Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Provinsi Gorontalo resmi menyandang status sebagai pelaksana Embarkasi Haji Antara (EHA) sejak tahun 2007. Sejak saat itu, jemaah haji asal Gorontalo, cukup transit di Bandara Sultan Hassanudin, Makassar, untuk menuju Tanah Suci, tidak lagi masuk ke asrama haji Sudiang Makassar, seperti jemaah haji yang dilayani embarkasi Ujungpandang (UPG).
Salah satu yang memperjuangkan EHA Gorontalo ketika itu adalah Gusnar Ismail, yang saat itu menjabat Wakil Gubernur Gorontalo. Gusnar pula yang menerima Surat Keputusan Menteri Agama tentang penyelenggaraan Embarkasi Haji Antara, yang diserahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag RI saat itu, Slamet Ryanto, pada Selasa 13 November 2007.
Tahun 2010, embarkasi haji penuh sempat diperjuangkan, namun kandas hingga saat ini. Setelah hampir 20 tahun berstatus EHA, Gusnar Ismail yang kini menjabat Gubernur Gorontalo serius menargetkan untuk ‘upgrade’ ke Embarkasi Haji Penuh Gorontalo. Gusnar menyebut, kriteria Gorontalo menjadi EHP sangat mungkin dan memenuhi syarat.
“Saya mohon dukungan dari seluruh umat muslim di Gorontalo untuk mewujudkan embarkasi haji penuh yang sudah lama digagas, tetapi sampai hari ini belum terealisasi. Ada saksi sejarah pak Sabara Karim Ngou yang bersama-sama kami menggagas itu dulu di tahun 2010,” kata Gusnar, saat silaturahmi dan tarawih keliling di Masjid Darul Arqam, Kota Gorontalo, Senin (3/3) malam.
Gubernur Gusnar menjelaskan, ada dua kementerian yang menjadi penentu embarkasi haji, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Agama (Kemenag). Kemenhub bertanggung jawab terhadap landasan pacu pesawat di Bandara Djalaludin.
“Menurut saya landasan pacu Bandara Djalaludin belum cocok untuk embarkasi haji. Tetapi menurut teman-teman perhubungan, panjang landasannya sudah cukup, hanya ketebalannya yang perlu ditambah sekitar 25 sentimenter. Itu yang membutuhkan anggaran,” jelasnya.
Sementara untuk Kemenag, lanjut Gusnar, sudah sangat menyetujui rencana embarkasi haji di Gorontalo. Kemenag tinggal meminta satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu tersedianya poliklinik di asrama haji. “Tanahnya sudah kami siapkan dan hibahkan, silahkan dibangun poliklinik. Kalau itu sudah lengkap, maka jemaah haji dari Papua, Maluku, Sulawesi Utara, dan sebagian Sulawesi Tengah, akan bergabung dan berangkat ke tanah suci Mekkah dari Gorontalo,” tutur Gusnar.
Sebagai bentuk keseriusan mewujudkan EHP Gorontalo, Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie menjadikanya sebagai salah satu program prioritas Pemprov Gorontalo. Terkait dengan itu, Selasa (4/3), Gubernur Gusnar memimpin rapat dengan instansi terkait, khusus membahas persiapan embarkasi haji Gorontalo.
“Tadi (kemarin,red) dari Kementerian Agama memaparkan hampir tidak ada masalah untuk embarkasi haji ini. Sarana prasarana yang menjadi syarat malah lebih, mudah-mudahan existing ini terus bertahan sampai dengan ada keputusan embarkasi haji di Gorontalo,” kata Gusnar saat memimpin rapat.
Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji, ada tiga syarat utama yang harus penuhi, yaitu kuota jemaah, fasilitas asrama haji, serta fasilitas bandar udara. Dalam peraturan itu, kuota embarkasi haji minimal empat ribu jemaah.
Kemenag Provinsi Gorontalo mencatat ada 6.556 jemaah yang bisa diberangkatkan dari embarkasi haji Gorontalo yang merupakan jemaah dari beberapa daerah tetangga, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Selama ini, jemaah haji dari Sulawesi Utara berangkat haji melalui Embarkasi Balikpapan, sedangkan Sulteng, Maluku, Malut dan Papua melalui embarkasi Ujungpandang.
Sementara itu, daya tampung asrama haji Gorontalo bisa menampung dua kloter sekaligus dengan fasilitas yang sudah memenuhi. Fasilitas berupa 203 kamar, satu kamar ada yang memiliki kapasitas dua dan empat tempat tidur.
Kepala Kantor Kemenag Provins Gorontalo, Muflih B. Fattah menjelaskan, jika nantinya embarkasi haji Gorontalo mengoperasikan pesawat 777-300 dengan kapasitas kursi 355 jemaah, maka asrama haji harus memiliki daya tampung 710 jemaah sebagai antisipasi terjadinya delay. Sedangkan total kapasitas asrama haji Gorontalo bisa menampung 752 jemaah.
“Jadi sudah melebihi dari apa yang diharapkan. Tinggal yang diperjuangkan sekarang adalah poliklinik haji serta ruang kerja imigrasi dan bea cukai. Saya yakin dengan kolaborasi dan kerja sama kita semua, embarkasi haji Gorontalo bisa terwujud,” pungkas Muflih.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Gusnar Ismail menyebutkan, selain memperjuangkan embarkasi haji penuh, Gubernur Gusnar juga akan melanjutkan pencetakan Al-Qur’an terjemahan bahasa daerah Gorontalo.
Program yang digagas pada tahun 2009 ini masih terhenti, dan akan dilanjutkan kembali bekerja sama dengan Kemenag. “Dua program besar ini akan segera kita eksekusi. Mohon doa dan dukungannya agar terwujud,” pungkas Gusnar. (tro)
