Polisi Bongkar PETI di Paguyaman

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Kepolisian resor (Polres) Boalemo, menindak tegas praktek Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yang beroperasi di wilayah Paguyaman. Praktek Peti yang menjamur, terutama di lahan milik PT Pabrik Gula Gorontalo itu, dibongkar habis dalam operasi penertiban yang berlangsung, Kamis (17/7).

Pantauan Gorontalo Post, kemarin, proses pemusnahan Peti dilakukan personel gabungan antara jajaran Polres Boalemo, Polsek Paguyaman dibantu tim Security Pabrik Gula Gorontalo. Semua alat dompleng yang digunakan untuk menyaring butiran emas dibongkar.

Tenda yang digunakan untuk tempat berteduh juga ikut dibongkar. Mesin alkon atau penyedot air serta selang dan pipa ada beberapa yang diberikan toleransi untuk dibawa pulang pemiliknya dengan catatan tidak bisa digunakan kembali membuka PETI di tempat lain.

Selain itu ada juga sebagian yang diangkut ke mobil sebagai barang bukti guna proses penyelidikan lebih lanjut. Selain peralatannya dibongkar, lokasi PETI juga disegel menggunakan pita polisi, agar tidak ada aktivitas penambangan di lokasi itu lagi. Sempat terjadi adu mulut antara pengurus APRI (Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia) menaungi penambang yang dipimpin langsung Taufik.

Pasukan kepolisian yang dipimpin langusng Kabag Ops AKP Ondang Zakaria tetap melaksanakan tugasnnya setelah memberikan pemahanan secara humanis dan berdasarkan aturan dan UU yang berlaku kepada pengurus APRI dan para penambang. Sehingga ketegangan mulai mencair dan proses pembongkaran PETI berjalan lancar.

Kabag Ops Polres Boalemo, AKP Ondang Zakaria, menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi terkait adanya sekitar 25 titik aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Namun, tim baru berhasil melakukan pembersihan dan penertiban di 10 titik.

“Hari ini kami melaksanakan penertiban tambang ilegal di Kecamatan Paguyaman. Dari informasi yang kami terima, terdapat sekitar 25 titik PETI, dan kami sudah melakukan pembersihan di sepuluh titik,” ujar AKP Ondang. “Ya, untuk barang-barang yang sudah kami amankan di Polres Boalemo, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Terakhir Dirinya mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin.

Pihaknya juga menyatakan akan terus melakukan patroli dan penertiban secara berkala demi menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Boalemo. “Dasar penertiban ini kita mengacu pada UU Minerba No 3 tahun 2020, selain itu PETI tersebut tidak berizin sehingga perlu penertiban.

Ketika mereka masih beroperasi setelah penertiban ini, maka tentu kita akan proses sesuai hukum berlaku sebagaimana penerapan Pasal 158 UU 3/2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU 3/2020, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar,”tandas Ondang Dzakaria.

Sementara itu Manager Public Relation PT PG Gorontalo Marthen Turu’alo mengucapkan terimakasih kepada Polres Boalemo dan Polsek Paguyaman yang telah melakukan penertiban tambang ilegal yang ada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) Pabrik Gula Gorontalo. Sebab PETI itu kata Marthen telah merusak tanaman tebu maupun tanaman karet.

“Harapan kami agar masyarakat penambang sadar bahwa melakukan penambangan secara liar dan ilegal di tanah orang itu melanggar hukum. Silahkan menambang di tempat lain sesuai ijin yang mereka punya. Asalkan jangan di kawasan milik Pabrik GUla,”kata Marthen.

Terkait Klaim bahwa di kawasan PETI Desa Batu Kramat merupakan milik pribadi seseorang. Marthen membantah keras hal itu dan mengatakan, bahwa di lokasi PETI Batu Kramat merupakan wilayah HGU N0. 12.

“Kalau mereka merasa punya hak disitu silahkan tempuh jaur hukum di pengadilan, tunjukan sertifikat mereka terbut tahun berapa. Jika nanti setelah penertiban akan ada lagi yang beroperasi, pihaknya kata Marthen akan menempuh jalur hukum dengan melaporkannya secara pidana,”tutup Marthen.

Terpisah Ketua DPC APRI Boalemo Majid mengatakan, APRI menaungi penambang untuk memberikan wadah organisasi, pembinaan, dan advokasi, serta memperjuangkan legalitas dan kesejahteraan mereka. APRI kata Majid tetap menghargai dan menghormati penertiban yang dilakukan oleh teman-teman polisi (Polres/Polsek), karena tugas itu memang melekat pada mereka.

Mengenai setoran 15 persen untuk Apri dari penambang, menurut Majid merupakan kesepakatan permintaan masyarakat yang dimana mereka menginginkan untuk memasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah, Mengeluarkan biaya reklamasi”Ketika belum ada aturan yang mengatur, maka semuanya dikembalikan kepada kesepakatan sesuai dengan kesepakatan masyarakat mufakat,”tandas Majid. (roy)