Oleh :
Ahmad Sapriannoor,SE.,ME
Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi dari kekayaan alam dan potensi wisata yang besar, angkutan udara menjadi sarana penghubung utama yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan wilayah lainnya di Indonesia. Bandara Djalaluddin sebagai satu-satunya sarana transportasi udara yang terletak di Provinsi Gorontalo mengemban tugas tersebut.
Alokasi Dana APBN
Alokasi belanja pemerintah Pusat di Provinsi Gorontalo, mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2020 sebesar 5,6 persen. Kenaikan belanja pemerintah pusat ini di picu dari tingginya kenaikan belanja Modal sebesar 27,7 persen dibandingkan tahun 2020, sementara itu Alokasi DIPA TA.2021 untuk Bandara Djalaludin sebesar Rp.75.112.904.000,- terdiri dari Belanja Pegawai Rp 14 miliar, belanja barang Rp 29 miliar, serta belanja modal Rp 32 miliar.
Bandara yang telah ada sejak tahun 1955 ini, pada tahun 2016 telah menyelesaikan gedung terminal baru yang terdiri dari dua lantai seluas 11.865 M2 yang mampu menampung penumpang dan penjemput sebanyak 2.500 orang. Selain pembangunan terminal baru, Bandara Djalaluddin juga mengembangkan area parkir bandara yang semula hanya seluas 3.902 M2 untuk 150 mobil, sekarang menjadi 46.411 M2 dan mampu menampung 1.820 mobil.
Pembangunan Bandara Djalaluddin dilaksanakan sejak tahun 2013 dengan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp 133 miliar dan selesai pada tahun 2016. Pembayaran pembangunan tersebut seluruhnya dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo.
Sejak tahun 2017 Bandara Djalaluddin telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Satker BLU memiliki karakteristik yang berbeda dengan satker pemerintah lainnya. Berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, maka Satker Bandara Djalaluddin diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, serta pengelolaan aset.
Bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU-Kementerian Keuangan, dan Ditjen Perhubungan Darat-Kementerian Perhubungan, Bandara Jalaludin yang saat ini dipimpin oleh Ben Adi Surya berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan peningkatan kinerja.
Dari sisi kinerja keuangan, meskipun di tengah-tengah pandemi Covid-19, capaian pendapatan BLU Bandara Djalaluddin tahun 2020 mencapai Rp11,94 miliar atau sebesar 93,91% dari target. Dari sisi kinerja layanan, tingkat pelayanan penumpang mencapai 226.643 orang atau sebesar 113,32 % dari target sebanyak 200.000 orang.
Pembangunan Bandara Djalaluddin telah meningkatkan konektivitas dan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke Provinsi Gorontalo. Dengan adanya Bandara Djalaluddin dapat menurunkan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk lokal Gorontalo.
Keberhasilan UMKM Gorontalo, UD. Mulia Abadi, pada 16 Maret 2021 lalu melakukan ekspor perdana komoditas kepiting bakau ke Singapura memberikan optimisme baru di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurut Kepala Bea Cukai Gorontalo, Dede Hendra Jaya, untuk periode triwulan I tahun 2021, capaian devisa negara dari ekspor di Provinsi Gorontalo mencapai 1.352.360,77 US Dolar atau naik 624,28 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-to-y).
Pengembangan Bandara
Potensi besar bandara terhadap perekonomian harus diikuti dengan pengembangan bandara secara terus-menerus. Sejalan dengan hal itu, pengembangan Bandara Djalaluddin juga didukung penuh oleh kepala daerah di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah melakukan koordinasi dengan TNI AU terkait rencana hibah tanah di lokasi Bandara Djalaluddin di Mabes TNI Jakarta pada 1 September 2020.
Rencananya, tanah seluas lebih kurang 130.600 M2 milik TNI AU itu bakal dihibahkan untuk kebutuhan pengembangan Bandara Djalaludin menuju bandara internasional. Gubernur Rusli Habibie terus meperjuangkan Bandara Djalaluddin sebagai bandara internasional untuk mewujudkan embarkasi haji penuh dan mewujudkan pariwisata Gorontalo mendunia.
Selain pengembangan Bandara Djalaludiin, pemerintah pusat melalui alokasi APBN juga mulai membangun bandara baru di Kapubaten Pohuwato. Pembangunan bandara di Pohuwato termasuk proyek prioritas nasional yang anggarannya terdapat pada DIPA Satker Bandara Djalaluddin.
Pada tahap awal, alokasi APBN untuk penyiapan lahan bandara baru di Pohuwato mencapai Rp21,38 miliar. Anggaran tersebut terbagi sebesar Rp 4,78 miliar di tahun anggaran 2020 dan sebesar Rp 16,02 miliar di tahun anggaran 2021.
Diharapkan, peningkatan kapasitas Bandara Djalaluddin dan juga pembangunan bandara baru di Pohuwato dapat mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. (*)
Penulis adalah Kepbid PPA I Kanwil DJPB Gorontalo
Comment