Oleh :
Muhammad Makmun Rasyid
KENAIKAN Indeks Potensi Radikalisme (IPR) di Provinsi Gorontalo dari tahun 2023 ke 2024 patut menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Funco Tanipu (Bakukabar, 30 April 2025), Gorontalo kini menempati urutan kedua di Pulau Sulawesi dalam hal potensi radikalisme, tepat setelah Sulawesi Selatan.
Funco mencatat bahwa pada tahun 2023, IPR Gorontalo berada pada angka 10,6 dan mengalami kenaikan satu poin pada tahun 2024. Fakta ini menjadi peringatan serius bagi seluruh elemen masyarakat bahwa radikalisme bukan lagi isu yang abstrak atau jauh dari keseharian, melainkan ancaman nyata yang tumbuh di sekitar kita. Di tengah citra religius dan damai yang selama ini melekat pada Gorontalo sebagai “Serambi Madinah,” bayang-bayang intoleransi dan paham ekstrem justru mulai menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan.
Namun sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk membedakan antara Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Risiko Terorisme (IRT). BNPT pada tahun 2024 hanya merilis IPR, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya lembaga ini mengeluarkan keduanya. Secara konseptual, IPR mengukur tiga dimensi utama: pemahaman (delapan indikator), sikap (enam indikator), dan tindakan (enam indikator). Sementara itu, IRT dihitung melalui dua dimensi: target dan suplai pelaku, yang masing-masing mencakup subdimensi kerentanan dan daya tarik target terhadap terorisme.
Kenaikan IPR Gorontalo tahun 2023 utamanya dipicu oleh lonjakan dua dimensi awal. Dimensi pemahaman mencapai 12,0, meningkat 1,2 poin dari tahun sebelumnya (10,8), sementara sikap melonjak menjadi 22,2 dari 18,3 pada tahun 2022—kenaikan yang cukup tajam. Sementara itu, dimensi tindakan justru sedikit menurun dari 1,0 menjadi 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan ekstrem belum banyak dilakukan, pengaruh ideologis dan sikap ke arah radikal mengalami peningkatan signifikan.
Tren IPR dari tahun ke tahun juga memperlihatkan pola yang konsisten: kelompok perempuan dan generasi muda, khususnya Generasi Z, merupakan segmen yang paling rentan terhadap paparan paham radikal. Tahun 2023 menunjukkan IPR perempuan sebesar 11,9%, sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki (11,6%). Berdasarkan usia, Generasi Z mencatat IPR tertinggi di angka 12,3%, dibandingkan Milenial (11,6%) dan Gen X (11,2%). Data ini menunjukkan perlunya pendekatan pencegahan yang fokus, berbasis data, dan sensitif terhadap karakteristik demografis.
Dalam konteks lokal Gorontalo, sejarah menunjukkan bahwa infiltrasi kelompok radikal tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga berupaya merambah institusi keamanan. Infiltrasi ini mencakup jaringan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun kelompok berpaham Salafi-Wahabi, yang dikenal memiliki struktur ideologis dan mekanisme perekrutan yang sistematis. HTI, misalnya, menerapkan strategi “thalabun nusrah”—sebuah pendekatan bertahap untuk memperoleh dukungan dari pihak yang memiliki kekuasaan—dengan salah satu tahapannya disebut “thalabul himayah” atau pencarian perlindungan. Strategi ini bertujuan membangun legitimasi sosial dan mengarahkan masyarakat secara perlahan untuk menerima proyek Khilafah sebagai alternatif sistem demokrasi dan dasar negara.
Kini, proses radikalisasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi semakin masif di dunia digital. Platform media sosial, forum daring, video pendek, hingga ruang permainan online telah menjadi ladang penyebaran narasi ekstrem. Algoritma digital menciptakan ruang gema (echo chambers), di mana individu hanya terpapar informasi yang memperkuat keyakinannya. Dalam ruang-ruang semacam ini, ide ekstrem tidak hanya dinormalisasi, tetapi juga dikuatkan secara emosional dan sosial.
Kelompok ekstremis mengeksploitasi kerentanan psikologis generasi muda—rasa keterasingan, pencarian identitas, dan keinginan akan makna hidup—melalui narasi yang dibungkus secara halus dan menarik. Strategi seperti gamifikasi menjadikan indoktrinasi seolah bagian dari hiburan: menggunakan karakter, tantangan, dan sistem penghargaan untuk menyusupkan pesan-pesan ideologis yang berbahaya. Ini bukan hanya propaganda, tetapi rekayasa emosional yang tertanam dalam konten digital harian.
Namun tantangan radikalisme digital tidak hanya berhenti pada penyebaran ideologi atau rekrutmen semata. Di balik narasi yang tersebar di media sosial, terdapat infrastruktur finansial dan teknologi yang terus berkembang, yang mendukung operasionalisme kelompok teror. Dunia digital tidak hanya mempercepat proses radikalisasi, tetapi juga mempermudah pendanaan terorisme, menjadikannya ancaman yang lebih sulit dilacak. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa aliran dana untuk kegiatan terorisme tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga masuk dari luar negeri. Sebaliknya, dana dari Indonesia juga ditemukan mengalir ke luar untuk membiayai kelompok teroris, termasuk di Suriah.
Salah satu tantangan utama dalam pendanaan terorisme di era digital adalah sifatnya yang terdesentralisasi dan lintas batas. Dengan memanfaatkan sistem perbankan digital, transaksi kini dilakukan secara mikro dan tersebar (smurfing), membuatnya sulit terdeteksi oleh mekanisme konvensional. Selain itu, metode alternatif seperti cryptocurrency dan layanan fintech berbasis peer-to-peer memperkuat kemampuan pelaku untuk menyamarkan jejak.
Di saat yang sama, kemajuan teknologi juga menghadirkan ancaman baru yang belum sepenuhnya diantisipasi. Realitas virtual (VR), kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) berpotensi mengubah lanskap radikalisasi digital secara drastis. Kelompok ekstremis dapat menggunakan VR untuk pelatihan tempur virtual, AI untuk mendistribusikan propaganda secara otomatis dan masif, serta IoT sebagai celah untuk melakukan serangan siber terhadap infrastruktur vital.
Lebih mengkhawatirkan lagi, narasi ekstrem yang beredar di media sosial kini semakin dinormalisasi oleh algoritma digital. Ketika kebencian, intoleransi, dan dehumanisasi terus disuguhkan secara berulang, masyarakat tidak lagi memiliki kepekaan untuk membedakan antara wacana berbahaya dan kebebasan berpendapat. Dalam kondisi ini, radikalisasi menjadi proses yang halus, lambat, namun berakar kuat.
Di sisi lain, data IRT tahun 2023 menunjukkan hasil nasional yang relatif baik. Target RPJMN untuk dimensi target adalah 54,16 dan suplai pelaku 37,90. Realisasinya, dimensi target berada pada angka 51,97 dan suplai pelaku 30,01. Meskipun masih di bawah target nasional, jika dibandingkan dengan tahun 2022, keduanya mengalami kenaikan (target naik 0,43 poin dan suplai pelaku naik 0,53). Artinya, ancaman terorisme tetap bertumbuh perlahan dan perlu diwaspadai, khususnya dari sisi rekrutmen pelaku.
Secara geografis, Kota Makassar menjadi satu-satunya kota di Pulau Sulawesi yang masuk dalam 10 besar daerah dengan IRT tertinggi di Indonesia, yakni dengan skor 68,3 dan berada di peringkat keenam nasional. Ini memperkuat sinyal bahwa kawasan timur Indonesia, termasuk Gorontalo, tidak lagi bisa dianggap steril dari risiko terorisme.
Situasi ini tidak dapat dihadapi dengan pendekatan keamanan semata. Kita membutuhkan ketahanan intelektual—kemampuan masyarakat untuk mengenali manipulasi ideologis, memilah informasi digital, serta mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ini mensyaratkan literasi digital yang sistematis di sekolah dan komunitas, keterlibatan aktif tokoh agama dan budaya, penguatan narasi keagamaan moderat, serta sinergi antar lembaga pemerintah, media, dan masyarakat sipil.
Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadi wilayah yang tangguh dalam menghadapi radikalisme. Namun ketangguhan itu hanya akan tumbuh bila didukung oleh pemahaman kolektif bahwa ancaman terorisme hari ini tidak hanya datang dari senjata dan bom, tetapi juga dari piksel, kode, dan mata uang digital. Jika kita tidak segera menyesuaikan langkah, bayang-bayang itu akan menjelma menjadi jaringan yang nyata—dan jauh lebih sulit diputus. (*)
Penulis adalah Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme
Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Ahli PW ISNU Gorontalo
Discussion about this post