Indeks layanan publik merosot

Gorontalopost.id – Hasil evaluasi indeks pelayanan publik pada 2021 di instansi daerah maupun pusat mengalami penurunan. Hasil evaluasi pada 2021 menunjukkan angka 3,79, turun dari tahun sebelumnya, yakni 3,84.

Penurunan itu disebabkan pandemi Covid-19 yang fluktuatif dan penambahan lokus evaluasi secara masif.Selain itu juga penambahan lokus evaluasi pada kementerian/lembaga sebanyak 28 instansi, satu instansi pada tingkat provinsi, serta 293 instansi di tingkat kabupaten dan kota.

Kecewa dengan hasil tersebut, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Menteri Tjahjo.

Dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri. Bukan zamannya lagi aparatur negara seperti pejabat zaman kolonial yang minta dilayani.
“ASN baik PNS maupun PPPK harus melayani,” tegasnya.

Seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah juga harus menguatkan employer branding Bangga Melayani Bangsa.

Pada kesempatan sama, Deputi bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa mengungkapkan beberapa hal yang harus menjadi perbaikan bagi penyelenggara pelayanan.

Pertama, penguatan kapasitas unit penyelenggara pelayanan dalam integrasi data antar-layanan. Kedua, pendekatan not business as usual untuk membangun budaya bangga melayani bangsa. Ketiga, pembenahan arsitektur pelayanan publik yang lebih inklusif.

“Kemudian prioritas riset serta pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern dan pembangunan sistem yang adaptif,” ungkap Diah.

Sementara itu, pada level individu, menurut Diah pandemi memberikan kesempatan masing-masing ASN untuk melakukan kontemplasi.

Covid-19 memaksa perubahan di banyak aspek yang membuat ASN harus menyesuaikan diri. “Inilah saatnya meningkatkan kompetensi dan berkolaborasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdaya saing, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Diah Natalisa. (esy/jpnn)