GORONTALO-GP- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gorontalo menjatuhkan putusan pidana 4,6 tahun penjara terhadap mantan Kepala Desa Biluhu Barat, Amir I. Umar. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni tiga tahun penjara.
Vonis itu diberikan pengadilan, setelah terdakwa dalam perkara korupsi Dana Desa (Dandes) tahun 2018/2019 itu dinyatakan terbukti bersalah hingga merugikan negara senilai Rp 544 Juta. Pantauan Gorontalo Post Rabu (21/4), pembacaan putusan itu dimulai sejak pukul 16.54 wita. Hakim yang memimpin persidangan Rendra
Yozar Dharma Putra SH. MH selaku ketua majelis hakim, didampingi dua hakim anggota, Banelaus Naipospos SH. dan Cecep Dudi Muklis Sabigin SH. MH. Jaksa penuntut umum (JPU), Ninin Armianti Natsir SH, Penasehat Hukum Nani Nannur Pakaja SH. MH, Sitti Magfirah Makmur SH. MH, serta Mohamad Ikbal Kadir SH. HM.
Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim menguraikan, dalam fakta persidangan, Amir terbukti bersalah dan meyakinkan telah menyalahgunakan wewenangnya, karena sebagai kepala desa tidak mengelola keuangan desa dengan baik, seperti yang diamanahkan dalam pekerjaan dia.
Perbuatan yang dilanggar Amir ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
“Kami majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara kepada saudara terdakwa Amir. Selain itu terdakwa wajib membayar denda sebesar Rp 200 juta Subsider 1,6 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 544.9 Juta, dan biaya perakara Rp. 7.500.
Setelah putusan dijatuhkan oleh hakim, dari pihak PH dan JPU, masih pikir-pikir untuk melakukan banding. Saat diwawancari usai putusan, JPU Ninin Armianti Natsir SH mengatakan, pihaknya hanya menuntut, Amir sesuai pasal penyalahgunaan wewenang dengan pidana badan 3 tahun.
“Dia sebagai kepala desa telah menyalahgunakan wewenangnya dan tidak mengelola keuangan desa dengan baik seperti yang diamanahkan dalam pekerjaan dia, mengingat tidak ada juga secara gamblang uang tersebut ia nikmati secara langsung.
Amir tidak terbukti memperkaya dirinya sendiri tapi hakim beranggapan lain,” jelas Ninin. Lebih lanjut Ninin mengatakan, JPU hanya menuntut 3 tahun, sementara hakim memberi vonis lebih berat, yakni 4,6 tahun dengan denda Rp 200 juta serta uang pengganti sama.
“Yang pastinya kami lebih senang lah bahasanya, karena putusan hakim lebih tinggi, jadi respond kami jaksa ketika diputus berbeda tidak serta merta kami mau menyatakan banding, karena hukuman lebih tinggi, tinggal menunggu respon dari terdakwa dalam waktu tujuh hari menyatakan banding, pasti JPU pun banding,” tandas Ninin Armianti Natsir SH.
Sementara itu saat diwawancarai terpisah Nani Nanuru Pakaja SH. MH, penasehat hukum, mengatakan, masih pikir-pikir dulu terkait vonis tersebut. Disisi lain, Amir dan keluarganya tidak bisa menahan derai air mata yang pecah setelah putusan itu. “Saya ikhlas dan biar Tuhan menjadi saksi di akhirat nanti,”ucap Amir.
(tr-73)
Discussion about this post