Gorontalopost.co.id — Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menekankan peran penting sejumlah instansi dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Hal ini disampaikannya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester II yang berlangsung di Ballroom Gedung Azlea, Kota Gorontalo, Kamis, (17/7.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, serta instansi vertikal dan BUMN seperti Bulog, PLN, Pertamina, BPS, BMKG, dan unsur lainnya.
Melalui arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa permasalahan inflasi di Gorontalo hampir merata, terutama pada sektor kebutuhan pokok seperti beras, cabai, tomat, dan bawang.
Untuk itu, ia mengapresiasi langkah Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Bulog dalam menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil I dan II
“Pemprov Gorontalo bersama Bulog telah menyiapkan sekitar 116 ton beras untuk disalurkan selama bulan Juni dan Juli, masing-masing 10 kilogram per bulan. Kami harapkan distribusi ini tuntas pertengahan Juli agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” jelas Idah.
Wagub juga menyoroti tingginya konsumsi beras masyarakat Gorontalo yang mencapai 7,53 kilogram per bulan per orang. Menurutnya, ini menjadi tantangan tersendiri dalam menekan inflasi, sehingga perlu didorong diversifikasi konsumsi pangan lokal seperti singkong, jagung, dan umbi-umbian.
Ia menyampaikan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan isu kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif. “Menjaga inflasi berarti menjaga daya beli masyarakat. Ini adalah kerja lintas sektor dan lintas kewenangan yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujar Idah.
Wagub juga mengungkapkan capaian positif pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Gorontalo pada tahun 2025 tumbuh sebesar 6,07 persen (year-on-year), melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 4,80 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 9,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan sebesar 8,40 persen.
Terkait kondisi inflasi, Gorontalo berhasil mencatat inflasi yang terkendali. Pada semester I tahun 2025, inflasi year on year hanya sebesar 0,80 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 1,87 persen.
Sedangkan inflasi month to month sebesar 0,37 persen dan year to date sebesar 1,05 persen. Meski demikian, Wagub mengingatkan masih adanya tekanan inflasi pada sejumlah komoditas strategis, seperti tomat, bawang merah, beras, dan cabai rawit.
Khusus cabai rawit, meskipun telah digalakkan gerakan menanam cabai, harganya masih tinggi akibat tingginya konsumsi masyarakat Gorontalo terhadap komoditas tersebut.
Idah Syahidah turut mengapresiasi seluruh elemen TPID yang telah berperan aktif menjaga stabilitas harga. Ia menyebut kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, TNI/Polri, serta seluruh stakeholder sebagai kunci keberhasilan pengendalian inflasi selama semester pertama tahun ini.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja kolektif semua pihak. Tapi pekerjaan belum selesai. Kita harus jaga komunikasi yang efektif dan terus mengendalikan sisi permintaan agar pengendalian inflasi ini dapat berkelanjutan dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. (tro/*)
Discussion about this post