Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, didampingi ketua TP PKK Idah Syahidah yang juga anggota DPR RI diterima Kasubbid Badan Penghubung Makassar, M. Agung Sugiarto, di kantor Badan Penghubung, Makassar, Ahad (29/11). (foto : istimewa)
Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Makassar dikunjungi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan anggota DPR RI Idah Syahidah, Ahad (29/11). Badan penghubung menjadi fasilitas pemerintah daerah dan masyarakat Gorontalo, di kota besar seperti Jakarta, dan Makassar.
Ada yang menarik perhatian Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, ketika berkunjung ke kantor badan penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Makassar, Ahad (29/11), yakni keberadaan etalase produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khas Gorontalo. Etalase yang menampilkan produk-produk khas Gorontalo itu, merupakan kolaborasi program antara kantor Badan Penghubung Makassar, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) dan Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Provinsi Gorontalo. Gubernur Rusli Habibie berharap, etalase itu menjadi fasilitas bagi pelaku UMKM di Gorontalo untuk lebih memperkenalkan termasuk memasarkan produk-produk khas Gorontalo, sehingga makin dikenal masyarakat luas.
Sementara itu, dalam kunjunganya ke kantor Badan Penghubung Makassar, Gubernur Rusli Habibie juga mengingatkan para pegawai di lingkungan Badan Penghubung agar menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat. Bukan hanya itu, jelang Pilkada di Kota Makassar yang kini sedang berlangsung, Gubernur Rusli Habibie juga mengingatkan soal netralitas pegawai negeri. “Saya harapkan kalian (pegawai Badan Penghubung) juga dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi. Khususnya mengenai pembangunan dan kemajuan Provinsi Gorontalo,” ucap Rusli Habibie.
Sementara itu, Kasubbid Penghubung Gorontalo, Muhamad Agung Sugiarto, yang menerima langsung kunjungan Gubernur Rusli Habibie bersama anggota komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah, memanfaatkanya dengan melaporkan kondisi gedung kantor Badan Penghubung, yang hingga kini masih berstatus kontrakan. Agung juga berharap, Badan Penghubung segera memiliki kantor sendiri. “Kantor penghubung yang saat ini masih menyewa dan berharap agar dapat memiliki kantor yang defenitif. Alhamdulillah ditanggapi oleh Gubernur, untuk dapat dipertimbangkan sesuai anggaran yang tersedia,” jelas Agung. (tro*)
Discussion about this post