Indonesia Emas yang Hijau dan Adil

Oleh :
Alexander Irwan

SEKARANG ini di ranah publik berkembang sebuah narasi Indonesia Emas yang dikaitkan dengan ulang tahun keseratus kemerdekaan Indonesia pada 2045. Antusiasme tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari kelompok swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Narasi itu juga digunakan oleh capres dan cawapres 2024 pada masa kampanye ini. Mereka sudah mengusung gagasan masing-masing untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengedepankan ketahanan energi dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggarisbawahi pentingnya menggapai swasembada energi dan menjadikannya prioritas kolektif melalui swasembada pangan dan air. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengutamakan aspek transisi energi sebagai instrumen utama menuju ekonomi hijau.

Narasi Indonesia Emas berakselerasi karena berhasil menggugah rasa kebanggaan kolektif yang bercampur dengan rasa patriotisme bahwa pada 2045 Indonesia akan berhasil menjadi negara maju. Harkat dan martabat bangsa akan melambung tinggi di kancah internasional.

Penulis mencatat elemen patriotisme di atas berbahaya. Sebab, mereka yang kritis pada keyakinan terkait Indonesia Emas bisa dicap sebagai penentang pembangunan Indonesia untuk mencapai kebanggaan bersama menjadi negara maju. Mereka berpotensi diperlakukan sebagai musuh publik meskipun argumen mereka berbasis data, bukti ilmiah, dan kajian tren perkembangan ekonomi masa lalu.

Permasalahannya, ada persyaratan tertentu bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Salah satunya, perekonomian Indonesia harus bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Seperti yang dikemukakan dalam RPJPN 2025–2045, perekonomian Indonesia harus mampu tumbuh sekitar 7 persen (%) per tahun selama 20 tahun ke depan. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) juga memproyeksikan hal senada.

Tidak semua pihak sepakat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 7% per tahun. Apalagi jika harus konsisten 20 tahun. Saat ini perekonomian Indonesia begitu terlilit dengan perkembangan geopolitik dan perekonomian global. Dan kita tidak bisa menyimpulkan perekonomian dunia akan baik-baik saja selama 20 tahun ke depan.

Selain itu, laporan ”Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024–2029” keluaran LPEM FEB UI pada 2023 mencatat, dalam dua dekade terakhir perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5%. Dari segi struktur perekonomian, posisi Indonesia di berbagai global commodity chains, produktivitas angkatan kerja dan tidak stabilnya politik global, tampaknya akan membuat Indonesia sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% per tahun selama 20 tahun ke depan.

Kepentingan politik dan ekonomi sering kali membuat pengambil kebijakan kurang bisa mempertimbangkan biaya dan risiko jangka panjang. Dan keputusan politik pun diambil dengan mencanangkannya menjadi sebuah program prioritas nasional yang kemudian didukung oleh perundang-undangan dan regulasi pelaksanaannya. Bisa diramalkan akan terjadi perdebatan yang tajam dan seru tentang apakah pertumbuhan ekonomi bisa dipacu sampai pada kisaran 7% atau tidak.

Jika pertumbuhan ekonomi 7% tetap menjadi prioritas nasional, perlu ditelaah biaya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satu sektor perekonomian yang akan menjadi target penggenjotan pertumbuhan ekonomi adalah kehutanan dan pertambangan.

Infrastruktur perundang-undangannya sudah disiapkan dengan UU Cipta Kerja dan revisi UU Mineral yang telah mereduksi standar dan safeguard terhadap lingkungan hidup, meningkatkan luasan lahan serta periode konsesi lahan, serta membuat hubungan tenaga kerja menjadi lebih fleksibel, yang tentu saja memperlemah kekuatan buruh.

Upaya mewujudkan Indonesia Emas bisa jadi akan dipakai sebagai legitimasi untuk meningkatkan laju deforestasi untuk perluasan perkebunan, food estate yang bersifat monokultur, dan pertambangan (terutama bahan-bahan mineral untuk menopang industri baterai kendaraan listrik). Bahkan penebangan hutan untuk membuka lahan bagi produksi renewable energies seperti tenaga matahari yang memerlukan lahan yang luas.

Masih banyak kajian yang harus dilakukan untuk melihat kemungkinan pencapaian Indonesia Emas. Tapi, karena potensi ancaman peningkatan deforestasi di masa yang akan datang, sementara Indonesia sendiri menggalakkan mitigasi perubahan iklim, penting bagi kita saat ini melakukan tindakan preventif pada tataran narasi, yaitu bahwa Indonesia Emas harus hijau.

Sebetulnya narasi hijau saja tidak cukup. Narasi hijau harus disertai dengan narasi adil, yaitu pertumbuhan ekonomi hijau juga harus mempunyai nuansa keadilan buat komunitas. Yaitu melindungi hak-hak mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan tingkat ketimpangan. Sebab, UUD 45 menyatakan bahwa ”Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Narasi Indonesia Emas yang hijau dan adil akan mendorong kita untuk melakukan kajian-kajian dan pembelajaran-pembelajaran tentang potensi sumbangan kegiatan usaha yang hijau dan adil terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Perlu diperhatikan, semakin banyak perusahaan dan pemerintah dari negara-negara maju yang hanya mau membeli barang-barang yang produksinya dilakukan dengan memenuhi standar dan kriteria environment, social and governance (ESG). Semakin hijau sebuah produk, semakin mudah untuk menemukan pasar di negara-negara maju.

Narasi Indonesia Emas yang hijau dan adil ini diharapkan juga akan mendorong kita untuk melakukan kajian-kajian tentang potensi-potensi lainnya yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Misalnya pemberantasan korupsi. Siapa tahu nanti akan ada kajian yang menunjukkan bahwa tanpa korupsi, perekonomian Indonesia akan bisa tumbuh lebih dari kisaran 5% per tahun. Narasi yang perlu didorong adalah Indonesia Emas yang hijau, adil, dan bersih, bukan narasi Indonesia Emas yang semu. (*)

Penulis adalah Sosiolog dan Direktur Regional Ford Foundation di Indonesia.
Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi di mana penulis bekerja