Gorontalopost.id – Tidak hadirnya Penjabat Gubernur (Penjagub) Hamka Hendra Noer, saat pembukaan MTQ ke X tingkat Provinsi yang belakangan menjadi polemik, menuai tanggapan dari kalangan Deprov Gorontalo. Anggota Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan, Adhan Dambea, mencurigai absenya Hamka pada acara keagamaan itu, memang sengaja ‘dikondisikan’ untuk menjatuhkan pamor Penjagub di mata masyarakat. “Kecurigaan saya sangat kuat ke arah sana (dikondisikan.red),” ujarnya kepada Gorontalo Post, kemarin (26/6).
Adhan mengatakan, pelaksanaan MTQ ke X sejatinya adalah hajatan Pemprov. Sehingga Pemprov sebetulnya bisa menyesuaikan agenda kerja Penjagub dengan pembukaan MTQ. Tapi faktanya, agenda kerja Penjagub malah bisa bertabrakan dengan pembukaan MTQ.
“Undangan pembukaan MTQ nanti dikasih dua hari menjelang acara. Sementara pak penjagub sudah terlanjur menyetujui agenda kerja di luar daerah yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembukaan MTQ. Kalau memang ingin Penjagub hadir, mungkin pembukaan MTQ bisa ditunda sehari atau dua hari. Jadi kesannya ini menjebak pak Penjagub,” urai Adhan.
Adhan mengatakan, informasi kuat yang ia peroleh, Sekda Provinsi juga menyampaikan ke Penjagub, bahwa, ketidakhadiran Penjagub dalam pembukaan MTQ tidak masalah. Karena pada pelaksnaaan MTQ sebelumnya, Gubernur juga tidak hadir. “Ini kan penyampaian yang salah. Kenapa harus menggiring Penjagub untuk mengikuti pemimpin sebelumnya,” tambah Adhan.
Menurut Adhan, penyampaian seperti itu makin menguatkan asumsinya selama ini. Bahwa, Pemprov memang tidak antusias dengan kegiatan keagamaan.
“Makanya jangan heran kalau Islamic Center hanya berakhir wacana hingga berakhirnya masa jabatan NKRI jilid II,” ungkapnya.
Adhan juga menyoroti kehadiran Baliho pelaksanaan MTQ yang hanya menampilkan gambar Penjagub, Sekda dan Ketua LPTQ. Padahal menurut Adhan, harusnya dalam Baliho itu cukup dua foto saja. Yaitu Penjagub dan Kepala Kanwil Agama Gorontalo.
“Karena Kemenag itu stakeholder terkait. Ini kan kesannya membenturkan Penjagub dengan Kanwil Kemenag. Seolah-olah menafikkan Kanwil Kemenag pada acara MTQ,” sesal Adhan.
Berangkat dari persoalan ini, Adhan mengingatkan Penjagub Hamka Hendra Noer untuk mulai berhati-hati dengan bawahannya. Jangan sampai karena ada upaya ‘pengkondisian’, sehingga memunculkan kesan Penjagub tidak bekerja. “Bisa jadi targetnya masa tugas Penjagub tidak akan diperpanjang,” ujarnya.
Agar tidak salah langkah, Adhan menyarankan Hamka Hendra Noer untuk banyak berkonsultasi dengan para pejabat Pemprov sebelumnya yang tahu betul kondisi Pemprov. Misalnya mantan Sekda Winarni Monoarfa.
“Ibu Winarni itu tahu betul kondisi Pemprov. Karena Sekda, hingga kepala OPD dulunya adalah bawah ibu Winarni,” saran Adhan.
Selain itu, Adhan juga menyarankan Hamka, agar memperpendek rentang koordinasi dengan para bawahannya. Untuk konsultasi dengan Penjagub, Kepala OPD Tidak perlu lagi semuanya harus melalui Sekda.
“Bisa koordinasi langsung. Toh sudah jalan dua bulan sudah cukup bagi Penjagub untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di Pemprov. Dan saya minta Pak Sekda tidak perlu lagi untuk ikut disemua acara Penjagub. Pak Sekda sudah bisa fokus urus sekretariat daerah,” ungkap Adhan.
Sementara itu, salah satu tokoh pemuda, Fanly Katili mengatakan, ketidakhadiran Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer dalam pembukaan MTQ, tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa Pj Gubernur tidak memperhatikan kegiatan keagamaan di Gorontalo. Fanly menyampaikan sangatlah naif jika Gubernur dianggap tidak hadir. Kehadiran Gubernur diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Karena Gubernur sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diluar daerah. Yaitu menerima hibah Asrama Mahasiswa HPMIG ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Persoalan Asrama Mahasiswa ini bertahun tahun terus bergulir namun Alhamdulillah selesai saat kepemimpinan Gubernur Hamka saat ini,” ujar Fanli.
Pada hari selanjutnya, Gubernur Hamka bertemu Wakil Presiden International Sepak takraw Federation (ISTAF) yang materinya membicarakan secara langsung tentang finalisasi kesiapan tuan rumah Gorontalo pada pelaksanaan Asian Sepak Takraw Championship tahun depan.
“Tudingan yang dialamatkan pada Gubernur sebagai orang yang tidak memahami karakteristik masyarakat Gorontalo yang notabenenya mayoritas muslim hanya karena ketidakkehadirannya pada MTQ merupakan sebuah pola pikir aktivis yang terkesan sangat parsial dalam memahami sistem pemerintahan daerah,” ujar Fanly Katili.
Menurutnya,
kalau pun Hamka tidak sempat hadir pada pembukaan MTQ, mungkin sudah mengkomunikasikan untuk hadir pada penutupan. Sehingga meskipun tidak dihadiri secara langsung pada pembukaan. “Setidaknya dengan kehadiran Gubernur pada Penutupan nanti tidak mengurangi motivasi berprestasi para kafilah yang menjadi utusan kabupaten/kota se provinsi Gorontalo,” pungkasnya. (rmb/wan)
Discussion about this post