High Level Meeting TPID Gorontalo : Cegah Inflasi, Intensifkan Pemantauan Harga Komoditas Pangan 

gorontalopost.id – Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan, yang dipimpin Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, bersama kepala perwakilan Bank Indonesia, Dian Nugraha, Selasa (13/6). Hight level meeting yang dihadiri para kepala daerah di Gorontalo itu, membahas kesiapan pangan jelang Iduladha.

Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik provinsi maupun kabupaten / kota untuk terus mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan. Khususnya terhadap beberapa komoditas pangan yang bergejolak dan mengalami kenaikan harga seperti tomat, beras dan minyak goreng. “Saya minta ke bapak/ibu bupati dan walikota, kemudian pihak BI (Bank Indonesia), BPS, juga Bulog untuk sama-sama intensif dalam melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok juga perkembangan harganya hingga ke distributor bahkan sampai ke pasar-pasar,” ujar Ismail.

Ismail juga meminta agar program menanam cabai rawit, tomat ataupun sayuran di pekarangan rumah terus diintensifkan. Menurutnya ini sebagai upaya untuk antisipasi terhadap meningkatnya permintaan pangan jelang Iduladha.

“Bulan lalu itu tomat, bawang merah juga kangkung harganya cukup tinggi. Maka tolong didukung itu program memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan menanam cabai, tomat dan lain-lain. Jangan sampai nanti terjadi kenaikan harga di pasaran, karena kelangkaan,” tegasnya.

Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker RI itu juga mendorong agar pelaksanaan operasi pasar murah atau gelaran pangan murah lebih intensif lagi dilaksanakan. Hal ini untuk mendorong keterjangkauan harga komoditas jelang perayaan Iduladha.

“Saya berharap TPID bersama OPD dan Instansi-Instansi terkait terus berupaya untuk melakukan upaya stabilisasi pangan, baik melalui operasi pasar pangan murah, atau melalui bantuan langsung pangan,” tuturnya.

HLM yang dipimpin oleh Penjagub itu juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten / kota, Kepala Perwakilan BI, Kepala BPS provinsi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda provinsi, perwakilan kepala Bulog, Kepala OPD dan beberapa instansi terkait. (tro)

Comment