Matahari Kembar

Oleh:
Dahlan Iskan

TERLAMBAT? Mungkin. Tapi akhirnya toh ada orang yang tampil meredakan panasnya matahari kembar.

Orang itu Anda sudah tahu: Ahmad Muzani, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia tampil dalam kapasitas sebagai sekretaris jenderal Partai Gerindra –partainya Presiden Prabowo Subianto. Ia sekjen yang sangat dipercaya Prabowo –sejak lama sekali.

Inilah kata Muzani dua hari lalu: Presiden Prabowo happy-happy saja sebagian menterinya bertemu dengan mantan Presiden Jokowi di Solo. Tidak ada masalah. Prabowo, kata Muzani, justru memuji silaturahmi tersebut sebagai pelestarian tradisi berlebaran.

Sudah lama saya ingin ada ordal yang tampil seperti itu. Ngomong seperti itu. Boleh beneran, pun boleh bila hanya pura-pura.

Rupanya jalur partai yang dipakai untuk menjelaskan isu itu. Bukan jalur kepresidenan. Pakai Muzani. Bukan Hasan Nasbi. Mungkin kepala komunikasi resmi presiden itu masih pusing setelah ”makan” gule kepala babi yang dimasaknya sendiri untuk TEMPO.

Awalnya saya mengira Sufmi Dasco Ahmad yang segera tampil. Ia wakil ketua DPR. Juga wakil ketua umum Partai Gerindra. Ia belakangan sudah dikenal sebagai ”buldoser” politiknya pemerintahan sekarang. Ia yang membuat semua kekuatan politik takut dibilang sebagai penghambat legislasi. RUU apa pun bisa disahkan dengan kilat di DPR berkat kebuldoserannya.

Ternyata tumben. Dasco tidak segera tampil di soal isu matahari kembar. Sampai pun isu itu menjadi sangat liar di medsos. Sampai asap sudah telanjur menyebar jauh.

Ketika Muzani menyampaikan penjelasan itu kelihatannya hanya untuk konteks ”silaturahmi lebaran”. Alasan lebaran sangat tepat untuk bertemu siapa pun. Termasuk bertemu Jokowi. Lebaran bisa jadi momentum mencairkan kebekuan apa pun, termasuk hubungan panas-dingin antar lawan politik.

Sebenarnya matahari kita itu kembar tiga. Atau empat. Silaturahmi dengan Jokowi itu jadi lebih dalam dari sekadar lebaran karena satu hal. Yakni Prabowo baru saja bertemu matahari ketiga: Megawati Soekarnoputri. Masalahnya bukan antara matahari 1 dan matahari 2. Tapi ada masalah besar antara matahari 2 dan matahari 3.

Politikus Golkar Idrus Marham tidak setuju dengan istilah matahari-matahari itu. Matahari terlalu terang. Politik itu remang-remang.

Ternyata tidak sesederhana lebaran. Sehari setelah ada penjelasan Muzani itu para perwira menengah polisi bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo. Mereka pakai pakaian dinas. Resmi. Tentu tidak dalam rangka lebaran.

Para perwira itu ternyata peserta pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. Mungkin mereka harus bertemu banyak narasumber di bidang kepemimpinan. Mereka calon pemimpin. Calon bintang satu. Salah satu yang mereka pilih Jokowi.

Bahwa mengapa mereka memilih Jokowi tentu urusan mereka. Mungkin tidak sampai mempertimbangkan apakah yang seperti itu sensitif atau tidak. Dan Muzani tidak dalam kapasitas untuk ngomong lagi. Apalagi itu sudah jauh dari politik.

Tidak ada aturan boleh atau tidak boleh. Mungkin lebih ke bijaksana atau tidak bijaksana. Kita belum bisa menilai. Kita tidak tahu apa yang diinginkan dari Jokowi. Apa pula yang dikemukakannya.

Siapa tahu Jokowi justru berpesan: lakukan reformasi di kepolisian. Jangan-jangan Jokowi justru minta: “lakukan apa yang belum sempat saya lakukan. Yakni reformasi di tubuh polri”.

Asyik kan?

Isu ”matahari kembar” –seperti yang berkembang di Indonesia belakangan– tidak pernah terjadi di Tiongkok. Di sana seorang presiden yang sudah meletakkan jabatan tidak pernah tampil di media masa. Sudah seperti langsung hilang ditelan bumi.

Pun seorang mantan perdana menteri. Diam. Hilang. Lenyap. Tidak mau cawe-cawe. Terlihat pun tidak.

Kurang hebat apa presiden dua periode Jiang Zemin. Ia-lah yang berhasil mengubah konstitusi: bahwa sokoguru komunis itu tidak lagi hanya buruh dan tani. Ia yang berhasil menambah sokoguru ketiga di partai komunis Tiongkok: pengusaha.

Ideologi asli komunis adalah gerakan buruh. Ketika komunis masuk Tiongkok, kata ”buruh” ditambah dengan ”buruh tani”. Buruh dan buruh tani harus bergerak melawan pengusaha dan tuan tanah.

Di zaman Jiang Zemin, justru pengusaha dimasukkan sebagai tiga unsur penting komunisme Tiongkok: buruh, tani, pengusaha.

Jiang Zemin berumur panjang. Setelah berhenti sebagai presiden ia masih hidup selama 19 tahun. Selama 19 tahun itu tidak sekali pun Jiang Zemin tampil di media. Atau terlihat di tempat umum. Atau memberikan pandangan dalam satu acara. Apalagi melancarkan kritik. Tidak. Total pensiun. Menghilang.

Pun perdana menterinya yang terkenal itu: Zhu Rongji. Yang Anda sering mengingatnya sebagai panglima pemberantasan korupsi di Tiongkok. Anda masih ingat doktrin ”100 peti matinya” dalam ketegasannya memberantas korupsi.

Zhu Rongji juga sama sekali tidak pernah tampil. Jangankan terlihat. Tercium pun tidak.

Pun Presiden Hu Jintao yang menggantikan Jiang Zhemin. Setelah dua periode menjabat, presiden Hu Jintao pun lenyap.

Ia yang juga berhasil memasukkan satu unsur lagi sebagai pilar tambahan partai komunis Tiongkok. Pilar keempat: sains. Ilmu pengetahuan. Apa pun yang tidak ilmiah harus ditolak.

Memang pernah ia jadi berita. Satu kali. Yakni menjelang diubahnya konstitusi Tiongkok yang membatasi masa jabatan presiden. Dulunya maksimal dua periode menjadi tidak ada batas.

Hu hari itu kelihatan dipapah meninggalkan kursi sidang umum ”MPR” Tiongkok. Terlihat tangannya menepis petugas.

Pers barat menafsirkan tepisan itu menandakan Hu Jintao tidak mau pergi. Ia protes atas perubahan itu. Tapi bisa saja Hu, yang sudah terlihat tua dan lemah, sebenarnya akan ke toilet dan merasa bisa berjalan sendiri. Tidak perlu dipapah. Mungkin Anda juga ingat adegan mantan ibu negara yang menepis tangan suaminyi yang terlihat ingin merangkulnyi. Tafsir tepisan itu pun ke mana-mana. Padahal hanya dua orang itu yang tahu konteks sebenarnya.

Hu Jintao tidak pernah bicara apa yang sebenarnya terjadi. Ia meneruskan tradisi mantan presiden sebelumnya: tidak mau tampil ke publik.

Tentu Indonesia tidak bisa meniru itu. Pun Amerika. Singapura kelihatannya meniru Tiongkok, meski tidak 100 persen.

Para mantan presiden di Indonesia adalah tokoh. Media memperlakukan tokoh sebagai sumber berita. Mantan presidennya sendiri mungkin tidak ingin tampil. Medialah yang terus memburunya.

Media juga tidak salah. Mereka memang pantas diburu.

Megawati adalah ketua umum partai PDI-Perjuangan.

SBY adalah orang nomor satu di Partai Demokrat. Anak-anak mereka jadi tokoh politik.

Jokowi memang bukan ketua partai tapi anak-anaknya jadi tokoh politik. Tidak mungkin politik terpisah dari media.

Di Tiongkok media dikontrol penguasa. Sepenuhnya. Mungkin para mantan itu juga pernah tampil di publik, hanya media tidak boleh memberitakannya. Tidak. Mereka sendiri tidak pernah tampil. Mereka bisa menahan diri.

Mereka lebih mengerti doktrin Jawa: mikul duwur, mendhem jero –mengangkat tinggi-tinggi kebaikan pendahulu dan mengubur dalam-dalam kekurangannya. (*)