Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo menilai bahwa basis data usaha di daerah masih lemah dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk memperbarui dan menata ulang data sektor usaha di seluruh wilayah Gorontalo.
Hal itu disampaikan Plt. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti , saat memberikan sambutan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Gorontalo, Selasa (28/10/2025). Menurutnya, ketiadaan data yang komprehensif membuat banyak kebijakan ekonomi daerah berjalan tanpa landasan yang kuat.
“Kita sering bicara soal peningkatan investasi dan penguatan UMKM, tapi tanpa data yang mutakhir, kebijakan menjadi tidak tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 akan menjawab kesenjangan data ini,” ujar Dwi.
Dwi menjelaskan, sensus ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, berbeda dengan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun berakhiran angka nol. Indonesia telah melaksanakan empat kali sensus ekonomi, terakhir pada tahun 2016. Sensus kelima akan digelar pada tahun 2026, dengan tahun ini menjadi masa persiapan dan pemutakhiran direktori usaha.
Menurutnya, Gorontalo membutuhkan pembaruan data karena struktur ekonominya terus berubah dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan misalnya, tidak diimbangi dengan data usaha yang akurat di lapangan.
“Banyak usaha kecil yang tumbuh tapi belum tercatat. Di sisi lain, ada usaha yang sudah tidak beroperasi tapi masih tercantum dalam data lama. Ini yang ingin kami benahi melalui sensus ekonomi nanti,” tegasnya.
BPS mencatat, sensus ekonomi akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian seperti listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi, komunikasi, real estate, jasa profesional, dan kesehatan manusia. Data yang dikumpulkan akan menjadi peta dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Selain memperbarui data, BPS juga akan memanfaatkan hasil sensus untuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru dan menilai daya saing daerah. Hasilnya diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan kebijakan berbasis bukti.
“Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka fondasinya harus data. Tanpa itu, sulit menentukan sektor unggulan yang benar-benar potensial,” tambah Dwi.
BPS Gorontalo kini sedang melakukan updating direktori usaha dan profiling lapangan untuk memastikan setiap unit usaha, terutama skala mikro dan kecil, dapat terdata.
“Kami berharap pelaku usaha berpartisipasi aktif. Sensus ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk pelaku usaha sendiri agar potensi mereka terlihat dan bisa dikembangkan,” tutup Dwi. (Tr-76)
Discussion about this post