Gorontalopost.co.id — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama c Rusli Habibie, melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah, tepatnya di area yang memisahkan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Selasa (3/6).
Kunjungan ini bertujuan meninjau kondisi terkini di lapangan serta menindaklanjuti pembahasan batas wilayah antarprovinsi yang masih menyisakan sejumlah persoalan.
Dalam kunjungan itu, Gubernur Gusnar Ismail membawa serta dokumen hasil rapat bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurut Gubernur Gusnar, dokumen tersebut menunjukkan upaya penyelesaian batas wilayah yang sudah ditandatangani oleh pihak terkait, meskipun perlu pembahasan lebih lanjut di tingkat kepala daerah.
“Kita melihat existing yang paling terakhir menyebut perbatasan Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Saya membawa dokumen hasil keputusan rapat bersama. Tapi saya pikir ini harus dibicarakan lagi dengan Pak Gubernur Sulawesi Tengah agar masyarakat di sini punya kepastian,” ujar Gusnar Ismail.
Gusnar juga mengungkapkan persoalan teknis yang dihadapi masyarakat, terutama petani yang memiliki lahan di wilayah administrasi Sulawesi Tengah namun ber-KTP Gorontalo. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan memperoleh bantuan pupuk.
“Petani di Gorontalo, tapi lahannya ada di Sulawesi Tengah. Dia dapat pupuk di sini tapi pakai di sana. Itu yang harus diselesaikan oleh dinas teknis. Menurut saya, petani tetap harus dapat layanan,” tambahnya.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, juga mengonfirmasi adanya keluhan warga terkait pembatasan akses bantuan berdasarkan letak lahan, bukan domisili.
“Masyarakat tadi bertanya, dia penduduk Gorontalo tetapi lahannya di Sulawesi Tengah. Ternyata menurut aturan, bantuan pupuk hanya diberikan berdasarkan lokasi lahan, bukan KTP,” jelas Idah. Ia menambahkan bahwa meski selama ini petani tetap bisa memperoleh pupuk, namun secara regulasi hal tersebut tidak diperbolehkan.
Oleh karena itu, pemerintah akan mencarikan solusi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan secara adil, mengingat status wilayah perbatasan yang masih diperdebatkan. “Kami pastikan persoalan ini tetap jadi perhatian. Solusi akan diupayakan agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak dirugikan,” tutup Idah.
Selain peninjauan perbatasan, Gubernur Gusnar bersama Wagub Idah dan rombongan melakukan lanjutan kunjungan hari kedua di Gorontalo Utara. Diantaranya mengunjungi beberapa Kantor Camat, SMA 4 Gorontalo Utara, RS Pratama, dan pasar murah di Desa Bulontio Timur, Sumalata.(tro/*)
Discussion about this post