sanksi pidananya, bagi pihak yang melakukan hal-hal yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan. Nah, hal ini yang kemudian telah kami sampaikan kepada pihak Dinas PU dan juga kontraktor,” tegasnya.
Lanjut kata Kombes Pol. Arief Budiman, selama proses pekerjaan proyek, factor keselamatan pengguna jalan, menjadi tanggungjawab pelaksana proyek. Contohnya saja dengan melengkapi rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh lagi ada pengguna jalan yang kemudian mengalami kecelakaan, yang diakibatkan oleh adanya tumpukan material atau galian yang tidak diberikan tanda. Terkecuali pengendara tersebut yang lalai.
“Kalau berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh pihak kontraktor, maka ada konsekwensi hukum. Tentunya, untuk teknis pelaksanaan, lebih dipahami oleh pihak Dinas PU maupun kontraktor. Bahkan kami telah menyanggupi untuk memberikan pengamanan di lokasi proyek, apabila diperlukan,” ungkapnya.
Disisi lain, Kombes Pol. Arief Budiman berharap, agar tidak ada lagi kendaraan maupun orang, yang nyemplung di lokasi pekerjaan proyek drainase. Jika itu terjadi, maka silahkan masyarakat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah serta pelaksana proyek. Pada prinsipnya, pekerjaan proyek ini diharapkan selesai tepat waktu.
“Rapat yang kami laksanakan ini, sebagai bentuk kepedulian dan tindaklanjut dari keluhan masyarakat. Ini pun merupakan kepedulian kami kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Pada dasarnya kami selalu siap untuk berkoordinasi, untuk memberikan bantuan pengawasan maupun asistensi, jika memang pemerintah membutuhkan hal itu, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” paparnya.
Pada prinsipnya, pihak Kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, mendukung pelaksanaan pekerjaan proyek ini. Tapi dengan catatan, harus mengikuti aturan yang mengatur.
“Apalagi yang berhubungan dengan jalan, harus dilihat keselamatan, keamanan hingga kelancaran arus lalu lintas. Itu yang menjadi tanggungjawab dari pihak instansi yang melakukan proyek perbaikan jalan. Jika ada yang melanggar, maka sudah pasti ada sanksi yang diberikan, termasuk sanksi pidana,” pungkasnya. (kif)
Discussion about this post