Gorontalopost.id – Meningkatkan layanan kepada publik yang paling baik menjadi target utama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo pasca dinahkodai Erry J. Pasoreh sejak awal tahun kemarin.
Untuk mewujudkan hal itu, Erry bersama jajaran pejabat Kanwil BPN Provinsi Gorontalo merancang tujuh buah program strategis yang mengusung Tema Gorontalo BISA (Berkomitmen, Inovatif, Solutif dan Action). Pertama, menuntaskan kegiatan strategi Pendaftaran Sismatik Lengkap (PTSL) dan redistribusi.
“Karena visi dan misi Kementerian ATR/BPN, yang pertama pendaftaran, pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, sehingga 2025 semua bidang tanah sudah terdaftar,” ucap Erry ketika diwawancarai awak media usai kegiatan penyerahan dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terhadap standar pelayanan publik tahun 2021, Senin (28/3) di Ball Room Hotel Aston.
Program kedua, lanjut Erry, membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani, profesional dan terpercaya. Ketiga, melakukan perbaikan sarana dan prasarana (Sarpras) dan penataan arsip.
“Karena arsip di BPN adalah arsip hidup sepanjang negara ini berdiri tidak bisa dihilangkan arsipnya,” tuturnya.
Selanjutnya program yang keempat, lanjut Erry, membangun pelayanan kantor pertanahan yang maju dan modern secara elektronik dan online serta bertransformasi secara digital melalui lima layanan, yaitu pengecekan, hak tanggungan, zona nilai tanah, roya dan SKPT.
“Kelima melakukan perbaikan kualitas data melalui validasi Buku Tanah dan Surat Ukur persil dan pemetaan bidang. Keenam membangun kawasan zona integritas kanwil dan kantah, dan terakhir zero tunggakan, yaitu menyelesaikan pekerjaan lama,” tutur Erry.
Dalam kesempatan itu, Erry juga mengungkapkan, pasca dirinya dipercaya memimpin Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, seluruh Kantor Pertanahan kabupaten dan kota telah melakukan perbaikan. Diantaranya, kata Erry, adanya layanan hotline.
“Saya senang selama dua bulan sudah ada perbaikan. Dimana, seluruh kantah sudah ada layanan hotline terkait aduan, karena dari sisi layanan ada yang ingin mencari informasi dan ingin bertanya serta mengetahui berkas,” tandas Erry.
Masih kata Erry, hotline ini nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Mata Kanwil yang rencananya akan diluncurkan Senin 28 Maret 2022.
“Aplikasi Mata Kanwil ini semacam comand center dari Kanwil. Jadi, nanti lalu lintas percakapan akan termonitor dari aplikasi Mata Kanwil. Ini akan kami luncurkan hari ini pelayanannya. Dan aplikasi ini akan menjadi solusi penuntasan dari pengaduan,” tandas Erry.
Sementara, terkait hasil penilaian kepatuhan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terhadap standar pelayanan publik tahun 2021, Kanwil BPN Provinsi Gorontalo berada dizona kuning dengan nilai 60,54.
“Secara regional, untuk Provinsi Gorontalo kumulasi nilai 60,54. Dan dari tingkat Provinsi, nilainya variatif ada yang 70 sekian, ada yang 50 an. Tapi, secara keseluruhan ada di kepatuhan sedang, zona kuning,” kata Ketua Ombudsman Provinsi Gorontalo, Alim Niode.
Ia menambahkan, dalam melakukan penialain ada 10 variabel dan 30 indikator yang merujuk pada ketentuan pelayanan publik UU nomor 25 tahun 2009 pasal 21. Alim mencontohkan, seperti halnya syarat ketentuan, pengelolaan pengaduan dan lain sebagainya.
“30 indikator ini dikumulasi sedemikian rupa didalam angka rens 0 sampai 100 hingga mencapai angka fiks, dimana yang dicapai bsa diposisikan dari zonasi merah, kuning dan hijau,” kata Alim.
Adapun metode penilaian yang dilakukan Ombudsman Provinsi Gorontalo, kata Allim, yaitu menggunakan pengamatan secara langsung yang nampak dan berdasarkan ketentuan UU nomor 25 tahun 2009. “Pengamatannya tanpa notifikasi, dimana kami meinilai selayaknya pengguna layanan,” tutup Alim.(rwf)
Discussion about this post