Tingkatkan Pengelolaan PAD, Harus Ada Dinad Tersendir Untuk Mengelola

Gorontalopost.id – Dewan Perwakulan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) berharap ada dinas tersendiri yang khusus mengurus soal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 1, DPRD Kabupaten Gorut, Roni Imran, menanggapi minimnya pendapatan daerah.

“Nah kita berharap PAD ini lebih digenjot, jadi DPRD berpandangan harus ada dinas sendiri untuk mengelola PAD, dalam OTK (Organisasi Tata Kelola) yang diajukan ke kita, jadi DPRD membicarakan bersama untuk membentuk dinas tersendiri untuk penanganan PAD” ungkapnya.

Menurut pihaknya kata Roni, jika ada dinas yang khusus mengurus soal pendapatan, tentunya akan lebih fokus dan lebih maksimal. “Kalau dia sendiri tentu dia punya target-target dan bisa mandiri untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah” tegas Roni.
Untuk saat ini soal target PAD, itu hanya melekat pada salah satu bidang saja di Badan Keuangan, sementara untuk Badan Keuangan sendiri sebagaimana yang kita ketahui bersama tupoksinya seperti apa.

“Kalau sekarang kan cantolannya hanya di salah satu bidang di Badan Keuangan dan Badan Keuangan itu banyak tugasnya dan tinggal menunggu mana yang masuk dan berapa yang keluar” ujarnya.

Sementarq dari sisi potensi sumber pendapatan asli daerah, Gorut potensinya cukup tinggi, dan sangat disayangkan itu tidak terkelolah dengan maksimal. “Buktinya bahwa diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo ini, kemarin Gorut yang diaudit oleh BPK tentang potensi PADnya, dan potensi kita sangat tinggi kurang lebih itu 50 miliar” kata Roni.

Lebih lanjut Roni menegaskan bahwa dengan melihat hasil audit tersebut, potensinya sudah ada dan cukup besar. Tinggal bagaimana pengelolaannya yang dilakukan, tenaga yant ada serta inovasi serta terobosan yang dilakukan. “Intinya potensinya sudah ada tapi tidak terpungut karena memang tenagannya, improvisasi, dan sebagainya itu tidak maksimal” jelasnya.

Secara kelembagaan kata Roni, pihaknya yakin jika PAD telah dikelolah oleh dinas sendiri, maka pengelolaan PAD akan semakin maksimal.

“Kalau dia satu dinas tentu Pemerintah Daerah dan DPRD memberi target dan saya yakin ini bisa dilaksanakan kalau sudah ada dinas itu. Karena daerah-daerah lain juga seperti itu, begitu dibentuk dinas pendapatan tersendiri akan maju soal itu” tandasnya. (abk)