Program MBG Bukan Implikasi Nilai-nilai Pancasila?

Oleh:
Dr. Arifasno Napu, SSiT, M.Kes

Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

SALAM GIZI!P rogram Stategi Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) apakah sebagai implikasi dari nilai-nilai Pancasila? Bagaimana bila pemerintahan RI Pimpinan Yth Jenderal (Purn) Prabowo Subianto berakhir, bagaimana nasib program ini, tenaga SPPG jadi apa, sarana prasarananya untuk apa?Sehingganya apakah Indonesia sedang dipandaikan dengan kekayaan harta benda dan intelektualnya ataukah sebaliknya?

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sesungguhnya Pemerintah RI dalam Kepemimpinan Presiden RI Jenderal (Pur) Prabowo Subianto adalah kepemimpinan yang mengagungkan ciptaan Allah SWT Tuhan Yang Maha segalanya yakni melalui program MBGnya. Begitu khawatirnya Presiden akan masa depan generasi bangsa Indonesia, yang dipersiapkan menyongsong Indonesia Emas di Tahun 2045 bahkan untuk keberlangsungan eksistensi kekuatan bangsa selanjutnya. Dengan memperhatikan makanan anak bangsa, maka komitmen untuk melangsungkan generasi hari ini lebih baik dari kemarindan Generasi besok menjadi lebih baik dari hari ini adalah sesuai teori Religi dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat  9 yang Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dengan proses pelaksanaan MBG, apakah mengejewantahankan Sila Pertama Pancasila? Buktinya latar belakang pemahaman tentang makanan tidak diperoleh sasaran MBG, sementara penanaman nilai-nilaiKetuhanan tentang makanan sangat penting dijabarkan. Contoh bagaimana sasaran memahami makanan itu sebagai zat pembentuk sel mani dan sel telur umat manusia agar dipersiapkan untuk melahirkan generasi yang lebih baik.Pada akhirnya nilai-nilai Ketuhanan yang didasari keilmiahan tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (alami, beragam, bergizi, berimbang, aman dan menyehatkan) tidak dipahami bahkan tidak menjadi sikap dirinya dan bahkan tidak dipraktikkannya untuk dikonsumsi.

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Pemerintahan RI saat ini sangat hebat, karena memahami data dasar bangsa Inodnesia tentang masalah gizi dan kesehatan sehingga lahirlah program MBG. Tidak lain sebagai bukti bahwa negara hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia yang bermasalah gizi dan kesehatan. Namun pemberian makanan ini apakah sebuah keadilan dan merupakan proses keberadabanbagi rakyat Indonesia?

Bagaimana dengan pemberian MBG merupakan sebuah keadilan bagi kehidupan manusia dan mempraktikkan adab kehidupan Indonesia, apakah ini terlaksana pada program dengan dana sangat besar ini? Apa keadilan yang terjadi?

Sesungguhnya orang yang memperoleh MBG harus sesuai dengan kebutuhannya, melalui proses keadilan dan keberadaban yang diajarkan melalui makanan yang diberikan. Sangat disayangkan, ini tidak terjadi malah MBG dibarengi dengan pemberian produk yang bukan memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat. Bahan makanan berasal dari luar daerah atau dibeli dari distributor. Sementara bahasa kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diterjemahkan bahwa MBG yang telah menggunakan dana yang sangat besar harus memfasilitasi produk makanan dari daerah yang bersangkutan untuk digunakan sehabis-habisnya sehingga uang bertahan di daerah tersebut. Ini menggerakkan para petani, pedagang UMKM atau pedagang besar yang ada di daerah itu, dan merupakan proses peningkatan ekonomi masyarakat.

Persatuan Indonesia

Indonesia dengan 1128 suku (Heriawan 2010: bahwa hasil sensus BPS ada 1128 suku) bahkan lebih telah dipersatukan oleh bahasa Indonesia dan budayanya yang kaya dengan makanan tradisional. Apabila satu suku saja mempunyai makanan tradisional 10 jenis masakan, maka ada lebih dari sepuluh ribu jenis masakan yang ada di Indonesia dapat dilestarikan sebagai upaya terbaik untuk tetap menyatukan bangsa Indonesia. Tentunya, apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo untuk menggunakan bahan pangan lokal dapat terjadi karena semua makanan tradisional di Indonesia pakai bahan makanan lokal tersebut.

Bila proses ini dilakukan melalui pembelajaran, maka setiap sekolah baik dari PAUD, SD, SLTP, SLTA dan sederajat bahkan perguruan tinggi melestarikan budaya bangsa Indonesia melalui makanan tradisonal.Pelestarian budaya ini sebagai pemersatu bangsa dalam ikatan melestarikan budaya daerahnya.

Selanjutnya, makanan tradisional dijadikan makanan nasional dan selalu dihidangkan dalam kegiatan yang berskala nasional, regional maupun internasional. Tentunya secara persatuan akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi Indonesia yang selalu didasari oleh kecintaannya pada bangsanya melalui produk lokal.Dengan bersatunya kekuatan makanan tradisional yang bertumpu pada bahan makanan lokal maka terciptalah sistem ekonomi yang sangat baik yang berdampak pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertahanan dan keamanan, serta unsur lainnya guna mengentaskan masalah kemiskinan dan lapangan kerja, masalah makanan gizi dan kesehatan, masalah kualitas SDM, termasuk masalah sosial.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Fondasi utama sistem demokrasi Indonesiaini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, namun dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan MBG apakah dilaksanakan dengan tanggungjawab dan profesional?Ini merupakan taruhannya sehingga sampai-sampai pimpinan tertinggi BGN dan unsur terkait lainnya harus berurusan dengan hukum, https://www.youtube.com/watch?v=yI6I7dcmFSQ. Artinya bahwa kajian kebijaksanaan untuk pelaksanaan MBG hanya memikir sesaat tapi penting berkelanjutan bagaimana keberlangsungan program termasuk dampaknya ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Yah, sayang sekali program MBG ini terkesan hanya memberi makan pada sasaran, bukan dibarengi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada sasarannya yang berbasis potensi daerah guna memperkokoh kedaulatan Indonesia.Tentunya ini dapat diwujudkan dengan pembelajaran makanan, gizi dan kesehatan pada setiap sasaran anak sekolah yang ditata serta didasari kurikulum, https://dinkes.gorontaloprov.go.id/anak-sekolah-indonesia-makan-gratismasalah-gizi-dan-kesehatan-meningkat/

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maa’idah : 8)

Unsur keadilan sosial pada program MBG sangat jelas yakni bagaimana dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara terstruktur dan masif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang berdampak pada status gizi dan kesehatan serta kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia. Secara berkeadilan dapat menyeluruh dan merata pada rakyat, dan itulah yang ada dalam program MBG baik berlaku pada sasarannya  anak sekolah, balita bermasalah, ibu hamil/menyusui yang KEK. Namun berkeadilan yang diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia masih tetap terus dibenahi dan sejatinya dilengkapi proses pelaksanaan dalam regulasinya. Seperti tidak ada proses pembelajaran makanan, gizi dan kesehatan pada sasaran MBG, akibatnya tidak sedikit yang membuang makanan atau tidak memakannya akibat sasaran belum faham begitu pentingnya makanan bergizi untuk kesehatan.Sangat diyakini bahwa ini upaya membuat rakyat menjadi tidak faham tentang eksistensi dirinya yang mengemis dan dibuat tidak sadar bahwa bangsanya itu kaya raya dengan harta benda dan intelektualnya?

Bila dibandingkan dengan program penanganan masalah stunting yang hanya mengedepankan publikasi dalam angka-angka dan tidak memandirikan masyarakat sementara substansi kenaikan tinggi badan generasi Indonesia belum jelas bahkan menjadi lebih pendek. Lihat hasil hasil Riset Kesehtan Dasar (Riskesdas) 2018 dan Survei Kesehtan Indonesia (SKI) 2023.

Tidak berkeadilan secara mendasar adalah terciptanya masyarakat yang senang dengan pemberian bantuan.Apakah berbagai bantuanyang tidak mengedukasi merupakan skenario pembodohan dan pemiskinan bangsa Indonesia agar tetap dalam penjajahan ekonomi dan penjajahan bentuk lainnya yang membendung kemandirian masyarakat?

Sudah ada 22.732 satuan pendidikan yang menerima MBG dengan rincian 12.647 negeri dan swasta 10.085 serta penerima manfaat ada 4.517.338 orang https://mbg.pdm.kemendikdasmen.go.id/portal (6/6-2026). Oleh karena itu sangat bijaksana bahwa Program MBG harus terus dilaksanakan namun agar tidak merugikan bangsa secara ilmu pengetahuan apalagi materil, maka apakah dialihkan saja program ini ke sekolah. Di sekolah program ini dilaksanakan berdasarkan kurikulum pembelajaran gizi berbasis makanan tradisional, tersedia guru yang berlatar pendidikan gizi dan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan program, tersedia bangunan untuk praktik beserta peralatan praktik, diajarkan sejak PAUD, SD, SLTP dan SLTA serta sederajat tentang makanan, gizi dan kesehatan berbasis makanan tradisional daerah masing-masing yang juga dapat dimodifikasi. Bila guru yang berlatar belakang pendidikan gizi belum ada, maka guru yang terkait  dan mengajar di sekolah itu dapat dilatih menjadi guru yang mengampu mata pelajaran kuliner bergizi berbasis budaya. Tentunya terjadi pelestarian dan pengembangan budaya dari sisi konsumsi makanan, peningkatan perilaku dan pola makan yang baik, terjadi pemutusan mata rantai permasalahan makanan, gizi dan kesehatan yang akhirnya berdampak pada kesehatan dan generasi secara jelas berkesinambungan, bukan sebuah kamuflase. Ayo dong pak Presiden RI, sudah saatnya melahirkan Undang-undang tentang makanan tradisional berbasis bahan pangan lokal, sehingga Indonesia memang benar terkenal dengan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan sebagai nilai kedaulatan dan ketahanan Negara RI.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Segalanya memberikan petunjuk kebenaran yang rasional dan ilmiah kepada Bangsa Indonesia dalam memperbaiki status gizi dan kesehatan rakyatnya termasuk masalah kemiskinan, Aamiin. (*)

Penulis bersedia berdiskusi untuk konstruksi MBG.

*Akademisi, Pengamat Gizi dan Kesehatan, alumni Akademi Gizi Manado (sekolah kedinasan), UI, UGM dan IPB; Mengajar di Perguruan Tinggi Sejak 2001 Ilmu Gizi dan Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, Olahraga, Budaya, Pengalaman birokrat 28 tahun (rumah sakit, Dinkes Prov, Dinsos Prov, BPBD Provinsi), Ketua Perhimpunan Pakar Gizi Dan Pangan Provinsi Gorontalo,  Ketua Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia (YAMMI) Provinsi Gorontalo, Pembina DPD PERSAGI Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua Kwarda Gorontalo, Mengajar Di Universitas Negeri Gorontalo dan PT Swasta 2001-2020; Mengajar di Poltekkes Kemenkes Gorontalo sejak  2021-sekarang.

Pustaka:

1. Al-qur;an, Kitab Suci Agama Islam.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2024. Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) DI Satuan Pendidikan.
3. Napu A. 2025. Yth,  Jenderal (Purn TNI) Prabowo Subianto, Presiden RI, Salam Gizi! https://dinkes.gorontaloprov.go.id/yth-jenderal-purn-tni-prabowo-subianto-presiden-ri-salam-gizi/
4. Rudatin, dkk. 2024. Standar Gizi dan Makanan Program MBG. https://www.scribd.com/document/820550831/Pedoman-Standar-Gizi-MBG-FINAL-30-12-24
5. Napu A. 2025. Makan Bergizi Gratis Dan Masa Depan Bangsa. https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/makan-bergizi-gratis-dan-masa-depan-bangsa
6. Napu A. 2024. Anak Sekolah Indonesia Makan Gratis Masalah Gizi Dan Kesehatan Meningkat.https://dinkes.gorontaloprov.go.id/anak-sekolah-indonesia-makan-gratismasalah-gizi-dan-kesehatan-meningkat/