Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Perkara dugaan pidana mantan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, mulai berproses di pengadilan. Hamim menjalani sidang perdana di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (11/3). Mantan Ketua DPW Nasdem Gorontalo itu, didakwa atas dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Bone Bolango tahun 2011/2012.
Hamim tiba di Pengadilan Tipikor sekira pukul 11.00 wita dengan setelan kemeja putih dan celana hitam lengkap dengan peci hitam. Pantauan koran ini, Hamim turut didampingi sejumlah pengacara.
Dalam amar dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Deddy Herliyantho, S.H itu mendakwa Hamim telah menyalahgunakan dana bantuan soial (Bansos) yang bersumber dari APBD Bone Bolango ketika dirinya masih menjabat bupati.
Menurut JPU, terdakwa diduga menguntungkan diri sendiri sebesar Rp152,5 juta serta kelompok masyarakat sebesar Rp1,645 miliar dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala daerah.
“Dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta kepentingan politik terdakwa,” ungkap JPU dalam persidangan. Selain itu, Hamim Pou diduga melanggar aturan pemberian bansos dengan menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga.
Seharusnya ungkap JPU, penerima bansos itu melalui pengajuan proposal, yang kemudian disetujui oleh SKPD terkait sebelum dana diberikan. Namun, ternyata ditemukan bahwa terdakwa langsung memberikan bantuan sosial di beberapa tempat tanpa melalui mekanisme yang benar.
Atas perbuatanya, Hamim didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta subsider Pasal 3 junto Pasal 18 undang-undang yang sama. Regginaldo Sultan, Ketua tim kuasa hukum Hamim Pou mengaku pihaknya langsung mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap tuntutan JPU.
Ditemui usai persidangan Hamim, menyampaikan bansos merupakan program bantuan masjid, dan sudah ditetapkan dalam APBD bersama DPRD Bone Bolango. Hamim mencontohkan, salah satu masjid yang berada di Kecamatan Suwawa, yang anggaran Rp 1 Miliar di DIPA, dan dianggap SK Bupati menyalahi aturan.
Sedangkan menurut Hamim, SK bupati itu hanya membatasi kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan dan kegiatan kemasiswaan, sementara bantuan masjid diatur sendiri tanpa dibatasi, dan tahun sebelumnya sudah berlangsung.
“Dan bantuan di salah satu masjid dengan anggaran Rp 1 M itu diserahkan secara bertahap, bukan diserahkan dana seluruhnya, dan itu sudah sesuai Dipa dan anggaran APBD, dan harus dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan daerah,”ujarnya.
Sementara itu Kuasa hukum Hamim Pou, Regginaldo Sultan, menilai kasus dugaan penyelewengan Bansos yang melilit Hamim Pou terkesan dipaksakan. “Ini kasus sudah lama (tahun 2011), bahkan ada dua pejabat dijajaran Pemda Bone Bolango yang telah menjadi terpidana. Sehingga kami menilai kasus Hamim terkesan dipaksakan,”ujar Sultan.
Lebih lanjut Sultan mengakui, JPU terus mencoba mengaitkan kasus ini dengan dua pejabat di bawah Hamim yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango. “Mereka (JPU,red) mencari celah agar ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tunggu saja kami akan jelaskan selengkap-lengkapnya keberatan-keberatan kami, terutama yang berkaitan dengan aspek formalitas. Salah satu hal yang akan kami pertanyakan adalah mengenai perhitungan kerugian negara. Kami memiliki laporan dari lembaga negara yang menjadi dasar dari keberatan kami,”tandasnya. (roy/tha)
Discussion about this post