Oleh:
Dr. Funco Tanipu, ST, M.A
Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo, dan Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, kini berdiri di dua kutub yang berseberangan. Padahal, dalam perjalanan sebelumnya, mereka sempat berada di jalur yang sama. Saat pemilihan Ketua DPD I Golkar Gorontalo, sekitar tahun 2011, Adhan mendukung Gusnar menjadi Ketua, walaupun pada akhirnya dikalahkan oleh Rusli Habibie, hingga Adhan konsisten memberi dukungan penuh pada Gusnar saat Pilgub 2011.
Bagi yang mengikuti dinamika politik lokal sejak lama, hubungan Adhan dan Gusnar bukan sekadar kisah dua pejabat, tapi merupakan bagian dari generasi awal elit Gorontalo pascareformasi. Keduanya pernah menjabat posisi penting, sama-sama punya pengaruh kuat di tengah masyarakat, dan sama-sama membawa beban sejarah serta ekspektasi publik.
Tetapi sejak beberapa waktu terakhir, hubungan keduanya tegang. Pernyataan-pernyataan terbuka dari Adhan yang menyinggung kepemimpinan Gubernur Gusnar ramai dimuat di berbagai media online. Mulai isu kebijakan kepegawaian, RUPS BSG, pembagian bantuan, perluasan wilayah kota, bahkan menyentil hal-hal yang bersifat pribadi dan etika politik. Di sisi lain, Gusnar memilih jalan sunyi, tidak menjawab langsung serangan tersebut, tidak mengonfrontasi balik, tapi tetap melanjutkan tugasnya sebagai kepala daerah dengan pendekatan yang lebih tenang dan prosedural.
Bagi sebagian masyarakat, sikap Adhan mencerminkan keberanian dan keterbukaan. Ia berbicara apa adanya, menyuarakan keresahan banyak pihak, terutama para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Namun bagi yang lain, langkah itu dinilai terlalu frontal dan berpotensi memperkeruh hubungan kelembagaan antara kota dan provinsi.
Sikap Gusnar yang cenderung diam juga menuai beragam tafsir. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan politik, tidak mau meladeni dinamika yang dianggap tidak produktif. Tapi tak sedikit pula yang berharap gubernur tampil lebih terbuka di ruang publik untuk menjelaskan langsung arah kebijakan dan menjawab kritik dengan penjelasan yang menyejukkan. Sebagai koordinator kepala daerah di Gorontalo, Gusnar juga diharapkan bisa mengayomi.
Dinamika ini menjadi kompleks karena melibatkan dinamika relasi antar partai dan tokoh-tokoh lain yang sebelumnya pernah bersama-sama mendukung Gusnar. Koalisi besar yang dulu terdiri dari Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat kini tampak meregang. Rusli Habibie, tokoh Golkar yang sebelumnya menjadi motor utama kemenangan Gusnar bersama istrinya, Idah Syahidah, cenderung menjauh dari pusat kekuasaan provinsi, dan di saat yang sama Rusli tampak akrab dengan Adhan Dambea. Di sisi lain, Elnino Mohi, Ketua DPD Gerindra, terlihat tetap merawat hubungan baik dengan Adhan, bahkan memberi ruang bagi kritik itu agar muncul di permukaan.
Hal ini tentunya mengundang konsekuensi bagi Gusnar. Serangan terbuka dari wali kota menantangnya untuk keluar dari cara kerja yang terlalu administratif. Gusnar dituntut menunjukkan posisi dan keberpihakan, tidak hanya melalui kebijakan, tapi juga melalui komunikasi politik yang lebih hidup. Diam yang terlalu panjang bisa diartikan sebagai ketidakpedulian atau bahkan kehilangan arah.
Sementara Adhan, dengan segala ketegasannya, juga menghadapi risiko yang memiliki dampak negatif bagi dirinya. Artinya, kritik yang berulang dan keras bisa melelahkan publik jika tidak disertai solusi dan kerja nyata yang terasa langsung. Apalagi sebagai wali kota, ia juga bertanggung jawab menjaga sinergi pemerintahan yang sehat, bukan sekadar menyuarakan ketidakpuasan.
Hari ini, publik menyaksikan dua jalur kepemimpinan yang sama-sama kuat, tapi tidak lagi berhubungan. Publik tentu berharap lebih dari sekadar adu pendapat. Mereka ingin kinerja yang konkret baik dari pemerintah kota dan provinsi, terutama di tengah banyaknya tantangan pembangunan dan pelayanan publik serta situasi ekonomi yang belum pulih.
Keduanya, baik Adhan dan Gusnar masih memiliki modal sosial dan legitimasi yang cukup besar di mata masyarakat. Tapi, di saat yang sama, waktu terus berjalan, dan publik makin kritis. Yang dibutuhkan hari ini bukan siapa yang paling keras bersuara atau siapa yang paling tenang menghadapi, melainkan siapa yang paling mampu menyatukan arah, membangun kepercayaan, dan menunjukkan bahwa perbedaan bisa diolah menjadi kekuatan bersama.
Atau, jika masing-masing memiliki kalkulasi politik tentang perlunya “kontestasi secara terbuka”, maka yang ditunggu publik adalah kontestasi kinerja pelayanan publik; berapa warganya yang keluar dari garis kemiskinan, berapa orang yang mendapatkan pekerjaan, berapa yang mendapatkan jaminan kesetahan, dan hal-hal yang sangat dibutuhkan publik hari ini.
Hari ini mereka memang berada di persimpangan jalan, tapi tentu saja ini bukan hasil akhir. Tapi jika keduanya tak kunjung saling membaca niat, yang rugi bukan hanya mereka, melainkan seluruh warga Gorontalo yang berharap pada kepemimpinan yang tidak saling melemahkan, apalagi meniadakan. (*)
Penulis adalah Dosen Jurusan Sosiologi, FIS UNG
Discussion about this post