LIMBOTO—GP—Dicairkannya pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di pemerintah Kabupaten Gorontalo membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon melakukan kunjungan dan bergur soal dana PEN di DPRD Kabupaten Gorontalo, selasa kemarin.
Aleg Syarifudin Bano mengatakan, kunjungan komisi ll DPRD Tomohon membidangi Dinas PU melakukan studi banding terkait mekanisme pembahasan anggaran yang didalamnya adalah dana PEN, karena DPRD Tomohon juga mendapatkan dana PEN. “Sehingga mereka melakukan konsultasi ke DPRD Kabupaten Gorontalo yang sudah mulai menjalankan sejumlah pekerjaan dengan menggunakan anggaran PEN,” ungkap Syarifudin.
Dikatakan Syarifudin, DPRD Tomohon ini juga melakukan permohonan dana PEN sebesar Rp 1 milyar, tetapi nanti di tahun 2021, sehingga melakukan studi banding ke DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah mendapatkan kucuran anggaran PEN. “Sehingga mereka mempertanyakan bagaimana mekanismenya dan kami akui jika PEN memang sudah ada, tetapi kami tidak masuk ke dalam karena itu aturan yang dikeluarkan oleh kementrian, tetapi pemerintah daerah berkewajiban mengakomodir apa yang menjadi pokok pikiran (pokir) para aleg dan okir sendiri sudah masuk di APBD, karena pokir kita sudah masuk SIPD.
“Sehingga itu yang kita kroscek dan kita dorong pada saat pembahasan, mana pokir yang sudah terakomodir di APBD dan mana yang tidak masuk itulah yang akan kita dorong melalui anggaran dana PEN,” jelas Syarifudin.Ia menambahkan, dan pokir itu yang diakomodir oleh pemerintah daerah, karena pada intinya semua adalah komunikasi karena itu yang penting dan dari 100 pokir yang masuk pastinya tidak semua terakomodir dan akan ada yang prioritas dan tidak.
“Dan atas penjelasan tersebut mereka sudah berterima kasih dan yang terpenting kami sudah sampaikan pada intinya komunikasi yang dilakukan,” jelas Syarifudin. Ia menambahkan, dari seratus pokok pikiran yang masuk ke DPRD dan dengan keterbatasan anggaran pasti tidak semua tercover. Pasti ada yang menjadi langkah prioritas dan belum. dilangkah prioritas itulah kita yang tahu, karena kita yang berhadapan dengan questioner pada saat melakukan reses.
Itulah yang dilakukan dengan rapat koordinasi dengan Bappeda, instansi terkait keuangan. “Mana yang prioritas itu yang kita masukkan sebelum masuk di APBD 2022 ada bentuk pra KUA itulah yang kita dorong akhirnya komukatif yang ada di OPD sudah dimasukkan bisa jadi bertambah atau berkurang berdasarkan hasil komunikasi dan juga prioritas-prioritas program yang kita masukkan.”tandasnya. Sementara itu Sekretaris PU Kisman Ishak juga menyampaikan apa yang sudah mejadi pokok-pokok pikiran dari DPRD yang sudah masuk dalam SIPD (Sistem Perencanaan Pemerintah daerah) lewat bappeda sudah sebagian yang tercover berdasarkan prioritas dikarenakan oleh keterbatasan anggaran. (Wie)
Discussion about this post