Gorontalopost.id – Porsi anggaran infrastuktur untuk Dinas Pekerjaan Umum dalam APBD 2023 perlu dikurangi. Untuk dialihkan kepada sektor-sektor yang dapat menstimulus pergerakan sektor UMKM dan ekonomi rakyat.
Pemangkasan anggaran infrastruktur dalam APBD tahun depan diperlukan sebagai kompensasi penggunaan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang banyak tersedot untuk mendanai proyek infrastruktur.
Seruan itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov Gorontalo, Espin Tuli, saat rapat Banggar dengan TAPD, pekan lalu.
“Kalau kita cermati pinjaman dana PEN banyak tercurah untuk Dinas PU. Sektor yang bersentuhan dengan aktifitas ekonomi rakyat misalnya UMKM tidak tersentuh PEN,” ujarnya.
Padahal menurut Espin, di beberapa daerah seperti Provinsi Sulawesi Utara, dana PEN terdistribusi merata di hampir semua sektor. Utamanya yang berkaitan langsung dengan aktifitas ekonomi rakyat. Sehingga dana PEN benar-benar efektif dalam menstimulus peningkatan ekonomi rakyat yang sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Di Manado penggunaan dana PEN efektif dalam menurunkan angka kemiskinan 1 persen,” tambahnya.
Dia mengatakan, Pemprov Gorontalo harusnya menempuh langkah ini. Pinjaman dana PEN benar-benar diarahkan untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Karena dana PEN sejatinya memang untuk menstimulus dan mengeliatkan ekonomi rakyat.
“Karena PEN banyak tersedot untuk PU maka tahun depan anggaran untuk PU harus dikurangi. Dan anggarannya dialihkan untuk menstimulus pertumbuhan sektor UMKM,” ujar Espin Tuli yang juga Ketua Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan itu. (rmb)
Discussion about this post