LIMBOTO—GP—Pernyataan dari salah satu oknum pegawai yang terkesan memprovokasi para kontraktor dan lainnya disesalkan oleh anggota legislative (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, hal ini terungkap dari rapat pimpinan fraksi yang dilaksanakan di ruang wakil ketua DPRD, senin (11/10).
Ketua Fraksi Golkar Iskandar Mangopa mengatakan, apa yang diungkapkan disalah satu media cetak ini terkesan menjadi ketakutan dan jangan sampai ketakutan pemerintah daerah ini justru akan menimbulkan kecurigaan.
“Jadi biasa saja karena ini sudah tertuang di dua dokumen yang disetujui oleh pihak legislative dan eksekutif dan bukan lagi persetujuan sepihak, tetapi sudah sah menjadi sebuah peraturan daerah (Perda) dan atas persetujuan dua lembaga, jadi pemerintah daerah utamanya oknum OPD tidak usah risau dan memanas-manasi kontraktor untuk datang di DPRD,” ungkap Iskandar.
Lanjut dikatakan Iskandar, tidak perlu oknum OPD membuat statmen sampai meminta maaf pada kontraktor, pada kuli bangunan, buruh serta pekerja lapangan dengan alasan tidak bisa melanjutkan pekerjaan, karena tidak bisa membiayai kerja, karena anggaran untuk itu tidak tersedia jika PT SMI membatalkan dana PEN akibat surat penolakan DPRD.
“Sampai kontraktor datang ke DPRD karena mendengar pernyataan oknum OPD, dimana tidak akan cair karena anggota DPR, karena Perdanya tidak ada yang salah, yang salah adalah memberikan pernyataan seolah-olah terlalu panic dengan surat padahal surat hanya biasa tidak ada yang aneh dan normative surat tersebut, karena hanya meminta untuk diparipurnakan penolakan dana PEN dan sampai hari ini tidak ada paripurna penolakan, yang ada hanyalan paripurna APBD-P dan dana PEN semua disetujui oleh semua fraksi dalam paripurna tersebut,” tegas Iskandar.
Iskandar menambahkan, justru jika kita tanggapi berlebihan akan mengundang kecurigaan ada apa dgn PEN, karena anggaran PEN sudah masuk didua perda, yakni APBD dan APBDP.
“Menurut kami itu sangat kuat sekali, masa hanya dikalahkan oleh beberapa anggota DPRD yang menyurat ke SMI, karena harus dipahami, lembaga DPR adalah wilayah politik, makanya sering dikatakan dinamis, maka pemerintah daerah jgn panik mnghadapinya tidak ada dipolitik yang tidak bisa diselesaikan,” jelas Iskandar.
Ia juga meminta kepada oknum OPD untuk tidak memprovokasi para kontraktor, karena sama-sama kita punya niatan untuk membantu bukan hanya rakyat termasuk kontraktor yang kita bantu.
“Nantinya oknum OPD ini akan kita undang dan sudah diagendakan hari rabu nanti kita akan undang, menindaklanjuti sejumlah kontraktor yang mengeluh ke DPRD karena tidak akan cair, bahkan DPR menyampaikan jangan ragu-ragu kalau ragu, maka ragumu adalah rugimu, karena kalau kontraktor ragu tidak menyelesaikan pekerjaannya maka kontraktor akan rugi, padahal ini tak ada masalah,” tandas Iskandar . (Wie)
Discussion about this post