Gorontalopost.co.id — Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie memaparkan sejumlah temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Paparan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Rapat Evaluasi Survei Monitoring MBG Tahap II yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, di Fox Hotel Gorontalo, Kamis (20/11).
Dalam arahanya, Wagub Idah Syahidah menegaskan bahwa ketepatan data serta kepatuhan pada standar operasional menjadi kunci keberhasilan program prioritas nasional tersebut.
Ia menyampaikan bahwa beberapa temuan lapangan masih memerlukan perhatian serius dari penyedia layanan maupun pihak terkait lainnya.
“Program ini menyangkut gizi dan kesehatan anak-anak kita. Karena itu, pengawasannya tidak boleh main-main. Setiap temuan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan risiko kesehatan,” tegas Idah.
Idah yang juga selaku Ketua Satgas MBG itu kemudian merinci sejumlah temuan yang ditemukan selama pelaksanaan sidak.
Pada kunjungan ke salah satu SD di Kecamatan Tibawa, ia mendapati makanan yang sedang transit masih diletakkan di atas karpet, padahal standar mengharuskan penggunaan meja untuk mencegah kontaminasi. Temuan lain berkaitan dengan penggunaan ompreng yang tidak sesuai ketentuan.
“Saya masih melihat buah yang tidak sesuai standar, seperti salak dan pisang, dimasukkan ke dalam ompreng. Ompreng itu hanya untuk buah potong, bukan buah utuh,” ungkapnya.
Masalah lain yang turut menjadi sorotan adalah penggunaan kendaraan distribusi makanan. Idah menemukan penyedia masih memakai mobil pribadi, dengan makanan ditempatkan dalam ruang yang sama dengan penumpang.
Beberapa ompreng bahkan diletakkan di kursi, dashboard, hingga bagasi. Ia juga menemukan mobil box tanpa rak sehingga pekerja terpaksa masuk ke dalam kendaraan menggunakan sandal.
Idah juga mengungkapkan hasil sidak pada pukul 13.30 di salah satu dapur penyedia menu, yang masih memasak ayam kecap pada jam tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata suplai ayam yang diterima berbau sehingga harus diganti dan menyebabkan keterlambatan proses memasak.
“Tapi Alhamdulillah, kini para pengelola SPPG justru menunggu sidak karena ingin membuktikan bahwa dapurnya sudah sesuai standar. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan rasa tanggung jawab,” kata Idah.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Provinsi Gorontalo Dwi Alwi Astuti menjelaskan hasil survei monitoring dan evaluasi MBG tahun 2025 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I berlangsung Juni–Juli, dan Tahap II pada Oktober–November 2025.
Dua komponen survei yang menjadi tugas BPS meliputi survei khusus MONEF MBG dan Survei Baseline MBG. Hasil survei tersebut selanjutnya akan dihimpun dalam laporan resmi dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Dewan Ekonomi Nasional sebagai masukan untuk pelaksanaan Program MBG tahun 2025. (tro/*)
Discussion about this post