Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berbagai persiapan, termasuk pelayanan publik, diseminasi informasi, hingga pembentukan jejaring untuk memastikan kelancaran pengumpulan data di seluruh wilayah kota mulai dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Gorontalo Post, bahwa untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, masyarakat diimbau untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap demi tersedianya data ekonomi yang akurat bagi kebutuhan pembangunan.
Dan sebagai langkah optimalisasi pelayanan publik sepanjang 2025 dan menuju 2026. BPS berkomitmen memberikan layanan inklusif, tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga penyandang disabilitas melalui penyediaan area parkir khusus, tempat duduk, alat bantu baca, dan akses komputer yang ramah disabilitas
“Semua data BPS gratis dan bisa diakses dari mana saja. Kami maksimalkan penyebaran kanal informasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan data,” ujar Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Monoarfa ketika diwawancara awak media, Kamis 11 Desember 2025.
Lanjut BPS juga membentuk tim penanggung jawab kecamatan sejak 2025 agar seluruh informasi dan publikasi menyentuh masyarakat di level terbawah. Jika sebelumnya distribusi data hanya mengandalkan media sosial, kini setiap hasil rilis resmi BPS langsung dibagikan ke grup-grup informasi di kecamatan.
Dan BPS kembali menekankan pentingnya keterbukaan masyarakat. Kendala utama yang masih sering muncul di berbagai survei adalah keengganan warga mengungkapkan pendapatan, omzet usaha, dan komponen biaya lainnya.
“Ini bukan hanya terjadi 10 tahun lalu. Hampir di semua survei kami menghadapi tantangan yang sama. Padahal data tersebut sangat menentukan untuk menyusun gambaran ekonomi daerah,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa ketakutan masyarakat karena menganggap data BPS terkait pajak adalah keliru. “Data yang kami kumpulkan tidak ada kaitannya dengan besaran pajak. Murni untuk statistik dan perencanaan pembangunan. Tidak akan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Kurangnya informasi sensitif itu menyebabkan beberapa waktu lalu BPS kesulitan menghitung perputaran ekonomi Kota Gorontalo secara tepat. Karena itu, dalam Sensus Ekonomi 2026, keterbukaan masyarakat akan menjadi kunci.
Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid menyampaikan apresiasi atas peran BPS dalam penyediaan data strategis yang menjadi dasar pembangunan. Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran utuh tentang perkembangan ekonomi Kota Gorontalo.
“Data akurat sangat membantu pemerintah dalam merencanakan berbagai program. Karena itu proses verifikasi sebelum data di-input menjadi tahapan yang sangat krusial,” tegasnya. Ia meminta agar para petugas sensus bekerja secara teliti karena sering kali ada informasi yang terlewat, baik oleh petugas maupun masyarakat.
Meski begitu, ia optimistis kualitas pelaksanaan sensus akan lebih baik dibanding sebelumnya, didukung pengalaman BPS serta pelatihan surveyor. “Kami yakin hasil sensus nanti benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian Kota Gorontalo secara akurat,” pungkasnya. (Tr-76)
Discussion about this post