Ketupat Lebaran dan ‘Islam Jawa’ di Sulawesi

oleh:
Basri Amin

KETUPAT (setelah) lebaran itu enak dan penuh makna. Sejarahnya juga panjang sepanjang masa di banyak tempat. Pada awalnya merupakan tradisi milik komunitas Jawa-Islam, tetapi lama kelamaan menjadi tradisi milik bersama yang mewadahi kebersamaan.

Ketupat (bakdo ketupat) ditempatkan sebagai pemuliaan dan penyempurnaan kepada Ramadan, yakni setelah puasa pamungkas di bulan Syawal. Ini semua adalah rangkaian ritual yang menopang khazanah tradisi “Islam Jaton”, antara lain melalui Aderan dan Pungguon, termasuk Meludan, Asura, dll (Babcok, 1989).

Generasi “Kyai Modjo” dari Tondano tidak seluruhnya yakin bahwa kehadirannya sekian gelombang di Gorontalo akan membentuk perluasan pengaruh tradisi dan dialog antar budaya di wilayah yang sudah sangat kental adat-Islamnya sejak abad ke-17.

Gelombang pertama empat puluh keluarga tiba di Gorontalo tahun 1904. Mereka ditempatkan di sebuah kawasan agraris, Yosonegoro, tak jauh dari pusat Limboto. Sekian tahun setelahnya, sepuluh keluarga tiba dan mendirikan kampung Kaliyoso di wilayah Bongomeme, tahun 1910. Gelombang terbesar terjadi pada tahun 1925 ketika seratus dua puluh lima kepala keluarga berhasil menempati kampung Reksonegoro di wilayah Isimu.

Demikianlah yang tercatat dalam publikasi resmi di Sulawesi Utara (Manus, dkk, 1978/1979: 87).

Sejarah perjumpaan budaya dan aspirasi politik “Islam – Jawa – Sulawesi” semakin menegaskan jejaknya. Demikianlah keturunan – pengikuti Kyai Modjo–, ulama terkemuka dan Penasehat yang pernah sangat diandalkan oleh Pangeran Diponegoro di tahun-tahun awal Perang Jawa (1825-1830) membesarkan anak-turunannya serta pengikut-pengikutnya. Perang Jawa itu sendiri adalah sebuah perang dan perlawanan besar dalam sejarah kolonialisme (di) Nusantara. Perang yang amat mashur itu nyaris membuat Belanda bangkrut keuangannya dan habis-habisan usaha penaklukannya di tanah Jawa (Carey, 1987: 271–318).

Jadi, jangan pernah lupa bahwa “pemilik” tradisi Ketupat yang asli adalah warga-keturunan Jawa Tondano (Jaton). Mereka adalah keluarga besar – pejuang. Kendati tak bisa dipungkiri bahwa leluhur mereka adalah “pejuang yang terbuang,” tetapi kharisma keagamaan dan jiwa pembebasan yang mengalir dalam diri Kyai Modjo dan pengikutnya, adalah jati-diri mereka yang sebenarnya. Saat ini, ratusan ribu keturunannya menyebar di Nusantara dan untuk di wilayah Sulawesi Utara sendiri, penyebarannya di sebelas kampung, tidak kurang (SHDJ, 2007).

Tetapi, penting pula dicatat bahwa sikap keulamaan dan pilihan politik Kyai Modjo dan ‘santri”nya menjelang “Perang Jawa” berakhir, jelas mengajarkan kita tentang kritisisme dalam “mengelola kekuasaan” –termasuk ketika sebuah kekuasaan membawa-bawa nama Islam–. Kyai Modjo sebenarnya telah mengutarakan prinsip dasar politik kekuasaan modern menurut Islam dan bagaimana mewujudkannya, kendati ia pun harus menerima pahitnya berjuang dan akhirnya berselisih-paham dengan Pangeran Diponegoro (Baso, 2015: 263—267).

Kyai Modjo memang akhirnya berbeda jalan politik dan pandangan keagamaan dengan Pangeran Diponegoro (Carey, 2014: 319-326). Itulah sebabnya, ketika Diponegoro akhirnya dibuang pula di Sulawesi (tiba di Manado 13 Juni 1830) dengan sembilan belas pengikut –setelah empat puluh hari perjalanan kapal– tampaknya beliau tidak lagi antusias untuk menjalin hubungan dengan Kyai Modjo di Tondano. Kiriman duitnya pun ditolak oleh Sang Kyai.

Pada akhirnya Diponegoro terkesan lebih nyaman dan bermartabat hidup “22 Tahun” di Makassar sejak kepindahannya pada 20 Juni 1833 dan pun memilih wafat-damai di kota ini (Senin, 8 Januari 1855, pukul 06:30 pagi). Diponegoro adalah juga maha-guru Tarekat Shattariyah dan penulis Babad yang sangat istimewa. Babad-nya mulai ditulis pada 20 Mei 1831, dengan jumlah lembaran 944 halaman folio, dikerjakan selama sembilan bulan (2 Februari 1832) di Fort Nieuw Amsterdam di Manado.

Sebenarnya,  menjelang Perang Jawa berakhir, Diponegoro dan Modjo tidak lagi bersatu, alias sudah ‘putus hubungan’ tepat ketika Kyai Modjo “menyerah kepada Belanda” pada 12 November 1828 (Carey, 2025: 186-188; Babcock, 1989: 32)). Beliau kemudian dibuang ke Timur, melewati Makassar dan Ambon, kemudian akhirnya menetap di Tondano, setelah sekian waktu di Tonsea Lama, Minahasa pada tanggal 1 Mei 1830 dengan “enam puluh tiga” pengikutnya. Kyai Modjo sendiri dan rombongannya meninggalkan Batavia pada 19 Februari 1830.

Yang jelas, Kyai Modjo dan Pangeran Diponegoro adalah dua manusia besar “Islam – Jawa” yang mewariskan politik perjuangan kemerdekaan yang hebat sekali. Aspirasinya abadi, terutama karena keduanya bahu-membahu dalam satu masa transisi hebat yang pernah terjadi di Kesultanan Surakarta pada 10 Suro 1751 Saka atau tahun 1824 masehi. Keduanya “terikat-batin” dengan Pusaka – Jawa bernama “Sandang Lawe,” “Sabet Janur,” “Tundung Mungsuh”, “Sirwindo” dan “Sabuk Angin.” (SHDJ, 2007: 7).

Dalam konteks ini, pengetahuan kita tidak bisa menghindar dari menempatkan “Jawa” sebagai rujukan empiris atau titik masuk kesadaran kebangsaan karena sejak awal abad ke-19 pertarungan kolonialistik-sekuler itu membesar tekanan-tekanan globalnya yang dihadang sedemikian rupa oleh perlawanan Sultan-Ulama dan Satria-Santri dengan lokalitasnya masing-masing di Nusantara, khususnya di Jawa  (Carey, 2023; Moertono, 1985; Steenbrink, 1984).

Fakta sejarah bahwa Pangeran Diponegoro dan Kyai Modjo –-tokoh sentral perjuangan Islam melawan kolonialisme di Jawa–, menjalani “pengasingan” politik atau sebagai “tahanan negara” kolonial yang sangat panjang di Sulawesi. Kedua figur historikal Indonesia ini wafat terhormat di Sulawesi dan sudah meninggalkan enam “generasi” dari kalangan keluarganya dan dari para pengikut, pejuang dan santrinya: Pangeran Diponegoro di Makassar dan jaringan keluarga pengikut Kyai Modjo di Minahasa/Manado/Gorontalo dan di tempat lainnya.

Kendati persebaran “generasi” yang ditinggalkan kedua pejuang-ulama Islam ini berbeda luasan, pengaruh, dan juga karakter perjuangannya, tetapi sudah bisa dipastikan bahwa merekalah “pewaris utama” di lingkaran pertama dari aspirasi kemerdekaan dan pembebasan yang dipertahankan oleh Pangeran Diponegoro dan Kyai Modjo.

Inspirasi untuk sebuah negara-bangsa yang mampu berdiri tegak di wilayah Nusantara itu terbukti tercapai di awal abad ke-20, dengan senantiasa merujuk kepada ‘inspirasi nasional’ dan kepahlawanan Islam melawan hegemoni kolonial, baik itu di Jawa, Aceh dan Sumatera (Yamin, 1950; Adas, 1988; Carey, 1986; Steenbrink, 1984).

Di kemudian hari, jaringan “nasionalisme Jawa” modern juga terbukti membawa dampak besar terhadap perluasan organisasi-organisasi Islam dan poros nasionalis di Indonesia Timur di awal abad ke-20, kendati tarikan-tarikan perbedaan di antara mereka tetaplah tampak.

Akhir kata, Indonesia kita adalah sebuah “Harga Hidup.” Sejarahnya sudah sangat panjang. Karena itu, jangan pernah matikan kesadaran itu karena “ketupat” sudah kita tempatkan di ‘tempat lain’ sekian jam/hari setelah mencicipinya. ***

Penulis adalah Peneliti Regional