Oleh:
Tauhid Arif
ADA keputusan fundamental dalam RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Bank Sulut Gorontalo (BSG), Selasa, 10 Februari 2026.
Pertama, menggemukkan postur pengurus dengan mengangkat dan menambah satu kursi di jajaran komisaris dan direksi. Bila selama ini direksi ditukangi 5 orang, kini menjadi 6 orang. Begitu pun dengan kursi komisaris yang ikut menyesuaikan.
Kedua, mempertahankan Revino Pepah di posisi Direktur Utama BSG. Hal ini sekaligus mencatatkan dirinya sebagai bankir pertama yang menduduki posisi Dirut terlama. Ia dilantik pada Maret 2021 menggantikan Jeffrey Dendeng. Ia dipercaya dalam kepemimpinan dua gubernur (Pemegang Saham Pengendali); diangkat oleh Olly Dondokambey dan tetap dipakai oleh Yulius Selvanus Komaling (YSK).
Ketiga, untuk pertama kalinya posisi Komisaris Utama berganti dalam waktu singkat, yakni 10 bulan. Sebelumnya, Komut BSG dipercayakan kepada Ramoy Luntungan (diangkat melalui RUPS-LB April 2025) dan posisinya kini diganti oleh mantan Wali Kota Manado, Vicky Lumentut (melalui RUPS-LB pada 10 Februari 2026). Informasi yang berseliweran, Luntungan dan Syahrul Mamonto dijanjikan akan mengemban tugas yang lebih strategis.
Keputusan RUPS-LB ini menimbulkan beragam persepsi dan interpretasi publik. Ada yang menganggap keputusan ini semata-mata untuk membangun kinerja yang lebih ‘fight’ dalam memperkuat performa BSG, serta meningkatkan perolehan laba yang ideal.
Lazimnya sebuah perusahaan, apalagi perbankan, perombakan kepengurusan baik di jajaran direksi maupun komisaris tidak lepas dari upaya memperbaiki postur penggerak dan pengawasan demi berjalannya roda usaha yang baik, lancar, profesional, dan profit oriented.
Dalam konteks bisnis dan organisasi, keputusan fundamental adalah keputusan yang menyentuh hal-hal mendasar, strategis, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
Di sisi lain, muncul tanggapan bernada minor. Keputusan itu dianggap bagian dari politik akomodatif yang lebih bernuansa meredam polarisasi di masyarakat, khususnya terkait dengan pasar dan eksistensi BSG di bawah kendali PSP (Pemegang Saham Pengendali).
Masuknya wakil dari Gorontalo di jajaran komisaris dan direksi adalah gambaran nyatanya. Begitu pun dengan penetapan Vicky Lumentut sebagai Komisaris Utama dan keberlanjutan Revino Pepah sebagai Direktur Utama BSG periode 2026–2031.
Ada yang mempertanyakan alasan Revino dipertahankan. Apa prestasi spektakuler yang telah diperlihatkan? Dari sisi laba yang ditargetkan Rp400 miliar, hanya tercapai Rp290 miliar. Seharusnya laba sebesar ini sudah bisa diraih pada tahun buku 2024. Namun, terjadi penurunan laba dari Rp250 miliar lebih menjadi Rp224 miliar akibat digerogoti pembengkakan beban atau efisiensi yang tak terkendali.
Laba sebelum pajak BSG tahun 2025 yang tercatat Rp 372 miliar, masih kalah dibanding tahun 2017 saat BSG dipimpin Jeffrey Dendeng yang meraup hampir Rp400 miliar. Meski begitu, semuanya prosedural. Dan, Keputusan ini akan menentukan arah kebijakan bank ke depan.
Sebagai perbandingan di jajaran bank daerah di Indonesia, BSG menjadi satu-satunya bank kategori KBMI-1 yang menempatkan 6 orang di kursi direksi dan komisaris. KBMI-1 adalah Kelompok Bank Berdasarkan modal inti di bawah Rp6 triliun. Modal inti BSG sendiri belum mencapai Rp2 triliun.
Bank Papua misalnya, dengan modal inti Rp4 triliun (telah memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp3 triliun secara mandiri), masih mempertahankan sikap “miskin struktur, kaya fungsi”. Bank ini hanya menempatkan masing-masing 4 figur di jajaran direksi dan komisaris. Dengan postur tersebut, Bank Papua mampu membukukan laba bersih pada kuartal III tahun 2025 sebesar Rp485 miliar lebih. Besar kemungkinan bank beraset Rp31 triliun ini akan menembus laba lebih dari Rp0,5 triliun pada tahun buku 2025.
Sama halnya dengan Bank Sulselbar yang memiliki aset lebih dari Rp32 triliun—hampir Rp10 triliun lebih besar dari aset BSG—namun masih menempatkan lima figur pada jajaran komisaris dan direksi. Begitu juga dengan Bank Sumut yang memiliki aset Rp47 triliun dengan perolehan laba bersih Rp539 miliar, hanya menempatkan lima figur dalam barisan direksi dan komisaris.
Dalam barisan bank daerah, hanya ada dua bank, yakni Bank BJB dan Bank Jatim, yang menempatkan 7 orang direksi, namun tetap dengan 5 orang komisaris. Ini wajar karena selain kedua bank ini sudah go public (Tbk), aset yang dikelola telah mencapai ratusan triliun. Bank Jatim memiliki aset Rp125 triliun lebih, sementara Bank BJB Rp215 triliun dengan laba di atas Rp1 triliun. Sementara itu, BSG dengan aset Rp23 triliun justru menempatkan 6 orang komisaris.
Publik Sulut dan Gorontalo berharap keputusan menambah “amunisi” di jajaran direksi dan komisaris BSG mampu memicu akselerasi pertumbuhan untuk segera memenuhi kewajiban modal inti. Sebab, jika tidak, yang terjadi hanyalah inefisiensi akibat penambahan beban operasional yang tidak linear dengan produktivitas.
Buah dan Hasilnya tentu baru akan terlihat dalam RUPS tahun 2027 nanti. Semoga buahnyua tergambar jelas, dan tidak jadi “buah tinasi” seperti sering dialami petani pisang di Manado. (*)
Discussion about this post