Sektor Anggaran : Raih Treasury Awards, APBD 2021 Disahkan

PANDEMI Covid-19 bukan penghalang bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mencatatkan prestasi. Untuk sektor anggaran, Pemprov meraih lima kategori dalam Treasury Awards 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI. Seiring dengan itu, pembahasan APBD 2021 juga tepat waktu. Bertepatan hari pahlawan, kemarin, APBD 2021 disahkan DPRD

Kinejer Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakilnya Idris Rahim selalu berbuah prestasi. Terbaru, penghargaan Treasury Awards 2020 untuk lima kategori dari Kementrian Keuangan RI. Treasury Awards 2020 diserahkan oleh Plt. Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo Iwan Handoko kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa (10/11). Penghargaan diserahkan di hadapan anggota DPRD saat rapat paripurna tenang APBD 2021 di gedung DPRD, kemarin.

“Treasury awards ini penghargaan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah baik itu capaian realisasi, indikator pelaksanaan kinerja anggaran maupun pelaporan keuangan,” ungkap Iwan. Penghargaan yang diraih yaitu terbaik I kategori laporan keuangan pemerintah, terbaik I satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengelolaan keuangan untuk Dinas Pertanian, terbaik II pemerintah daerah pengelola DAK fisik serta terbaik II satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengelolaan keuangan untuk Dinas PNM, ESDM dan Transmigrasi. “Pemprov Gorontalo tidak hanya diberikan treasury award, tapi juga kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut turut. Penghargaan untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terbaik,” tambahnya.

Atas keberhasilan tersebut, ketua dan seluruh anggota DPRD memberikan tepuk tangan meriah. Legislator Puncak Botu menilai capaian tersebut sebagai hal yang positif dan didukung oleh semua lapisan masyarakat. “Telah kita saksikan pemberian penghargaan dari Pemerintah RI kepada Pemprov Gorontalo. Ini adalah bukti kerja keras Pemprov Gorontalo dengan dukungan semua masyarakat Gorontalo yang perlu diapresiasi. Sekali lagi mari berikan aplaus yang meriah,” kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf.

Sementara itu, Gubernur Rusli menyambut baik penghargaan tersebut. Ia menyebut penghargaan itu bukti kerja keras dan kerja cerdas anak buahnya. Apresiasi ia sampaikan kepada Kanwil DJPb Gorontalo, BPK dan BPKP yang sudah mengawal proses keuangan di daerah. “Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak mulai dari Pak Wagub, Pak Sekda hingga Pegawai Tidak Tetap yang sudah bekerja keras. Semua kerja kerja ini untuk rakyat Gorontalo,” tutur Rusli.

APBD

Sementara itu, DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Persetujuan tersebut tertuang pada rapat paripurna tingkat II atas RAPBD, diruang rapat DPRD, Selasa (10/11) “Berdasarkan hasil pembahasan dan finalisasi antara tim banggar dan TAPD, maka seluruh dokumen R-APBD Provinsi Gorontalo TA 2021 beserta seluruh lampirannya, telah disepakati dan disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD Provinsi Gorontalo TA 2021. Untuk selanjutnya, akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ungkap ketua Badan Anggaran Sun Biki.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai APBD tahun 2021 mengalami pengurangan. Banyak program yang terpaksa harus ditunda atau dikurangi volumenya sebab kondisi keuangan negara ikut berdampak ke Provinsi Gorontalo. “Saat Pak Sun Biki menyampaikan yang terkait pendidikan, kesehatan dan lain lain, jujur saya kurang semangat. Provinsi Gorontalo paling sedikit anggarannya, dibandingkan dengan anggaran yang ada di DKI Jakarta Rp 87 triliun, APBD kita hanya 1,7 triliun setelah di refocussing dan realokasi untuk covid19,” tutur Rusli.

Berkurangnya anggaran daerah diakui Rusli sangat berpengaruh untuk program program kerakyatan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Saat APBD tekor hampir Rp300 miliar dari biasanya, ada tuntutan bagi Pemprov Gorontalo menekan kemiskinan yang masih 15,23 persen. (tro)