Pemprov Gorontalo Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak

Gorontalopost.id, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajak seluruh lapisan masyarakat wajib pajak untuk taat menbayar pajak daerah. Seperti pajak kenderaan sepeda motor, tepat waktu.

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak menjadi nadi pembangunan di daerah. Terkait dengan itu, Badan Keuangan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah diminta membuat terobosan dan inovasi.

Ajakan agar masyatakat wajib pajak taat membayar pajak daerah itu, ditekankan Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton, saat membuka kegiatan Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Pajak Daerah (P3D) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Triwulan II Tahun 2024.

Acara yang diintegrasikan dengan Klasifikasi Dokumen Tagihan Pada Aplikasi SIPD dan Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan II Tahun 2024 ini berlangsung di Villa Kencana, Boalemo, Jumat (19/7).

“Saya mengajak semua pihak untuk patuh dan taat dalam membyar pajak daerah. Seperti pajak kendaraan bermotor,” kata Yosef.

Pada kesempatan itu juga, Yosef mendorong UPTD P3D di lingkup Provinsi Gorontalo untuk membuat terobosan-terobosan yang dapat menemukan sumber pendapatan baru sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyebut, saat ini PAD Provinsi Gorontalo berjumlah Rp475 miliar atau 27 persen dari total APBD. “Misalkan, dengan percematan SMKN BLUD dan BLUD, pengelolaan limbah B3, serta pengelolaan sumber pendapatan yang lainnya,” pintanya.

Lebih lanjut, Yosef mengatakan bahwa evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 sudah berada di posisi triwulan II. Artinya, target dan kinerja yang disusun dan dituangkan dalam perjanjian kerja harusnya sudah mencapai 50 persen bahkan lebih.

Olehnya, UPTD-P3D di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD.

“Melalui kesempatan ini juga, saya memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan jajarannya yang selalu menjalin kerja sama yang lebih baik dengan Pusdatin Kemedagri. Dalam hal ini selalu menerapakan penataudahaan keuangan melalui SIPD RI,” tutupnya. (tro/*)