Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Inilah gambaran penegakan hukum di negeri kita. Disaat Presiden Prabowo tengah gencar-gencarnya memberantas para pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Namun, beda halnya kejaksaan di Gorontalo yang sebelumnya telah menahan tersangka kasus pajak yang diduga merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp 598 Juta pada Selasa (3/1/2024).
Justru tersangka inisial RR yang sudah mendekam sehari di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo malah dilepaskan lagi dengan alasan yang tidak jelas. Terhitung sejak Rabu (4/12/2024l) bos perusahaan beton di Gorontalo itu sudah bisa menghirup udara bebas.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas 2A Gorontalo Sulistiyo Wibowo ketika dikonfirmasi Gorontalo Post membenarkan bahwa tersangka RR sudah tidak berada lagi di lapas yang dipimpinnya itu.
“Untuk kasus pajak, tanggal 4 Desember kemarin menjalankan tahanan kota setelah sebelumnya ditahan di Lapas pada Selasa 3 Desember,”kata Kalapas Sulistiyo.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Rully Lamusu membenarkan bahwa tersangka RR sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota.
Sayangnya ketika ditanya mengenai alasan dilakukan pengalihan penahanan, Rully tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci dan meminta wartawan media ini sebaiknya mengkonfirmasi langsung hal ini ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
“Saya tidak bisa memberikan penjelasan mengenai alasan pengalihanan penahanan, tanyakan langsung ke Kejati Gorontalo. Secara adminitrasi kami memang yang menerima berkas perkara dan tersangka, tetapi untuk penanganan semua kewenangan penuh di Kejati yang punya perkara.
“Kami hanya diminta back up bawa tahanan ke Lapas, ya sudah kami laksanakan. Coba tanya kasi Intel, nanti beliau yang akan tanyakan hal itu ke Kejati bagaimana. Kalau saya yang memberikan penjelasan, nanti saya salah lagi karena saya bukan kasi intel.
Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Dadang Djafar juga mengaku tidak tahu menahu perihal alasan pengalihan penahanan kota kepada tersangka RR.
“Ya, kalau memang sudah dialihkan penahanan menjadi tahanan kota, ya sudah. Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Tapi perihal apa alasannya jangan tanya ke karena saya tidak tahu, apakah alasan sakit atau ada hal lainnya saya tidak tahu, karena itu internal. Intinya tersangka sudah dialihkan penahanan,”tandas mantan Kasi Pidsus Kejari Limboto 2006 ini.
Sebelumnnya, RR ditahan terkait kasus perpajakan. Kejaksaan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara ke Kejari Kota Gorontalo Selasa, (3/12).
Kepala Seksi Intelejen Ricardo SH kepada wartawan membenarkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah menerima seorang tersangka dugaan Tindak Pidana Bidang Perpajakan oleh wajib pajak atas nama perusahaan yang dipimpin RR.
Tersangka diduga melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan/atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar, dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.
“Ya, perbuatan tersangka RR menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam kurun waktu masa pajak Januari 2018 – Desember 2018 dari Sektor Perpajakan sekurang-kurangnya sebesar lebih dari Rp 598 juta,”ungkap Ricardo.
Dalam kasus ini, RR jelas Ricardo melanggar pasal 39 ayat 1 huruf c an/atau huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
“Jadi ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Selain itu tersangka juga didenda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,”ungkap Ricardo sembari menambahkan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan/Lapas kelas 2A Gorontalo.
Seperti diketahui perusahaan yang dipimpin RR, merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri beton ready mix dan paving block. Dikonfirmasi terpisah kuasa hukum tersangka RR, Fadli Gela, SH, enggan berkomentar terkait hal ini. Demikian pula dengan istri RR, saat dihubungi terpisah hanya menyebut akan tempuh jalur hukum terkait hal ini.
Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Eureka Putra menyampaikan bahwa terhadap wajib pajak sudah dilakukan upaya persuasif, namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan upaya khusus dalam penegakan hukum.
Proses penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa dan agar senantiasa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan, ungkapnya.
DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir penegakan hukum perpajakan setelah seluruh tindakan administratif sudah ditempuh, untuk mendukung sistem perpajakan yang adil, mudah, dan transparan. Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman landas www.pajak.go.id. (roy)
