Imajinasi Gorontalo

Oleh :
Basri Amin
Parner di Voice-of-HaleHepu

BAGI Gorontalo, jumlah penduduk yang relatif ‘kecil’ dengan bentangan geografis yang cukup besar, dilingkari beberapa titik wilayah perbatasan pulau/pesisir dan kawasan pergunungan/Cagar Alam, Gorontalo mestinya lihai mendayagunakan aset-aset utamanya, yakni “manusia Gorontalo” itu sendiri –-dalam pengertian yang seluasnya–.

Gorontalo tak selamanya tepat diartikulasi sebagai kategoti etnis-kesukuan-kedaerahan, tapi bisa lebih jauh dari itu, yakni sebagai sebuah region, kawasan rempah, perlintasan niaga maritim, pusat unggulan komoditas, penyangga regional di sektor keamanan dan stabilitas ekonomi, dst.

Gorontalo bahkan bisa diletakkan dalam konteks yang lebih luas: sebagai pusat rujukan keilmuan dan kebudayaan dunia (konfederasi/demokrasi pra-Indonesia, oral tradition, nasionalisme kebangsaan, lanskap alam dan kegempaan, danau/endemik, sufisme Islam, keanekaragaman hayati, perjumpaan budaya (Arab, Jawa, Tionghoa, Eropa, Sulawesi/Maluku, dst). Dengan begitu, tumbuhlah perspektif yang kaya tentang ke-Gorontalo-an di abad ini.

Kepemimpinan yang imajinatif dan berwawasan masa depan adalah kebutuhan mendesak. Kita berharap, prosesi-prosesi politis dan tata-kelola kelembagaan di daerah bisa menggemakan sense of direction yang lebih segar dan membumi di sektor pemerintahan, pembangunan, dan kebudayaan.

Fakta demografis Gorontalo sewajarnya menjadi acuan serius dalam rancang-bangun daerah ini. Kita adalah daerah yang punya bonus demografi sampai tahun 2035: mencapai lebih 71% usia produktif (15-64 tahun). Ini beririsan dengan penduduk usia lanjut yang juga membesar (7.98%).

Tantangannya, kita belum punya aging studies yang kokoh di universitas. Mari kita tengok Sensus Penduduk (SP) 2020 (publikasi BPS, 2021) yang menggambarkan sebaran penduduk yang relatif konstan di Provinsi Gorontalo. Penduduk terbesar adalah di Kabupaten Gorontalo, 393.107 jiwa. Selanjutnya Kota Gorontalo (198.539 jiwa), Bone Bolango (162.778 jiwa). Disusul Pohuwato (146.432 jiwa), Boalemo (145.868 jiwa), dan Gorontalo Utara (124.957 jiwa).

Kita bisa koneksikan dengan data nasional. SP 2020 mencatat terdapat 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia. Komposisinya unik karena sangatlah tampak penduduk Indonesia didominasi generasi Z (1997-2012) sebesar 27,94 persen atau 74,93 juta jiwa; milenial (1981-1996) sebesar 25,87 persen atau 69,38 juta jiwa; dan generasi X (1965-1980) sebesar 21,87 persen atau 58,65 juta jiwa. Hal ini didukung lebih jauh lagi oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021. Kontribusi tertinggi pada angkatan kerja nasional pada tahun kedua pandemi adalah milenial (24-39 tahun) sebesar 37,37 persen, dan gen X (40-55 tahun) sebesar 34,52 persen (Saputra, 2021).

Jangan biasa-biasa saja! Jika tidak, kita hanya akan saling mengecoh kesibukan, unjuk citra diri, dan keributan puja-puji yang tak mengantarkan kita loncat jauh ke depan. Daerah terbuai dengan rutinitas yang tak lagi kita pertanyakan keterhandalannya bagi masa depan. Yang terjadi adalah, sadar atau tidak, negara/pemerintah hanya “mewadahi” pembesaran kluster-kluster (kemakmuran) berjenjang bagi kelompok elite.

Kini kita makin terbiasa menyebut angka-angka (persentasi) kemiskinan masyarakat tapi cenderung gagap memastikan kekayaan yang terus bertambah, menyebar dan menumpuk pada sekelompok orang dan/atau kelompok.

Di sisi lain, pergerakan arus penduduk, modal, barang dan teknologi antar wilayah, fokus kebijakan antara kota dan perdesaan, kesemuanya abai ditelaah dan dipetakan dengan jujur.

Kenyataan sehari-hari tak sepenuhnya diniatkan sebagai rujukan pembangunan. Gagasan terlalu mendikte, tapi tidak dengan motif yang otentik. Gagasan muncul bersilang-silangan hanya untuk memenuhi hasrat sepihak dari kalangan atas, sebagian oleh kelas menengah yang kreatif mengais peluang-peluang jangka pendek, secara dominan sebagai “pemburu rente” dalam pasar (kebijakan dan wacana) pembangunan.

Kelas menengah –-yakni mereka yang relatif terdidik dan merasa mapan di profesi yang digelutinya—adalah pelaku yang sangat tampak dalam sirkuit pembangunan sebuah bangsa. Meski demikian, kelas menengah tidak se-pasif yang kita bayangkan, karena sebagian di antara mereka adalah sekaligus sebagai “pemain yang lincah” bolak-balik mengurusi kenyamanan kelas mereka sendiri, tepat di saat-saat mereka berperan sebagai “dinamo” yang mahal bagi pergulatan kekuasaan di sektor ekonomi. Merekalah yang amat kentara memanfaatkan beragam jalur informal dan ruang negosiasi dengan kekuasaan.

Bahasa kita menegaskan aroma perayaan-perayaan jangka pendek yang riuh. Negeri kita menjadi “serba ramai”. Pembangunan kita dikepung oleh banyak “acara” dan perayaan. Tak heran kalau di banyak wilayah makin kerajinan membuat festival, expo, dst, tapi diam-diam yang sesungguhnya kita rayakan adalah “tepuk-tepuk tangan” bersama kalangan sendiri.

Apa jadinya? Sebuah daerah akan tampak menumpuk keramaian ‘pembangunan’ dan ‘administrasi’nya tapi sesungguhnya pada skala masyarakat dan rangkaian perbaikan ke masa depan belumlah menjawab keadilan bersama dan kemajuan yang bermakna: membahagiakan, berkelanjutan, dan mencerdaskan. ***