Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Upaya menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Gorontalo dinilai harus dimulai dari penguatan koordinasi lintas sektor. Selama ini, penanganan karhutla masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari luasnya kawasan rawan, aktivitas masyarakat di sekitar hutan, hingga perlunya sistem deteksi dini yang lebih efektif.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Membangun Kolaboratif Forum Parapihak dan Pemilik Izin Perhutanan Sosial dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo pada 21–22 Juli 2026, di Aston Gorontalo.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Results-Based Payment (RBP) REDD+ for Results Period 2014–2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi wadah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah mitigasi, deteksi dini, serta penanggulangan karhutla di Provinsi Gorontalo.
Kepala DLHK Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko, mengatakan pengendalian karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Menurutnya, pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga pemegang izin perhutanan sosial perlu memiliki komitmen yang sama dalam mencegah terjadinya kebakaran.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menganalisis akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan sekaligus merumuskan solusi yang tepat. DLHK berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan demi mewujudkan hutan yang lestari dan bebas dari kebakaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyebab karhutla di Gorontalo dipengaruhi berbagai faktor, termasuk aktivitas masyarakat, dinamika pengelolaan kawasan hutan, serta interaksi manusia dengan satwa liar. Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, DLHK mendorong pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Karhutla di Provinsi Gorontalo. Tim tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi, didukung keberadaan pos terpadu di wilayah rawan kebakaran, serta rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sekretaris DLHK Provinsi Gorontalo, Ferdi Adam, menambahkan penguatan sinergi menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian karhutla. Menurutnya, seluruh pihak perlu memiliki persepsi yang sama agar langkah pencegahan maupun penanganan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Melalui forum ini kami berharap dukungan dan kolaborasi seluruh pihak dapat menjadi energi baru dalam meningkatkan kinerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo,” katanya.
Forum tersebut diikuti unsur UPT Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Satpol PP dan Damkar provinsi maupun kabupaten/kota, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pendamping perhutanan sosial, Kelompok Tani Hutan (KTH), serta akademisi.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap strategi pengendalian karhutla tidak hanya berfokus pada penanggulangan saat kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan sejak dini untuk menjaga kelestarian hutan dan mendukung mitigasi perubahan iklim. (Tr-76)
Discussion about this post