Oleh:
Muchlis S.Huntua
Dalam lanskap politik kontemporer, jarak antara pusat kekuasaan dan wilayah periferi sering kali diukur bukan sekadar oleh bentangan kilometer, melainkan oleh kehadiran psikologis, kultural, dan administratif negara. Di Provinsi Gorontalo, Kecamatan Pinogu lama menjadi simbol dari eksklusi geografis tersebut. Sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Bone Bolango dengan wilayah mencapai 496,00 kilometer persegi, Pinogu secara paradoks menjadi daerah dengan tingkat hunian paling jarang, yakni hanya sekitar 5 jiwa per kilometer persegi dengan total penduduk berkisar 2.096 jiwa.
Terkurung sebagai wilayah kantong (enclave) subur di tengah rimbunnya Taman Nasional Bogani Nani Wantabone, Pinogu bertahun-tahun hidup dalam romansa sekaligus kepedihan keterisolasian. Ketika Gusnar Ismail melakukan kunjungan pertamanya sebagai Gubernur Gorontalo ke wilayah terpencil ini pada 23 – 24 September 2026 kemarin, moment tersebut melampaui sekadar agenda birokrasi atau pencitraan politik praktis.
Rekam jejak kunjungan kerja Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang menembus belantara Pinogu melintasi jalur ekstrem dengan mengendarai sepeda motor ojek warga mencatat titik balik berharga dalam peta kebijakan daerah. Keputusan untuk menolak kenyamanan fasilitas udaradan memilih untuk merasakan secara langsung lintasan lumpur, tanjakan terjal, serta ancaman tanah longsor bukan sekadar atraksi politik seremonial.
Peristiwa ini merupakan bentuk intervensi politik-spasial yang menegaskan bahwa kedaulatan pelayanan negara tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan, melainkan harus merembes hingga ke ceruk terluar wilayah administratif. Dari kacamata antropologi politik, peristiwa menembus jalur lumpur ekstrem ini adalah manifestasi nyata dari konsep “negara yang menghampiri rakyat”, sebuah dekonstruksi radikal atas ritual kekuasaan tradisional yang biasanya bersifat sentripetal atau memusat ke perkotaan.
Secara historis, hubungan antara negara dan wilayah pedalaman selalu diwarnai ketegangan geopolitik. Antropolog politik James C. Scott dalam karyanya Seeing Like a State berargumen bahwa negara modern memiliki kecenderungan inheren untuk memetakan dan menyederhanakan wilayah agar mudah dikontrol dari pusat (state simplifications). Namun, kelemahan fatal dari model tata kelola ini adalah pengabaian total terhadap realitas lokal yang unik (metis) di wilayah terpencil. Dengan akses transportasi darat yang sangat terbatas, Pinogu kerap kali “tidak terlihat” dalam dinamika pembangunan regional.
Ketika Gubernur Gusnar Ismail dengan berani memilih menumpang ojek motor trail melewati rute tebing curam dan jalur tanah lunak, maka kehadiran sang pemimpin terjadi pembalikan arus kekuasaan yang signifikan. Perjalanan ekstrem yang beliau berkelakar sebagai tiga etape“etape pertama cukup sulit, kedua sulit, ketiga sulit sekali”, menegaskan bahwa negara tidak lagi menuntut rakyat dari pelosok untuk datang bersujud memohon keadilan di ibu kota. Sebaliknya, negara yang merendahkan hatinya untuk menyentuh tanah rakyatnya.
Jika kita merujuk pada pemikiran Clifford Geertz mengenai The Theatre State (Negara Teater), kekuasaan dalam tradisi Nusantara kerap dipertunjukkan melalui ritual kemegahan dan simbol-simbol distansi untuk menegaskan status hierarkis penguasa. Kunjungan Gusnar Ismail ke Pinogu dapat dibaca sebagai bentuk corak transformatif – egaliter. Sang pemimpin memposisikan diri yang bersedia menentang bahaya demi rakyatnya. Pemimpin yang “Merasakan Penderitaan Rakyat.”
Alih-alih mempertontonkan sekat protokoler yang kaku, ritual kunjungan ini justru menekankan pada apa yang disebut oleh antropolog Victor Turner sebagai communitas. Communitas adalah sebuah fase liminal di mana struktur sosial yang hierarkis melebur dan melahirkan rasa kesetaraan yang mendalam. Di Pinogu, gubernur melepas lelah di rumah panggung warga paruh baya sambil menyesap kopi Pinogu asli, berdialog tanpa sekat ruang sidang, dan menyerap langsung keluh kesah masyarakat. Di sinilah terjadi konversi modal politik menjadi legitimasi kultural yang sangat kuat.
Lebih jauh lagi, kehadiran fisik sang pemimpin Gubernur Gusnar Ismail di wilayah pedalaman ini mengonfirmasi sekaligus memperluas teori Michel Foucault mengenai governmentality (seni memerintah). Foucault melihat bahwa kekuasaan modern bekerja secara efektif bukan melalui represi fisik, melainkan melalui pengaturan populasi, manajemen kesejahteraan, dan kehadiran institusional yang mengayomi secara mikro.Kunjungan pertama ini membawa “tubuh negara” (the body of the state) langsung ke ruang hidup domestik warga.
Gusnar Ismail tidak datang dengan tangan kosong; ia meninjau langsung proyek fasilitas SMA Negeri 1 Pinogu senilai Rp. 2,7 miliar, menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 329 Kepala Keluarga, serta membawa rombongan dokter spesialis demi memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terisolasi. Langkah kebijakan yang paling krusial dari kunjungan ini adalah dorongan taktis Gubernur untuk meningkatkan status Puskesmas Pinogu menjadi puskesmas rawat inap.Kebijakan ini adalah respons langsung atas jeritan masyarakat yang selama ini harus bertaruh nyawa menembus hutan rimba demi mendapatkan perawatan medis darurat.
Ditambah lagi dengan komitmennya merespons aspirasi guru lokal mengenai seputar problem transportasi terpencil. Kehadiran institusional ini menjadi jangkar emosional yang menegaskan bahwa 2.000 jiwa di Pinogu adalah bagian sah dari kedaulatan republik, bukan sekadar komoditas suara yang dicari lima tahun sekali dalam kontestasi pemilu. Namun, kehadiran “tubuh negara” ini juga membuka ruang bagi artikulasi politik masyarakat akar rumput.Bagi warga Pinogu, kedatangan gubernur Gusnar Ismail adalah katup pelepas dahaga atas pemenuhan hak-hak dasar yang tertunda.
Di balik senyum hangat penyambutan, terpancar harapan besar yang mereka titipkan pada pundak Gubernur Gusnar Ismail. Harapan kolektif tersebut berpusat pada tiga aspek eksistensial: aksesibilitas jalan yang layak, ketersediaan tenaga medis yang menetap, serta keberlanjutan perlindungan bagi petani lokal. Masyarakat berharap kunjungan ini menjadi titik balik bagi perbaikan infrastruktur jalan Tulabolo-Pinogu, sehingga mereka tidak lagi harus membayar tarif ojek hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk membawa komoditas andalan seperti Kopi Pinogu dan beras organik ke pasar kota.
Di bidang kesehatan, warga menaruh asa agar status puskesmas rawat inap segera diikuti dengan penempatan dokter umum tetap, menyudahi kecemasan ibu hamil yang sering kali harus melahirkan di tengah perjalanan evakuasi darurat. Harapan-harapan konkret ini adalah bentuk kontrak sosial yang hidup (living social contract), sebuah penegasan dari rakyat bahwa kehadiran pemimpin tidak boleh berhenti sebagai seremonial, melainkan harus menjelma menjadi perubahan kebijakan yang berkelanjutan.
Dalam perspektif antropologi politik, negara bukan sekadar entitas legal-formal berupa gedung pemerintahan megah di kota, melainkan sebuah konstruksi budaya yang dipahami melalui interaksi sehari-hari. Antropolog Akhil Gupta dalam studinya tentang tata kelola lokal menyebutkan bahwa rakyat memahami negara melalui representasi ritual dan praktik diskursif.Ketika Gubernur Gorontalo hadir secara fisik di Pinogu, ia sedang melakukan de-alienasi politik.
Kunjungan ini membawa pesan kuat tentang pentingnya keadilan spasial (spatial justice).Pembangunan yang selama ini timpang dan berpusat di kawasan pesisir digeser paradigmanya menuju pembangunan inklusif dari pinggiran. Gubernur Gusnar Ismail menegaskan esensi kunjungan ini sebagai “upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi benar-benar dirasakan hingga daerah pelosok.”
Pada akhirnya, kunjungan pertama Gubernur Gusnar Ismail ke Pinogu ini, menorehkan catatan antropologis yang tebal dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bahwa hambatan terbesar dalam pembangunan daerah terpencil tidak melulu soal keterbatasan anggaran atau beratnya medan geografis, melainkan sejauh mana kemauan politik (political will) seorang pemimpin untuk hadir dan berpihak.
Ketika negara bersedia menghampiri rakyatnya di titik paling sunyi dan paling ujung,ini merupakan sikap seorang pemimpin sedang merajut kembali tenun kedaulatan yang sempat longgar akibat pengabaian. Bagi masyarakat Pinogu, kunjungan bersejarah ini memberikan pengakuan eksistensial yang paling mendasar, sekaligus sebuah janji yang harus ditagih: Gubernur Gusnar Ismail telah meyakinkan rakyatnya bahwa di mata negara, mereka ada, mereka berdaulat, dan mereka sangat berharga. (*)
Penulis: Kepala Bidang Pemuda di Disparekrafpora Prov. Gorontalo & Pengajar (Dosen) di Fakultas Pemerintahan, Hukum dan Kesos Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo
Discussion about this post